Transaksi Digital Indonesia Masih Menumpuk di Pulau Jawa

Jakarta – Pertumbuhan e-commerce di Indonesia terus melesat setiap tahun, namun di balik gemilangnya angka transaksi, tersimpan fakta pahit: distribusi ekonomi digital belum merata. Peneliti NEXT Indonesia Center, Reza Pratama, menegaskan bahwa dominasi Pulau Jawa dalam peta transaksi digital masih sangat kuat, menciptakan kesenjangan yang melebar antara kawasan barat dan timur Indonesia.

Data terbaru dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa 73% total nilai transaksi e-commerce nasional pada kuartal pertama 2025 berasal dari Pulau Jawa, sementara Sumatera hanya berkontribusi 15%, Kalimantan 5%, Sulawesi 4%, dan sisanya tersebar di Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara. Konsentrasi ini mencerminkan pola pembangunan yang masih Jawa-sentris, di mana infrastruktur digital, logistik, dan basis konsumen terkonsentrasi di pulau berpenduduk 150 juta jiwa tersebut.

Ketimpangan Regional yang Mencolok

Angka-angka ini bukan sekadar statistik; ia merepresentasikan peluang ekonomi yang terkunci. Ketika transaksi harian di Jakarta, Surabaya, dan Bandung mencapai miliaran rupiah, banyak daerah di Indonesia timur masih bergulat dengan keterbatasan akses internet yang memadai. Sebuah survei Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) mengungkapkan bahwa rata-rata penetrasi e-commerce di desa-desa luar Jawa hanya 23%, berbanding 62% di perkotaan Jawa.

"Besarnya total transaksi nasional seringkali dielu-elukan sebagai keberhasilan ekonomi digital, padahal itu lebih menggambarkan penguatan ekonomi di wilayah yang sudah maju. Kami belum melihat efek tetesan yang signifikan ke wilayah timur," ujar Reza Pratama.

Hambatan Infrastruktur dan Literasi Digital

Mengapa kesenjangan ini bertahan? Pertama, infrastruktur logistik menjadi batu sandungan utama. Biaya pengiriman dari Jawa ke Papua bisa lima kali lipat lebih mahal dibandingkan pengiriman antar-kota di Jawa. Akibatnya, banyak pelapak di daerah terpencil enggan berjualan secara online, dan konsumen setempat terbebani ongkos tinggi.

Kedua, jaringan telekomunikasi belum menjangkau seluruh pelosok. Meskipun pemerintah gencar membangun jaringan 4G dan Palapa Ring, blank spot masih banyak ditemukan di pedalaman Kalimantan, pegunungan Papua, dan pulau-pulau kecil di Nusa Tenggara. Tanpa koneksi stabil, transaksi digital mustahil dilakukan.

Ketiga, literasi digital warga di luar Jawa masih rendah. Banyak pelaku UMKM belum memahami cara mengoptimalkan platform e-commerce, termasuk proses pembayaran digital dan manajemen toko online. Program pelatihan pemerintah seringkali terkonsentrasi di kota besar, meninggalkan daerah pinggiran.

Dampak terhadap Ekonomi Lokal

Ketimpangan ini tidak hanya merugikan pedagang kecil, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan akses pasar digital yang terbatas, produk unggulan lokal – seperti kopi Toraja, tenun Lombok, atau kerajinan Papua – sulit bersaing di pasar nasional. Sebaliknya, produk dari Jawa terus membanjiri seluruh Indonesia melalui platform e-commerce, memperkuat dominasi ekonomi Jawa.

Seorang ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), yang enggan disebut namanya, menyatakan: "Ini menciptakan lingkaran setan. Daerah luar Jawa kekurangan volume transaksi, sehingga penyedia layanan logistik tidak terdorong membuka rute yang lebih efisien, dan investor digital pun enggan membangun infrastruktur di sana."

Langkah Menuju Pemerataan

Untuk mengatasi masalah ini, Reza Pratama menyarankan agar pemerintah memberikan insentif fiskal bagi platform e-commerce yang berhasil memperluas pasar ke luar Jawa. Dia juga menekankan pentingnya kemitraan strategis antara BUMN logistik dengan pemerintah daerah untuk mensubsidi biaya pengiriman di rute-rute strategis.

Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Informatika berencana mempercepat program Desa Digital hingga 10.000 desa pada akhir 2025, dengan fokus pada akses internet dan pelatihan e-commerce. Namun, para pengamat mengingatkan bahwa target tersebut memerlukan dukungan anggaran yang serius dan pengawasan ketat agar tidak hanya menjadi proyek mercusuar.

Transformasi digital harus inklusif. Jika tidak, mimpi Indonesia sebagai raksasa ekonomi digital hanya akan menjadi realitas bagi segelintir orang di pulau terpadat. Kini saatnya para pemangku kepentingan – pemerintah, swasta, dan masyarakat – bergandengan tangan untuk memastikan bahwa setiap desa memiliki kesempatan yang sama dalam arus digitalisasi yang tak terbendung.