Pengamat: Bergabung ke BRICS Harus Beri Keuntungan Nyata bagi Indonesia

JAKARTA — Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Budi Luhur, Andrea Abdul Rahman Azzqy, menegaskan bahwa langkah diplomasi ekonomi Indonesia dalam menjajaki kemitraan strategis dengan blok ekonomi BRICS harus difokuskan pada keuntungan nyata bagi perekonomian domestik. Keanggotaan maupun integrasi dengan aliansi yang mencakup Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan tersebut dinilai harus menjadi instrumen pengungkit perdagangan serta investasi nasional.

Menurut Andrea, keterlibatan Indonesia dalam forum multilateral semacam BRICS tidak boleh sekadar menjadi langkah simbolis di panggung diplomasi internasional, melainkan harus ditopang oleh kalkulasi ekonomi yang matang dan terukur demi kepentingan rakyat.

"Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap forum kemitraan internasional, termasuk BRICS, memberikan dampak langsung terhadap perluasan akses pasar ekspor produk unggulan nasional, transfer teknologi, serta penguatan rantai pasok domestik," ungkap Andrea dalam keterangannya di Jakarta.

Peluang Diversifikasi Pasar Ekspor Non-Tradisional

Peluang kerja sama di dalam BRICS dinilai sangat luas, terutama dalam membuka keran ekspor ke pasar-pasar non-tradisional yang selama ini belum tergarap secara maksimal. Negara-negara anggota BRICS merepresentasikan lebih dari 40 persen populasi dunia dan menyumbang lebih dari seperempat produk domestik bruto (PDB) global.

Andrea memaparkan sejumlah sektor prioritas yang dapat dimanfaatkan secara agresif oleh Indonesia melalui platform BRICS:

• Sektor Energi dan Transisi Hijau: Peluang kerja sama investasi dan alih teknologi energi terbarukan dengan Tiongkok dan India.
• Ketahanan Pangan: Peningkatan pasokan komoditas pertanian dan teknologi pertanian modern bersama Brasil dan Rusia.
• Hilirisasi Industri Mineral: Menarik arus modal investasi langsung (FDI) untuk hilirisasi nikel, bauksit, dan tembaga ke pasar industri BRICS.
• Sistem Pembayaran dan Transaksi Mata Uang Lokal (LCT): Pengurangan ketergantungan pada mata uang tunggal dalam transaksi perdagangan internasional.

Menjaga Prinsip Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Di samping memanfaatkan keuntungan ekonomi, pemerintah diingatkan untuk tetap teguh memegang prinsip politik luar negeri bebas aktif. Keterlibatan dengan blok ekonomi Timur tidak boleh diartikan sebagai pergeseran haluan geopolitik yang dapat merenggangkan hubungan dengan mitra-mitra strategis Barat seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, maupun blok OECD.

1. Fase Penjajakan Kemitraan: Mengkaji secara komprehensif skema tarif, regulasi non-tarif, serta kepatuhan perdagangan internasional antarnegara anggota.
2. Fase Negosiasi Bilateral dan Multilateral: Menyelaraskan kepentingan nasional dengan agenda prioritas New Development Bank (NDB) milik BRICS.
3. Fase Implementasi Kebijakan: Memfasilitasi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta korporasi nasional agar mampu menembus rantai pasok global di kawasan anggota BRICS.

Dengan strategi mitigasi risiko yang tepat dan diplomasi ekonomi yang pragmatis, keberadaan Indonesia di orbit BRICS diharapkan mampu memperkokoh stabilitas ekonomi nasional di tengah gejolak ketidakpastian geopolitik dan perlambatan ekonomi global.