Pemerintah Perluas Akses KUR untuk UMKM di 2025

JAKARTA — Pemerintah resmi memperluas akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun 2025 dengan menambah plafon pinjaman hingga Rp 400 triliun. Kebijakan ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (17/3/2025). Langkah ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

Peningkatan Plafon dan Suku Bunga Kompetitif

Pemerintah menaikkan plafon KUR dari sebelumnya Rp 350 triliun menjadi Rp 400 triliun pada tahun ini. Suku bunga KUR tetap dipertahankan di angka 6% per tahun untuk sektor produktif, sementara untuk sektor mikro diturunkan menjadi 5% sebagai stimulus. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa hingga Februari 2025, realisasi KUR telah mencapai Rp 120 triliun, dengan lebih dari 2,5 juta debitur baru dari sektor pertanian dan perikanan.

Fokus pada Sektor Prioritas

Kebijakan baru ini memberikan prioritas pada sektor pertanian, perikanan, dan industri kreatif. Beberapa poin utama dalam kebijakan ini meliputi:

Pertama, akses tanpa agunan bagi pinjaman hingga Rp 100 juta untuk pelaku usaha mikro. Kedua, relaksasi syarat administrasi dengan penggunaan data kependudukan digital. Ketiga, kemitraan dengan 50 bank penyalur, termasuk bank BUMN dan bank daerah.

Menteri Koperasi dan UKM menyatakan bahwa target utama adalah meningkatkan kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dari 61% menjadi 65% pada akhir 2025. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa UMKM menyumbang 97% tenaga kerja nasional, sehingga akses pendanaan yang lebih luas diharapkan mampu menekan angka pengangguran.

Dampak terhadap Ekonomi Daerah

Pelaksanaan KUR tahun ini juga diperkuat dengan program pendampingan usaha di 34 provinsi. Pemerintah bekerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat untuk memberikan pelatihan manajemen keuangan kepada debitur. Di Jawa Timur, misalnya, realisasi KUR pada triwulan pertama 2025 mencapai Rp 18 triliun, dengan sektor pertanian mendominasi sebesar 40%.

Namun, ada tantangan dalam distribusi KUR di wilayah timur Indonesia. Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa tingkat non-performing loan (NPL) KUR masih di bawah 2%, tetapi akses di Papua dan Maluku masih rendah. Pemerintah berencana membuka kantor layanan KUR di 100 kecamatan baru pada tahun ini untuk mengatasi ketimpangan tersebut.

Penutup

Dengan perluasan akses dan suku bunga yang kompetitif, kebijakan KUR 2025 diharapkan menjadi katalis bagi pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Masyarakat dapat mengajukan permohonan melalui bank penyalur atau platform digital yang telah terintegrasi dengan sistem informasi KUR. Pemerintah mengimbau pelaku UMKM untuk memanfaatkan kesempatan ini secara bijak guna meningkatkan produktivitas dan daya saing di pasar global.