Rumah Pengacara di Ciracas Diserang Molotov, Diduga Terkait Sengketa Lahan yang Ditanganinya

Jakarta — Aksi teror berupa pelemparan bom molotov menyasar kediaman seorang pengacara di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Insiden yang dilakukan oleh orang tak dikenal (OTK) ini diduga kuat berkaitan dengan kasus sengketa lahan yang tengah ditangani oleh korban.

Korban bernama Sulardi, yang sehari-hari berprofesi sebagai advokat, mengaku insiden tersebut sangat mengejutkan. Berdasarkan penuturannya kepada awak media pada Minggu (5/7/2026), aksi pelemparan bom molotov itu bukan sekadar tindakan kriminal acak, melainkan memiliki motif spesifik yang mengarah pada profesionalismenya sebagai penegak hukum.

“Kalau dugaan saya itu ada kaitan sengketa lahan itu di Kebon Jeruk itu. Saya demi membantu ya masyarakat yang punya hak kemudian haknya itu dikuasai orang lain gitu lho. Nah, itu gambarannya seperti itu,” ujar Sulardi.

Lebih lanjut, Sulardi menjelaskan bahwa kasus sengketa lahan yang ia maksud sebenarnya telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN Jakbar) telah mengeluarkan putusan resmi terkait perkara tersebut. Saat ini, ia bersama tim kuasa hukum lainnya sedang dalam proses mengupayakan eksekusi untuk mengembalikan hak atas tanah tersebut kepada kliennya yang sah.

Menurut informasi yang dihimpun dari laporan di lapangan, peristiwa pelemparan molotov ini menimbulkan kerusakan pada bagian rumah. Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian tersebut. Pihak kepolisian setempat telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan masih mendalami identitas pelaku serta kemungkinan keterkaitannya dengan pihak-pihak yang dirugikan dalam perkara sengketa lahan di Kebon Jeruk.

Sulardi menegaskan, aksi teror semacam ini tidak akan mengendurkan niatnya untuk terus memperjuangkan hak-hak kliennya. Ia memandang insiden ini sebagai risiko profesi, namun tetap berharap aparat penegak hukum dapat segera menangkap pelaku dan mengungkap dalang di balik serangan tersebut. Kasus ini kini menjadi perhatian publik lantaran menyangkut keselamatan para advokat yang tengah menjalankan tugas pembelaan terhadap masyarakat yang hak kepemilikannya dikuasai secara melawan hukum.