MPR Buka Naskah PPHN ke Publik Usai 17 Agustus 2026

JAKARTA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani memastikan naskah Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) akan dibuka kepada publik setelah 17 Agustus 2026. Keputusan ini disampaikan dalam keterangan pers di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (12/6/2026).

Muzani menegaskan bahwa pembukaan naskah PPHN ke publik merupakan bagian dari komitmen MPR untuk menghadirkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses ketatanegaraan. Ia menyatakan bahwa setelah tanggal 17 Agustus, seluruh elemen masyarakat, termasuk akademisi, dapat mengakses dan mengkaji dokumen tersebut secara terbuka.

"Setelah 17 Agustus, naskah PPHN akan kita buka kepada publik. Ini adalah wujud nyata dari keterbukaan informasi dan keinginan kami untuk melibatkan seluruh komponen bangsa dalam pembahasan haluan negara," ujar MPR RI Ahmad Muzani dalam rapat koordinasi yang digelar di gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Keputusan ini diambil setelah melalui serangkaian rapat internal dan konsultasi dengan pimpinan fraksi-fraksi di MPR. Muzani menjelaskan bahwa penundaan pembukaan naskah hingga setelah 17 Agustus dilakukan untuk menjaga fokus pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus mematangkan substansi dokumen agar siap disosialisasikan secara luas.

Keterlibatan Masyarakat dan Akademisi

Muzani menekankan bahwa keterlibatan masyarakat dan akademisi dalam mengkaji PPHN merupakan langkah strategis untuk memperkuat legitimasi dokumen tersebut. Ia berharap masukan dari berbagai kalangan akan memperkaya substansi PPHN sebelum ditetapkan melalui mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.

"Kami ingin memastikan bahwa PPHN bukan hanya milik MPR, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kami membuka ruang seluas-luasnya bagi akademisi dan masyarakat untuk memberikan catatan, kritik, dan saran terhadap naskah yang akan menjadi pedoman pembangunan nasional ke depan," kata Muzani dalam rapat koordinasi tersebut.

Dalam kesempatan itu, Muzani juga menyampaikan bahwa MPR telah menyiapkan platform digital khusus untuk memfasilitasi akses publik terhadap naskah PPHN. Platform tersebut akan memuat dokumen lengkap, ringkasan eksekutif, serta kanal untuk menyampaikan masukan secara daring.

Proses Penyusunan PPHN

PPHN merupakan dokumen yang disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019. Dokumen ini dirancang sebagai haluan negara yang bersifat tetap dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan negara dalam jangka panjang.

Muzani menjelaskan bahwa proses penyusunan PPHN telah melalui tahapan yang panjang, mulai dari rapat dengar pendapat dengan para pakar, kunjungan kerja ke berbagai daerah, hingga pleno pimpinan MPR. Ia memastikan bahwa seluruh masukan dari berbagai pihak telah diakomodasi dalam rancangan naskah.

"Kami telah menindaklanjuti seluruh masukan yang masuk selama proses penyusunan. Rapat Koordinasi dengan pimpinan fraksi dan kelompok DPD telah menghasilkan kesepakatan bahwa naskah PPHN harus mencerminkan aspirasi seluruh rakyat Indonesia," tegasnya.

Jadwal Sosialisasi dan Penetapan

Setelah dibuka ke publik pada 17 Agustus 2026, MPR akan menggelar serangkaian sosialisasi di berbagai daerah. Sosialisasi ini akan melibatkan akademisi, tokoh masyarakat, dan perwakilan organisasi kemasyarakatan untuk memastikan pemahaman yang komprehensif terhadap PPHN.

Muzani menyatakan bahwa MPR menargetkan penetapan PPHN melalui sidang paripurna pada akhir tahun 2026. Namun, ia menegaskan bahwa jadwal tersebut dapat berubah sesuai dengan dinamika pembahasan dan masukan yang diterima dari publik.

"Kami tidak ingin terburu-buru. Yang terpenting adalah kualitas dan legitimasi dokumen ini. Kami akan memastikan bahwa setiap tahapan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.

Ketua MPR juga mengingatkan bahwa PPHN akan menjadi pedoman bagi presiden dan wakil presiden terpilih dalam menyusun program pembangunan nasional. Oleh karena itu, dokumen ini harus disusun dengan cermat dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Dengan dibukanya naskah PPHN ke publik, MPR berharap dapat membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga arah pembangunan nasional. Muzani mengajak seluruh elemen bangsa untuk menyambut dokumen ini dengan sikap kritis dan konstruktif.

"Kami percaya bahwa dengan keterlibatan publik, PPHN akan menjadi dokumen yang hidup dan relevan bagi masa depan Indonesia. Mari kita kaji bersama dan berikan masukan terbaik untuk kemajuan bangsa," pungkas Muzani.