putri-anggraini
Jakarta — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen kementeriannya dalam menjaga stabilitas harga pangan nasional melalui penguatan produksi domestik dan intervensi pasar yang terukur. Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, pada Senin (12/10/2026).
Dalam forum yang dihadiri perwakilan pemerintah daerah dari seluruh provinsi itu, Menteri Pertanian memaparkan bahwa pengendalian inflasi pangan memerlukan sinergi lintas sektor, mulai dari kementerian, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten dan kota. Menurutnya, tanpa koordinasi yang ketat, gejolak harga komoditas strategis berpotensi mengganggu daya beli masyarakat.
"Inflasi pangan bukan persoalan satu kementerian saja. Ini membutuhkan gerak bersama antara pusat dan daerah, terutama dalam memastikan pasokan tetap tersedia dan distribusi berjalan lancar," ujar Andi Amran Sulaiman dalam rapat tersebut.
Penguatan Produksi sebagai Fondasi Utama
Menteri Pertanian menjelaskan bahwa pemerintah menempatkan peningkatan produksi sebagai fondasi utama dalam menstabilkan harga. Berbagai program telah disiapkan, termasuk perluasan area tanam, penyediaan benih bersubsidi, serta pendampingan bagi petani di sentra-sentra produksi utama. Langkah itu dinilai penting untuk memastikan pasokan dalam negeri tidak bergantung pada impor.
Ia menyebut bahwa komoditas seperti beras, cabai, bawang merah, dan telur ayam menjadi perhatian khusus karena memiliki bobot besar dalam perhitungan inflasi. Berdasarkan data yang dipaparkan, fluktuasi harga pada komoditas tersebut kerap dipicu oleh faktor musim, keterbatasan infrastruktur distribusi, serta dinamika permintaan menjelang hari besar keagamaan.
"Kami terus mendorong agar setiap daerah memiliki peta produksi dan peta kebutuhan. Dengan begitu, langkah antisipasi bisa dilakukan lebih awal sebelum harga melonjak," tuturnya.
Peran Pemerintah Daerah dalam Intervensi Pasar
Dalam rapat koordinasi itu, Menteri Pertanian juga menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam melakukan intervensi pasar secara cepat. Menurutnya, operasi pasar, gerakan pangan murah, dan kerja sama antardaerah menjadi instrumen yang efektif untuk menekan kenaikan harga di tingkat konsumen.
Ia menginstruksikan agar dinas yang menangani urusan pangan di setiap daerah aktif berkoordinasi dengan Bulog dan badan usaha milik daerah. Langkah tersebut dinilai mampu memperpendek rantai distribusi sehingga selisih harga antara produsen dan konsumen dapat ditekan.
"Daerah harus punya respons cepat. Ketika ada gejolak harga, jangan menunggu instruksi pusat. Gunakan instrumen yang sudah tersedia," ujar Andi Amran Sulaiman.
Sinergi Lintas Kementerian dan Monitoring Berkala
Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 merupakan forum rutin yang mempertemukan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional, serta pemerintah daerah. Forum ini menjadi wadah konsolidasi data dan penyusunan langkah bersama dalam menghadapi tekanan inflasi.
Menteri Pertanian menekankan bahwa monitoring berkala akan terus dilakukan untuk memastikan kebijakan di lapangan berjalan sesuai rencana. Evaluasi akan mencakup capaian produksi, ketersediaan stok, serta pergerakan harga harian di pasar-pasar utama.
Berdasarkan hasil rapat, sejumlah kesepakatan dicapai, antara lain penguatan sistem peringatan dini terhadap lonjakan harga, percepatan distribusi ke daerah defisit, serta penguatan cadangan pangan pemerintah daerah. Seluruh langkah itu ditetapkan sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi nasional tahun 2026.
Menutup paparannya, Andi Amran Sulaiman menyatakan keyakinannya bahwa dengan kolaborasi yang erat antara pusat dan daerah, stabilitas harga pangan dapat terjaga. Ia mengingatkan bahwa ketahanan pangan merupakan prasyarat bagi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat luas.
Comments (0)