#### OTT Bupati Kuansing dan Langkat Secara Beruntun, Ketua PDIP Sentil Kinerja Pencegahan KPK

JAKARTA, Apaberita.com – Dua kepala daerah, Bupati Kuantan Singingi dan Bupati Langkat, berturut-turut terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu yang berdekatan. Peristiwa yang terjadi secara back to back ini menuai sorotan tajam dari Anggota Komisi II DPR yang juga menjabat sebagai Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus. Ia mempertanyakan efektivitas kerja pencegahan yang dijalankan oleh lembaga antirasuah tersebut.

Kritik dari Hulu

Menurut Deddy, semakin seringnya OTT justru menjadi indikasi adanya kelemahan fundamental pada strategi KPK. Ia menilai penindakan seharusnya menjadi pilihan terakhir, bukan andalan utama yang dipublikasikan secara luas. Politisi PDIP itu menyoroti bahwa akar masalah korupsi di daerah tidak akan selesai hanya dengan penangkapan.

“Maraknya OTT itu bagi saya menunjukkan betapa lemahnya KPK dalam urusan pencegahan korupsi sehingga penegakan hukumnya mayoritas melalui aksi OTT. Menurut saya ini kelemahan struktural dan sistemik dalam upaya KPK untuk memberantas korupsi,” ujar Deddy kepada Apaberita.com, Minggu (5/7/2026).

Pernyataan tersebut menyiratkan bahwa Deddy menginginkan KPK lebih masif dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dari hulu. Ia menekankan, apabila celah-celah regulasi dan pengawasan internal di lingkungan pemerintah daerah tidak segera dibenahi, maka fenomena OTT hanya akan menjadi siklus yang terus berulang tanpa menyelesaikan masalah secara substansial.

Pendekatan yang Hilang

Ketua DPP PDIP itu menjelaskan bahwa kerja pencegahan meliputi audit terhadap sistem penganggaran, pengawasan penggunaan dana desa, serta penguatan peran inspektorat daerah. Selama ini, fokus publik dan media lebih tersedot pada momen dramatis OTT, sementara fungsi pencegahan yang berjalan di balik layar cenderung tak terdengar gaungnya.

Deddy berharap KPK dapat merevitalisasi fungsi deputi pencegahan dan monitoring. Baginya, jika KPK hanya mengandalkan data intelijen untuk melakukan penangkapan, maka hal itu tidak berbeda jauh dengan kerja kepolisian biasa. Keunikan KPK sebagai lembaga superbody seharusnya terletak pada kemampuannya memotong birokrasi dan membenahi sistem dari dalam. Tanpa perbaikan dari hulu, kursi-kursi kepala daerah yang kosong akibat OTT hanya akan diisi oleh pejabat baru yang berpotensi terjebak pada pola serupa.

Kritik ini menjadi bagian dari evaluasi pengawasan DPR terhadap kinerja KPK yang tengah menjadi sorotan pasca beberapa kali melakukan operasi senyap di berbagai wilayah Indonesia. Bagaimanapun, data Apaberita.com menunjukkan bahwa selama semester pertama 2026, jumlah OTT yang dilakukan KPK memang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.