Purbaya dan Said Iqbal Bersantap Siang di Kemenkeu, Bahas Polemik Pajak JHT

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi rencana pertemuan makan siang bersama Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal. Agenda tersebut dijadwalkan berlangsung hari ini, Rabu (8/7/2026), bertempat di kantor Kementerian Keuangan.

Pernyataan ini muncul tidak lama setelah Said Iqbal secara terbuka menyampaikan kendalanya dalam menemui Menteri Keuangan. Purbaya menampik anggapan bahwa dirinya sulit diakses. Ia menegaskan bahwa jadwal makan siang bersama Said Iqbal sudah dirancang sebelumnya.

"Saya sudah jadwalkan makan siang dengan Pak Said Iqbal hari ini. Pertemuannya di kantor Kementerian Keuangan," ujar Purbaya.

Momen pertemuan ini menjadi krusial di tengah memanasnya polemik pengenaan pajak pada program Jaminan Hari Tua (JHT). Buruh melalui berbagai serikat pekerja, termasuk yang diwakili oleh Said Iqbal, secara vokal menolak keras rencana kebijakan tersebut. Mereka menilai pengenaan pajak atas dana pensiun yang menjadi hak pekerja merupakan bentuk ketidakadilan dan membebani kelas pekerja di masa tua.

Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Keuangan memiliki pandangan berbeda. Pajak yang dikenakan pada program JHT dinilai sebagai bagian dari harmonisasi sistem perpajakan nasional, terutama terkait dengan perlakuan pajak atas manfaat pensiun. Purbaya dan jajarannya berargumen bahwa kebijakan ini diperlukan untuk menciptakan kesetaraan antara pekerja formal yang menerima pensiun dengan skema pajak yang berlaku umum.

Pertemuan tatap muka yang diinisiasi langsung oleh Menkeu ini diharapkan mampu membuka ruang dialog yang lebih cair dan informal. Alih-alih melalui jalur mediasi formal atau aksi massa, komunikasi langsung dalam suasana makan siang dinilai lebih efektif untuk mencari titik temu. Kedua belah pihak dapat saling mendengarkan argumentasi tanpa tekanan protokoler yang kaku.

Said Iqbal sebelumnya memang menyuarakan kekecewaannya terkait akses komunikasi yang dirasa terbatas. Ia menekankan bahwa aspirasi buruh harus didengar langsung oleh pengambil kebijakan fiskal tertinggi, bukan sekadar melalui perantara atau birokrasi yang berlapis. Undangan makan siang dari Purbaya seakan menjawab kritik tersebut, menunjukkan itikad baik dari pemerintah untuk mendengar langsung keluh kesah pekerja.

Ruang lingkup diskusi diperkirakan tidak hanya terbatas pada teknis pemajakan JHT, tetapi juga menyentuh aspek kesejahteraan buruh secara lebih luas. Termasuk di dalamnya adalah kepastian skema pensiun yang berkeadilan serta perlindungan sosial bagi pekerja di masa pensiun. Publik, khususnya kalangan buruh, kini menantikan hasil dari pertemuan ini.

Apaberita.com akan terus memantau perkembangan hasil pertemuan penting tersebut dan menyajikan informasi terkini bagi pembaca.