SEOUL — Menteri Pertahanan Filipina Kecam Tindakan Tiongkok di Forum Seoul

Apaberita.com, SEOUL — Eskalasi ketegangan geopolitik di kawasan Laut Tiongkok Selatan kembali memuncak di panggung diplomasi internasional. Menteri Pertahanan Filipina, Gilberto Teodoro, menyampaikan kritik keras terhadap perwakilan Tiongkok dalam forum pertahanan internasional tahunan yang berlangsung di Seoul, Korea Selatan. Teodoro mengecam tindakan delegasi Beijing yang dinilai mencoba memanipulasi narasi serta mengintervensi alur diskusi terkait sengketa wilayah maritim melalui lembaran catatan tertulis kepada pihak penyelenggara.

Insiden diplomatik tersebut terjadi di tengah meningkatnya gesekan antara kapal-kapal pemerintah Tiongkok dan Filipina di wilayah perairan yang diperebutkan. Dalam forum yang dihadiri oleh pejabat pertahanan senior dan pakar keamanan dari berbagai negara tersebut, Manila menegaskan tidak akan berdiam diri terhadap tekanan diplomatik maupun intimidasi fisik yang terjadi di wilayah kedaulatannya.

Kronologi Insiden Diplomasi di Seoul Defense Dialogue

Dinamika ketegangan dalam forum keamanan internasional di Seoul tersebut berkembang melalui beberapa tahapan krusial selama sesi pembahasan keamanan maritim kawasan:

1. Penyampaian Paparan Filipina: Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro memulai sesi dengan memaparkan secara terbuka serangkaian tindakan agresif yang dilakukan oleh kapal-kapal Penjaga Pantai Tiongkok di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Filipina.
2. Intervensi Melalui Catatan: Di tengah-tengah jalannya sesi diskusi, perwakilan Tiongkok kedapatan menyodorkan lembaran catatan tertulis kepada pembicara dan moderator forum dengan tujuan memprotes serta mengarahkan narasi pembahasan agar tidak menyudutkan posisi Beijing.
3. Kritik Terbuka Menhan Filipina: Menanggapi manuver tersebut, Teodoro secara tegas mengecam tindakan delegasi Tiongkok di depan hadirin, menyebutnya sebagai taktik yang tidak profesional dan bentuk upaya membungkam kebenaran di forum internasional.

Teguran Keras Terhadap Pelanggaran Hukum Internasional

Dalam pidatonya yang penuh penekanan, Gilberto Teodoro menyuarakan kekecewaan mendalam atas ketidakpatuhan Tiongkok terhadap kesepakatan-kesepakatan internasional yang mengatur hukum laut global.

"Tindakan menyodorkan catatan untuk mengatur narasi forum mencerminkan kurangnya rasa hormat terhadap kebebasan berpendapat dan hukum internasional. Dunia tidak boleh membiarkan pengabaian terhadap kedaulatan negara lain terus berlanjut," ujar Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro dalam forum tersebut.

Teodoro juga menggarisbawahi bahwa klaim sepihak Beijing atas hampir seluruh kawasan Laut Tiongkok Selatan bertentangan secara langsung dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982). Filipina terus memegang teguh putusan Mahkamah Arbitrase Internasional (Permanent Court of Arbitration) tahun 2016 di Den Haag yang secara tegas menyatakan bahwa klaim historis nine-dash line milik Tiongkok tidak memiliki dasar hukum yang sah.

Eskalasi Konflik Maritim di Lapangan

Pernyataan keras Manila dalam forum di Korea Selatan tersebut dipicu oleh deretan konfrontasi fisik yang semakin berbahaya di perairan Laut Tiongkok Selatan selama beberapa bulan terakhir. Bentrokan di lapangan mencakup serangkaian taktik agresif yang mengancam keselamatan personel maritim Filipina:

• Penggunaan Meriam Air (Water Cannon): Kapal penjaga pantai Tiongkok berulang kali menembakkan meriam air bertekanan tinggi ke arah kapal perbekalan Filipina yang menuju ke Karang Second Thomas (Ayungin Shoal).
• Manuver Tabrakan Berbahaya: Terjadinya insiden kontak fisik dan pemblokiran jalur navigasi yang mengakibatkan kerusakan struktural pada kapal patroli Manila di sekitar Karang Sabina (Escoda Shoal).
• Taktik Intimidasi dan Pengadangan: Penyebaran armada kapal "milisi maritim" Tiongkok untuk menutup akses nelayan lokal Filipina di area Scarborough Shoal.

Sebagai langkah antisipasi, Filipina terus memperkuat kerja sama pertahanan bilateral dan multilateral dengan sekutu utamanya, termasuk Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan. Manila menegaskan bahwa penguatan aliansi ini bertujuan untuk menjaga stabilitas regional dan menjamin navigasi bebas di kawasan Indo-Pasifik yang terbuka dan inklusif.