Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendorong operasi deportasi yang tak hanya melibatkan

Perluasan agresif ini dinilai semakin mengaburkan batasan antara keamanan publik lokal dan penegakan hukum imigrasi federal, sekaligus mengubah fundamental wajah hukum Amerika Serikat dan menimbulkan kekhawatiran serius terkait pelanggaran hak-hak sipil warga negara.

Garbaris antara Keamanan Publik dan Imigrasi Memudar

Menurut laporan yang dirilis ACLU, jalan-jalan lingkungan permukiman, ruas jalan raya, sekolah, tempat kerja, rumah sakit, pengadilan, hingga kawasan satwa liar kini telah berubah menjadi zona penegakan hukum. Blurring atau pengaburan garis batas tersebut kerap membuat masyarakat, terutama komunitas imigran, kesulitan memahami siapa yang sebenarnya menghentikan mereka, kewenangan apa yang dimiliki petugas tersebut, dan kepada siapa mereka dapat meminta pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan.

Pengaburan peran antara aparat keamanan lokal dan agen imigrasi federal telah menciptakan lingkungan di mana warga tidak lagi merasa aman untuk melapor ke polisi, bersekolah, atau bahkan mengakses layanan kesehatan.

Kekacauan identitas petugas inilah yang menjadi latar belakang beberapa insiden kekerasan yang melibatkan agen ICE sepanjang tahun 2025. ACLU mencatat adanya empat kasus penembakan fatal, termasuk dua peristiwa yang terjadi dalam pekan terakhir di Houston, Texas, dan Biddeford, Maine. Keempat korban tewas dalam operasi yang awalnya digambarkan sebagai penghentian rutin terhadap imigran tanpa dokumen sah.

Eskalasi Kekerasan dan Jatuhnya Korban Jiwa

ACLU telah meninjau 1.213 kasus yang terjadi sejak Januari hingga Desember 2025 di delapan negara bagian, yakni Arizona, California, Colorado, Florida, Illinois, Louisiana, Maryland, dan New Mexico. Peninjauan tersebut menggunakan kombinasi catatan publik, pengajuan hukum, laporan berita, bukti visual, hingga materi kongres. Hasilnya menunjukkan pola kekerasan yang mengkhawatirkan dalam operasi deportasi Trump.

• Ditemukan 375 insiden yang melibatkan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan, di mana 241 di antaranya merupakan kekerasan fisik langsung.
• Agen dilaporkan telah mendorong, mendorong keras, menjatuhkan, atau menindih tubuh orang sebanyak 418 kali.
• Penggunaan bahan kimia iritan atau gas air mata dilakukan 361 kali.
• Senjata elektrik atau stun gun dikerahkan 33 kali.
• Kaca kendaraan dihancurkan sebanyak 47 kali selama operasi penangkapan.

Data tersebut menggambarkan eskalasi taktis yang jauh melebihi prosedur penangkapan standar. Banyak dari tindakan kekerasan ini terjadi di depan umum, di tempat kerja, atau bahkan saat korban berada di dalam kendaraan pribadi mereka. ACLU menegaskan bahwa pola ini menunjukkan pergeseran dari penegakan hukum imigrasi menjadi operasi militerisasi di dalam negeri.

FBI dan Agen Federal Dikerahkan, Dana Melonjak

Operasi deportasi di era Trump tidak lagi menjadi domain eksklusif ICE. ACLU, dengan mengutip analisis eksternal berdasarkan data pemerintah, menyatakan bahwa lebih dari 25.000 petugas penegak hukum federal di luar ICE telah dialihkan untuk menangani tugas-tugas imigrasi pada berbagai titik sepanjang tahun 2025. Angka yang mencengangkan ini termasuk sekitar 9.161 personel FBI, atau setidaknya satu dari lima agen khusus FBI yang biasanya menangani kasus kejahatan federal besar seperti terorisme dan kejahatan lintas negara.

Selain pergeseran personel, dukungan fiskal untuk operasi deportasi juga mencapai level tak pernah terjadi sebelumnya. Kongres AS telah menyalurkan dana sebesar 240 miliar dolar Amerika Serikat untuk penegakan hukum imigrasi melalui berbagai rancangan undang-undang rekonsiliasi sejak Juli 2025. Dana raksasa tersebut digunakan untuk memperluas kapasitas penahanan, teknologi pengawasan, dan operasi lapangan di seluruh wilayah negara bagian.

Tidak berhenti di situ, pemerintahan Trump juga melakukan rekrutmen massal dengan mengangkat sekitar 12.000 agen ICE baru dalam waktu singkat selama tahun 2025. Dengan demikian, total kekuatan penegakan imigrasi baik dari ICE maupun lembaga federal lainnya telah berkembang pesat menjadi sebuah mesin deportasi berskala nasional yang belum pernah terlihat dalam sejarah modern Amerika Serikat.

Investigasi ACLU Menemukan Pola Intimidasi

Laporan ACLU tidak hanya berfokus pada statistik, tetapi juga mengungkap narasi sistematis dari operasi yang dinilai menakuti dan mengintimidasi komunitas. Petugas yang mengenakan seragam berbeda-beda — mulai dari taktis militer hingga seragam polisi lokal — sering kali melakukan penangkapan tanpa pengadilan yang jelas. Ketidakjelasan wewenang ini berpotensi melanggar amandemen konstitusi terkait perlindungan terhadap penyitaan dan penahanan sewenang-wenang.

Para pengamat hukum menyebut bahwa dengan melibatkan polisi lokal dan aparat negara bagian dalam penegakan imigrasi federal, pemerintahan Trump secara efektif menghancurkan prinsip community policing yang telah dibangun selama dekade. Polisi lokal yang seharusnya melindungi warganya kini dipersepsikan sebagai ekstensi tangan ICE, sehingga memutuskan ikatan kepercayaan antara aparat dan masyarakat.

Menyusul dua penembakan fatal pekan lalu, ICE sempat mengumumkan penangguhan sementara terhadap praktik penghentian kendaraan selama operasi. Namun, Presiden Trump pada hari Rabu langsung membalikkan keputusan tersebut. Dalam pernyataannya, Trump menyebut taktik penghentian kendaraan sebagai salah satu alat "paling penting dan efektif" bagi agen imigrasi dalam memburu target deportasi. Keputusan pembalikan ini menegaskan bahwa operasi deportasi akan terus berlangsung agresif tanpa kompromi, meskipun risiko kekerasan terus meningkat.

Dengan personel gabungan yang kini mencapai 50.000 orang, dana ratusan miliar dolar, dan keterlibatan hampir semua lini penegak hukum, transformasi kebijakan keimigrasian di bawah Trump telah mengubah wajah kepolisian Amerika secara fundamental. Apakah langkah ini akan efektif mencapai target deportasi jutaan imigran atau justru menciptakan krisis hak asasi manusia di dalam negeri, tetap menjadi perdebatan sengit di antara para pembuat kebijakan, aktivis hak sipil, dan masyarakat sipil AS.