Sudaryono Ungkap Cetak Biru Baru Percepat Penurunan Stunting Nasional

Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan bahwa lembaganya telah menyusun cetak biru intervensi gizi terintegrasi untuk mempercepat penurunan prevalensi stunting di seluruh provinsi. Pernyataan tersebut disampaikan seusai Rapat Koordinasi Khusus Tingkat Menteri yang digelar di Kantor BGN, Jakarta Pusat, pada Kamis, 25 Juni 2026.

Dalam paparannya, Sudaryono menyoroti bahwa meskipun terjadi penurunan, kecepatan perbaikan gizi nasional masih belum merata. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2025, prevalensi stunting nasional berada di angka 17,8 persen, turun dibandingkan 21,6 persen pada 2022. Namun, disparitas antarwilayah masih tajam.

Tiga Pilar Percepatan Gizi Nasional

Cetak biru yang dinamai “Gerakan Gizi Emas 2045” itu bertumpu pada tiga pilar strategis. Pilar pertama adalah penguatan intervensi spesifik pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). BGN akan memperluas cakupan pemberian makanan tambahan (PMT) berbasis pangan lokal bagi ibu hamil kurang energi kronis dan balita gizi kurang. “Kami menargetkan cakupan PMT mencapai 95 persen di seluruh puskesmas pada akhir 2027. Saat ini realisasinya baru 82 persen,” ujar Sudaryono.

Pilar kedua menyasar intervensi sensitif melalui sanitasi dan air bersih. BGN berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk memastikan 5.000 desa prioritas stunting mendapatkan akses air minum layak dan jamban sehat dalam dua tahun anggaran ke depan.

Pilar ketiga adalah penguatan sistem pemantauan tumbuh kembang berbasis digital. Aplikasi “Lacak Gizi” yang dikembangkan bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika akan diujicobakan di 100 kabupaten/kota pada Agustus mendatang. Aplikasi ini memungkinkan kader posyandu mencatat berat, tinggi, dan lingkar lengan anak secara real-time yang langsung terhubung dengan dasbor BGN.

Kolaborasi Lintas Sektor dan Pendanaan

Sudaryono menekankan bahwa percepatan penurunan stunting tidak bisa dilakukan BGN sendirian. Ia menyebut Rapat Koordinasi yang dihadiri perwakilan Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Desa, serta Bappenas menghasilkan komitmen penyelarasan anggaran. Total pagu indikatif program prioritas penurunan stunting pada RAPBN 2027 mencapai Rp48,3 triliun, naik 15 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

“Kami tidak ingin anggaran tersebar tapi dampaknya kecil. Melalui kebijakan ini, setiap kementerian akan saling mengunci target di kabupaten yang sama agar intervensi lebih tajam dan terukur. Tidak ada lagi ego sektoral,” kata Sudaryono dengan tegas.

Lebih lanjut, BGN akan membentuk Satuan Tugas Daerah di 12 provinsi dengan prevalensi stunting di atas 20 persen. Satgas yang melibatkan ahli gizi, akademisi, dan aparat desa ini bertugas melakukan pendampingan teknis dan audit kasus stunting secara berkala.

Ketahanan Pangan dan Peran Industri

Menindaklanjuti arahan presiden, BGN juga menggandeng Badan Pangan Nasional untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan bergizi. Sudaryono mencontohkan program “Lumbung Gizi Desa” yang akan mengintegrasikan kebun pekarangan dengan suplai pangan bergizi untuk posyandu setempat. Program ini menargetkan 10.000 desa pada akhir 2027.

Sektor swasta juga dilibatkan melalui skema Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Sudaryono menyebutkan bahwa lima perusahaan multinasional telah menandatangani nota kesepahaman untuk mendukung fortifikasi pangan dan produksi makanan tambahan berbasis komoditas lokal seperti ikan dan kelor.

“Ini adalah upaya kolektif. Kami membuka ruang seluas-luasnya bagi dunia usaha untuk berkontribusi, baik melalui pendanaan, riset, maupun distribusi. Yang paling penting, hasilnya harus sampai ke anak-anak yang membutuhkan,” ujarnya.

Mengakhiri keterangannya, Sudaryono optimistis target prevalensi stunting 14 persen pada 2028 dapat tercapai jika cetak biru ini dijalankan secara disiplin. Ia menginstruksikan seluruh jajaran BGN untuk menyampaikan laporan bulanan kepada dirinya secara langsung, tanpa birokrasi berlapis, guna memastikan tidak ada hambatan di lapangan.