Pj Gubernur BI Destry Bahas Ekonomi dengan Presiden Prabowo

Jakarta, Apaberita – Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Penjabat Sementara Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/7/2026). Pertemuan yang berlangsung selama hampir dua jam itu juga dihadiri Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, menegaskan sinergi yang kian erat antara otoritas moneter dan fiskal nasional.

Berdasarkan keterangan tertulis yang disampaikan seusai pertemuan, audiensi tersebut membahas langkah strategis menjaga stabilitas makroekonomi di tengah tekanan eksternal yang meningkat. Presiden Prabowo disebut memberikan sejumlah arahan agar seluruh pemangku kepentingan mampu merespons dinamika global secara cepat dan terukur.

Kehadiran Destry Damayanti sebagai penjabat sementara pucuk pimpinan bank sentral merupakan yang pertama kalinya sejak ia ditetapkan melalui Keputusan Presiden pada 1 Juli 2026, menggantikan Perry Warjiyo yang memasuki masa purnabakti. Dalam rapat di Istana, ia didampingi Deputi Gubernur Senior dan Deputi Gubernur terkait.

Agenda Utama Pertemuan

Menurut Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, pertemuan membahas tiga isu krusial: perkembangan inflasi domestik, kestabilan nilai tukar rupiah, serta strategi bauran kebijakan dalam menghadapi perlambatan ekonomi global. Penjabat Sementara Gubernur BI memaparkan data terkini bahwa inflasi inti dan inflasi umum masih berada dalam kisaran sasaran yang ditetapkan pemerintah dan bank sentral.

"Kami melaporkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap solid. Cadangan devisa per akhir Juli tercatat sebesar 140,2 miliar dolar AS, cukup untuk membiayai 6,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah," ujar Destry Damayanti selepas pertemuan.

Presiden Prabowo, lanjut Destry, menginstruksikan agar seluruh jajaran memperkuat koordinasi lintas sektor guna mengantisipasi potensi gejolak dari arah kebijakan moneter Amerika Serikat dan fragmentasi perdagangan dunia. Arahan tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,2 hingga 5,4 persen pada 2026.

Peran Strategis Thomas Djiwandono

Keterlibatan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dalam pertemuan tersebut bukan tanpa maksud. Ia mewakili Menteri Keuangan yang tengah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri, dan sekaligus menjadi simpul penting dalam koordinasi kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan kebijakan moneter yang ditempuh BI.

"Kami memastikan bahwa strategi pembiayaan utang dan pengelolaan fiskal berjalan selaras dengan upaya bank sentral menstabilkan nilai tukar. Pemerintah dan BI sepakat untuk melanjutkan skema burden sharing yang telah terbukti efektif sejak masa pandemi," jelas Thomas Djiwandono kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan.

Thomas menambahkan, dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin Presiden, juga disepakati pentingnya mempercepat realisasi belanja pemerintah untuk sektor-sektor produktif, termasuk infrastruktur dan ketahanan pangan, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian fiskal. Ia mengungkapkan bahwa defisit APBN 2026 tetap dijaga di bawah tiga persen terhadap Produk Domestik Bruto, sesuai amanat Undang-Undang Keuangan Negara.

Stabilitas Rupiah dan Inflasi Jadi Fokus

Pertemuan juga menyoroti pergerakan nilai tukar rupiah yang dalam beberapa pekan terakhir mengalami tekanan moderat akibat kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat. Destry Damayanti menegaskan bahwa bank sentral telah melakukan intervensi di pasar valas dan pasar obligasi secara terukur untuk meredam volatilitas.

"Intervensi triple intervention yang kami lakukan – di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward, dan pembelian Surat Berharga Negara di pasar sekunder – terbukti mampu menjaga stabilitas rupiah. Kami akan terus memantau perkembangan dan tidak akan ragu menempuh langkah pengetatan lebih lanjut jika diperlukan," tegasnya.

Dari sisi inflasi, data Badan Pusat Statistik yang disampaikan dalam pertemuan menunjukkan inflasi tahunan pada Juli 2026 berada di level 2,78 persen. Angka ini nyaman di bawah batas atas sasaran inflasi 3,5 plus minus satu persen. Kendati demikian, Bank Indonesia dan pemerintah sepakat untuk mewaspadai kenaikan harga pangan menjelang akhir tahun serta potensi kenaikan harga energi yang dipengaruhi konflik geopolitik.

Komitmen Jaga Pertumbuhan Ekonomi

Di tengah bayang-bayang resesi global, Presiden Prabowo dalam arahannya menekankan agar seluruh kebijakan diorientasikan untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus melindungi daya beli masyarakat. Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia diminta memperkuat Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan mengoptimalkan stimulus fiskal yang tepat sasaran.

Thomas Djiwandono mengonfirmasi bahwa Kementerian Keuangan telah menyiapkan sejumlah insentif untuk mendorong investasi dan ekspor, termasuk perluasan tax holiday dan penyederhanaan regulasi. "Presiden meminta agar kebijakan kita proaktif, bukan reaktif. Oleh karena itu, kami akan mempercepat penerbitan Peraturan Pemerintah terkait kemudahan berusaha di sektor manufaktur dan digital," ujarnya.

Pertemuan di Istana Merdeka tersebut diakhiri dengan kesepakatan untuk menggelar Rapat Koordinasi tingkat menteri dan gubernur bank sentral secara bulanan, yang akan diperluas dengan melibatkan Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan. Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan setiap kebijakan di sektor keuangan terintegrasi dan saling mendukung.

Penjabat Sementara Gubernur BI pun menyatakan optimismenya selepas audiensi. "Dengan koordinasi yang solid antara pemerintah dan bank sentral, saya yakin Indonesia mampu melewati tantangan global dan mempertahankan stabilitas makroekonomi sebagai fondasi bagi kesejahteraan rakyat," tutup Destry Damayanti.