PGI Serukan Aksi Pastoral Atasi Karhutla di Sejumlah Wilayah

Jakarta — Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) resmi menerbitkan seruan pastoral menyikapi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah daerah di Tanah Air. Seruan tersebut disahkan dalam rapat koordinasi pengurus harian PGI dan ditetapkan sebagai sikap resmi gereja-gereja di Indonesia terhadap krisis lingkungan yang berulang setiap tahun.

Dalam dokumen seruan itu, PGI menegaskan bahwa karhutla bukan semata peristiwa alam, melainkan persoalan struktural yang berkaitan erat dengan pengelolaan lahan, praktik pembukaan wilayah, serta lemahnya penegakan aturan. Persekutuan gereja menilai dampak yang ditimbulkan telah melampaui batas wilayah administratif karena asap lintas negara turut terdampak.

"Karhutla adalah persoalan moral dan ekologis. Negara tidak boleh hadir hanya saat api membesar, tetapi harus memastikan pencegahan berjalan sejak awal," demikian bunyi seruan pastoral yang ditetapkan PGI.

Desakan kepada Pemerintah

Melalui seruan tersebut, PGI menyampaikan sejumlah permintaan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pertama, PGI mendesak aparat penegak hukum menindaklanjuti setiap temuan pembukaan lahan dengan cara membakar, termasuk bila dilakukan oleh korporasi besar. Kedua, PGI meminta pemerintah memperkuat sistem deteksi dini serta pemantauan titik panas di kawasan rawan karhutla.

Ketiga, PGI meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin konsesi yang berada di kawasan gambut. Menurut PGI, lahan gambut merupakan ekosistem paling rentan dan membutuhkan perlindungan khusus karena api di kawasan gambut sulit dipadamkan serta menyimpan emisi karbon dalam jumlah besar.

Keempat, persekutuan gereja mendorong pemerintah menyusun langkah pemulihan bagi masyarakat terdampak, khususnya mereka yang mengalami gangguan pernapasan akibat kabut asap. PGI menilai penanganan kesehatan harus menjadi prioritas di wilayah yang kualitas udaranya turun drastis akibat asap.

Sikap dan Peran Gereja

PGI juga menginstruksikan gereja-gereja anggota di daerah terdampak untuk membuka pos pelayanan, menyediakan masker, dan memberi pendampingan bagi warga. Seruan itu meminta jemaat di seluruh Indonesia menghidupkan doa bersama serta aksi nyata di tingkat lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab ekologis.

Menurut PGI, penanganan karhutla tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Lembaga keagamaan menegaskan memiliki tanggung jawab mendorong perubahan perilaku, termasuk menghentikan kebiasaan membuka lahan dengan cara dibakar yang masih dilakukan sebagian warga.

"Gereja tidak berdiam diri. Kami memanggil seluruh jemaat untuk menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari persoalan," tegas pengurus PGI dalam dokumen seruan tersebut.

Dorongan Penegakan Hukum dan Restorasi Gambut

Dalam bagian lain, PGI meminta pemerintah daerah memperkuat koordinasi lintas instansi, mulai dari badan penanggulangan bencana, dinas lingkungan hidup, hingga kepolisian. Menurut PGI, karhutla kerap membesar karena lambatnya respons awal serta lemahnya pertukaran data titik api antarwilayah.

PGI turut mendorong percepatan restorasi lahan gambut yang telah rusak. Persekutuan menilai pemulihan ekosistem gambut merupakan investasi jangka panjang untuk mengurangi risiko kebakaran pada musim kemarau berikutnya, sekaligus menekan pelepasan emisi karbon yang berkontribusi pada perubahan iklim.

Seruan pastoral ini disahkan pada periode ketika sejumlah provinsi melaporkan peningkatan titik panas. Berdasarkan data yang dihimpun, karhutla menimbulkan kerugian ekonomi, gangguan transportasi akibat kabut asap, serta penurunan kualitas udara yang berdampak pada kesehatan kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia.

PGI menyatakan akan mengawal seruan ini melalui koordinasi dengan sinode-sinode gereja di daerah. Persekutuan menegaskan akan memantau perkembangan penanganan karhutla dan bersedia berdialog dengan pemerintah untuk memastikan langkah pencegahan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dengan diterbitkannya seruan tersebut, PGI menegaskan posisinya bahwa penyelamatan lingkungan merupakan bagian dari panggilan iman. Persekutuan gereja mengajak seluruh elemen bangsa menempatkan pemulihan ekosistem sebagai keputusan bersama, bukan sekadar kebijakan musiman yang berhenti ketika hujan tiba.