Pemerintah Bahas Penanganan 107 Ribu Hektare Lahan Terdampak Karhutla

JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Jakarta, Senin, 10 Agustus 2026. Rapat tersebut membahas langkah pemerintah dalam menangani lahan terdampak karhutla yang tercatat mencapai 107 ribu hektare di sejumlah wilayah Tanah Air.

Dalam rapat itu, Djamari didampingi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Menteri Lingkungan Hidup M Jumhur Hidayat. Ketiganya membahas arah kebijakan penanganan karhutla, mulai dari pencegahan, pemadaman, hingga pemulihan kawasan yang telah terbakar.

Lahan Terdampak Tercatat 107 Ribu Hektare

Data yang dibahas dalam rapat menunjukkan luas lahan terdampak karhutla mencapai 107 ribu hektare. Kawasan tersebut tersebar di berbagai provinsi yang selama ini menjadi daerah rawan kebakaran, terutama pada periode musim kemarau.

Djamari menegaskan, angka tersebut menjadi peringatan bagi seluruh jajaran pemerintah untuk tidak mengendurkan kewaspadaan. Ia meminta setiap kementerian dan lembaga menindaklanjuti hasil rapat dengan langkah konkret di lapangan.

"Penanganan kebakaran hutan dan lahan membutuhkan kerja terpadu seluruh pihak. Tidak ada satu pun kementerian atau lembaga yang dapat bekerja sendiri dalam menghadapi persoalan ini," ujar Djamari dalam rapat koordinasi tersebut.

Ia juga menekankan pentingnya deteksi dini dan pelaporan cepat dari daerah. Menurutnya, keterlambatan informasi kerap menjadi kendala dalam penanganan titik api sebelum meluas menjadi kebakaran besar.

Sinergi Lintas Kementerian Diperkuat

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan, pihaknya terus memperkuat pengawasan di kawasan hutan dan areal konsesi yang rawan terbakar. Patroli terpadu bersama aparat di tingkat tapak disebut menjadi prioritas utama kementeriannya.

"Kami memastikan seluruh jajaran di daerah berada dalam status siaga, terutama menghadapi puncak musim kemarau. Pengawasan titik-titik rawan terus kami perketat," kata Raja Juli Antoni.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup M Jumhur Hidayat menegaskan komitmen penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan. Ia menyebut langkah hukum merupakan instrumen penting untuk menimbulkan efek jera.

"Setiap temuan pelanggaran akan kami tindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum harus berjalan tegas dan tidak pandang bulu," ucap Jumhur Hidayat.

Kedua menteri sepakat bahwa koordinasi lintas sektor harus berjalan berkelanjutan, tidak hanya saat kejadian darurat. Pertukaran data titik panas, peta kawasan rawan, dan informasi cuaca disebut menjadi bagian dari mekanisme kerja bersama yang terus disempurnakan.

Di samping itu, pemerintah juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam pencegahan karhutla. Edukasi mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar disebut akan terus digencarkan hingga ke tingkat desa, mengingat sebagian kebakaran bermula dari aktivitas manusia di sekitar kawasan hutan.

Pemulihan Lahan Menjadi Fokus Selanjutnya

Selain aspek pencegahan dan penegakan hukum, rakor juga menetapkan pemulihan lahan terdampak sebagai agenda utama berikutnya. Kawasan seluas 107 ribu hektare yang terbakar akan menjadi fokus program rehabilitasi agar fungsi ekologisnya dapat dipulihkan secara bertahap.

Djamari menyatakan, pemerintah akan menindaklanjuti hasil rakor melalui keputusan operasional di masing-masing kementerian dan lembaga. Pemerintah daerah juga diminta terlibat aktif, baik dalam pengawasan lapangan maupun pelaporan berkala kepada pemerintah pusat.

"Hasil rapat ini harus segera diterjemahkan menjadi tindakan nyata di lapangan. Kita tidak boleh menunggu sampai kebakaran kembali meluas," tegas Djamari.

Rapat koordinasi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kesiapsiagaan nasional menghadapi ancaman karhutla. Pemerintah menargetkan penurunan luas lahan terbakar pada tahun-tahun mendatang melalui penguatan deteksi dini, respons cepat, serta penegakan hukum yang konsisten di seluruh daerah rawan.