Sep 17, 2026
Hukum

Slovenia Resmi Buka Kedutaan Israel dan Ubah Total Arah Kebijakan Diplomatik

Pemerintah Slovenia di bawah kepemimpinan Perdana Menteri nasionalis Janez Jansa resmi meluncurkan babak baru hubungan diplomatik dengan Israel. Langkah st

Slovenia Resmi Buka Kedutaan Israel dan Ubah Total Arah Kebijakan Diplomatik

Pemerintah Slovenia di bawah kepemimpinan Perdana Menteri nasionalis Janez Jansa resmi meluncurkan babak baru hubungan diplomatik dengan Israel. Langkah strategis ini ditandai dengan kedatangan Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, untuk meresmikan kedutaan besar pertama negaranya di ibu kota Ljubljana pada hari Rabu.

Pergeseran ini menandai about-face atau putar balik yang dramatis dari arah kebijakan luar negeri Slovenia sebelumnya. Di bawah kepemimpinan perdana menteri beraliran kiri-tengah Robert Golob, Slovenia sempat menjadi salah satu negara anggota Uni Eropa yang paling vokal mengkritik operasi militer Israel di Jalur Gaza, bahkan secara terbuka menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk "genosida".

Langkah Berani Menentang Arus Kebijakan Uni Eropa

Keputusan pembukaan kedutaan besar ini datang pada momen krusial ketika sejumlah negara Eropa lainnya, termasuk Inggris, justru memperketat sikap dengan melarang impor barang dari pemukiman ilegal di Tepi Barat. Di saat negara-negara barat menghadapi gelombang tekanan publik atas krisis kemanusiaan di Palestina, Slovenia memilih jalur yang berbeda secara radikal.

PM Janez Jansa—yang kini menjabat untuk periode keempatnya dan kerap berselisih paham dengan para petinggi di Brussels—justru menerima apresiasi tinggi dari Tel Aviv karena secara konsisten menentang konsensus Uni Eropa terkait pembatasan pemukiman Tepi Barat.

"Terima kasih PM Jansa atas keberanian dan kejernihan sikap Anda di tengah kemunafikan Uni Eropa," tulis Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melalui akun resminya di media sosial X.

Pujian tersebut dilontarkan setelah Slovenia secara resmi memveto pernyataan bersama Uni Eropa yang bermaksud mengecam perluasan pemukiman di Tepi Barat.

Pembalikan Sanksi dan Deretan Kebijakan Pragmatis

Di bawah kendali Jansa, Ljubljana telah melakukan perombakan menyeluruh terhadap keputusan-keputusan pemerintahan sebelumnya. Pemerintah Slovenia tidak hanya membuka hubungan diplomatik tingkat kedutaan, namun juga menghapus berbagai batasan ekonomi dan pertahanan.

Berikut adalah beberapa langkah konkret yang diambil oleh pemerintahan Jansa:

  • Mencabut larangan impor produk yang berasal dari kawasan pemukiman Tepi Barat yang diduduki.
  • Menghentikan embargo senjata dan membuka kembali kerja sama pertahanan dengan Israel.
  • Membatalkan larangan masuk terhadap Benjamin Netanyahu beserta dua menteri kabinetnya.
  • Meresmikan Kedutaan Besar Israel secara langsung bersama Menlu Gideon Saar yang menyebut Jansa sebagai "sahabat sejati Israel".

Jansa berdalih bahwa langkahnya tersebut bukan merupakan bentuk keberpihakan ideologis semata, melainkan upaya menormalisasi politik luar negeri negara.

"Pemerintah hanya sedang menormalisasi kebijakan luar negeri Slovenia dan memperbaiki kerusakan yang diwariskan pemerintahan sebelumnya demi kesejahteraan nasional melalui kebijakan yang pragmatis,"
tegas Jansa dalam pernyataannya.

Penolakan Luas dari Publik Domestik

Kendati pemerintah bergerak cepat mempererat aliansi, langkah ini memicu penolakan keras di dalam negeri. Mayoritas masyarakat Slovenia menilai normalisasi hubungan di tengah eskalasi konflik Timur Tengah adalah keputusan yang keliru.

Berdasarkan jajak pendapat yang dirilis oleh surat kabar harian terkemuka Delo, tercatat sebanyak 56 persen warga Slovenia menentang penguatan hubungan bilateral dengan Israel, sementara hanya 14 persen responden yang mendukung langkah tersebut. Ketegangan antara kebijakan diplomatik pemerintah dan opini publik diperkirakan akan terus berlanjut seiring dinamika politik domestik di Ljubljana.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0
PENULIS tania-sari

Reporter Hukum. Meliput Mahkamah Konstitusi, judicial review, dan dinamika legislasi.

Comments (0)

User