SEOUL — Korea Selatan Boikot Upacara Peringatan Tambang Sado Jepang

Hubungan diplomatik antara Korea Selatan dan Jepang kembali memanas setelah pemerintah Korea Selatan secara resmi memutuskan untuk tidak menghadiri upacara peringatan korban Tambang Sado yang diselenggarakan oleh pihak Jepang. Keputusan tegas ini mempertegas jurang perbedaan pandangan historis yang mendalam antara kedua negara tetangga terkait isu pekerja paksa era Perang Dunia II.

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengonfirmasi bahwa pihak Seoul memilih untuk tidak berpartisipasi dalam acara tahunan tersebut karena belum adanya kesepakatan mengenai bentuk penghormatan yang memadai serta pengakuan terhadap penderitaan para korban asal Korea. Sebagai gantinya, pihak Korea Selatan menggelar upacara peringatan terpisah yang didedikasikan khusus untuk menghormati 1.500 warga Korea yang dipaksa bekerja di kompleks pertambangan tersebut selama masa penjajahan.

Akar Perselisihan dan Kontroversi Warisan Dunia UNESCO

Perselisihan ini tidak lepas dari keputusan UNESCO pada pertengahan 2024 yang menetapkan Kompleks Tambang Emas dan Perak Sado di Prefektur Niigata sebagai Situs Warisan Dunia. Kala itu, Korea Selatan memberikan persetujuannya dengan syarat bahwa Jepang harus menyelenggarakan upacara peringatan tahunan bagi seluruh pekerja, serta menyajikan pameran sejarah yang jujur mengenai kondisi kerja yang keras dan paksaan terhadap warga Korea selama kurun waktu 1910–1945.

Namun, pelaksanaan janji tersebut memicu kekecewaan mendalam di pihak Seoul. Pemerintah Jepang dianggap melunakkan istilah sejarah dan menolak menggunakan kata "kerja paksa" (forced labor) secara eksplisit dalam dokumen resmi maupun pidato peringatan. Selain itu, penunjukan pejabat tinggi Jepang yang memiliki rekam jejak kontroversial terkait isu sejarah sebagai perwakilan resmi dalam acara tersebut semakin memperkeruh suasana diplomasi kedua negara.

Kronologi Eskalasi Konflik Tambang Sado

1. Juli 2024: UNESCO meratifikasi Tambang Sado sebagai Warisan Dunia setelah Jepang menyetujui kompromi pameran dan upacara peringatan tahunan.
2. Agustus - Oktober 2024: Perundingan intensif antar-diplomat kedua negara mengenai teknis pelaksanaan, narasi pameran, dan tingkat kehadiran pejabat.
3. November 2024: Pihak Korea Selatan secara resmi mengumumkan boikot setelah negosiasi istilah dan perwakilan mengalami kebuntuan.
4. Penyelenggaraan Acara Terpisah: Korea Selatan menggelar upacara sendiri di lokasi Tambang Sado yang dihadiri oleh keluarga korban dan perwakilan diplomatik Seoul.

"Keputusan untuk tidak menghadiri upacara resmi Jepang merupakan bentuk teguran keras bahwa kompromi diplomatik tidak boleh mengorbankan kebenaran sejarah dan martabat para korban kerja paksa," ujar pakar hubungan internasional dari Seoul National University.

Implikasi terhadap Diplomasi Bilateral Seoul-Tokyo

Keputusan boikot ini menjadi tantangan berat bagi pemerintahan Presiden Yoon Suk-yeol yang selama ini berupaya memulihkan hubungan bilateral dengan Tokyo demi memperkuat kerja sama keamanan trilateral bersama Amerika Serikat. Meskipun terjadi kemajuan di bidang ekonomi dan pertahanan, isu-isu sejarah masa lalu terbukti tetap menjadi duri dalam daging yang sewaktu-waktu dapat menggoyahkan stabilitas hubungan kedua negara.

Bagi Jepang, respons tegas Seoul ini memberikan tekanan tambahan untuk meninjau kembali pendekatan diplomasi sejarah mereka. Tanpa adanya penyelesaian yang saling menguntungkan (mutually agreeable) terkait narasi sejarah Tambang Sado, potensi gesekan diplomatik diprediksi akan terus berulang dalam setiap peringatan tahunan di masa mendatang.