Reform UK Bungkam Terkait Status Domisili Donatur Kripto Rp1,4 Triliun

Partai Reform UK menuai sorotan tajam publik setelah menolak mengklarifikasi status domisili dan durasi tinggal dua miliarder kripto yang menyumbangkan dana fantastis senilai total £72 juta (sekitar Rp1,48 triliun) ke kas partai politik pimpinan Nigel Farage tersebut.

Isu ini mencuat ke permukaan seiring diterbitkannya laporan independen Rycroft Review yang merekomendasikan pembatasan donasi politik bagi warga negara yang tinggal di Inggris kurang dari 12 bulan. Wakil Pemimpin Reform UK, Richard Tice, menegaskan partainya telah mematuhi seluruh hukum yang berlaku, namun ia enggan memerinci riwayat kepulangan para penyumbang kakap tersebut.

Kronologi Sorotan Aliran Dana Reform UK

1. September 2026: Pengusaha kripto Ben Delo dan Christopher Harborne tercatat menyumbangkan masing-masing sebesar £36 juta ke Reform UK, mencatatkan rekor donasi terbesar dalam sejarah politik modern Inggris.
2. Rilis Rekomendasi Rycroft: Tim peninjau independen pimpinan Sir Philip Rycroft mengusulkan regulasi ketat untuk membatasi celah dana luar negeri, termasuk klausul wajib tinggal minimal 12 bulan di Inggris bagi donatur politik.
3. Klarifikasi Tice: Media dan pengawas pemilu menekan Reform UK untuk membuktikan apakah kedua donatur tersebut memenuhi kriteria tinggal sebelum aturan baru disahkan.

Penegasan Richard Tice dan Polemik Laporan Rycroft

Dalam keterangannya kepada media, Richard Tice bersikukuh bahwa penerimaan dana tersebut sepenuhnya legal berdasarkan regulasi Komisi Pemilihan Umum Inggris saat ini. Namun, Tice menolak membeberkan secara detail kapan Ben Delo kembali ke Inggris dari Hong Kong, serta berapa lama Christopher Harborne—yang diketahui menetap di Thailand—berada di wilayah Britania Raya.

"Kami sepenuhnya yakin bahwa Reform UK telah mematuhi seluruh undang-undang pendanaan partai politik yang berlaku saat ini maupun usulan aturan di masa depan," tegas Tice saat dimintai konfirmasi.

Meskipun demikian, keengganan partai sayap kanan tersebut untuk transparan dinilai sejumlah pengamat sebagai upaya menghindari polemik etika politik. Sumber pendanaan Ben Delo, yang sebelumnya merupakan salah satu pendiri bursa derivatif kripto BitMEX, serta keterkaitan Harborne dengan bisnis teknologi di Asia Tenggara, terus menjadi amunisi kritik dari partai oposisi.

Implikasi terhadap Reformasi Regulasi Pemilu Inggris

Perdebatan mengenai donasi jumbo ini mempercepat desakan parlemen untuk segera memberlakukan rekomendasi Rycroft Report. Regulasi baru tersebut dirancang guna mencegah masuknya pengaruh modal asing atau warga negara non-domisili yang berpotensi memengaruhi kedaulatan demokrasi domestik.

• Batas Domisili 12 Bulan: Calon donatur wajib membuktikan tempat tinggal utama di Inggris selama setahun penuh sebelum menyetor dana kampanye.
• Audit Ketat Aset Digital: Peningkatan verifikasi asal-usul kekayaan yang bersumber dari instrumen mata uang kripto.
• Sanksi Diskualifikasi Dana: Partai politik terancam diwajibkan mengembalikan dana jika donatur terbukti melanggar batasan kehadiran fisik.

Kini, publik menunggu langkah resmi dari Komisi Pemilihan Umum Inggris untuk menindaklanjuti apakah aliran dana bernilai triliunan rupiah tersebut memerlukan audit forensik lebih lanjut demi menjaga integritas sistem pemilu nasional.