Menkeu Suahasil Tegaskan Komitmen Jaga Stabilitas dan Keberlanjutan APBN

JAKARTA — Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan komitmen penuh jajarannya untuk menjaga kesehatan dan kesinambungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Langkah ini dinilai sangat krusial guna memastikan instrumen fiskal tetap berfungsi efektif sebagai peredam guncangan (shock absorber) di tengah ketidakpastian ekonomi global serta dinamika domestik.

Dalam keterangannya, Menkeu menekankan bahwa pengelolaan kas negara harus berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian (prudent), transparansi, dan akuntabilitas tinggi agar setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

"Komitmen kami di Kementerian Keuangan adalah memastikan APBN bekerja secara optimal, tetap kredibel, dan mampu menopang agenda-agenda prioritas pembangunan nasional tanpa mengorbankan disiplin fiskal jangka panjang," tegas Suahasil.

Kronologi dan Prioritas Penguatan Pengelolaan Fiskal

Menghadapi tantangan makroekonomi yang terus berkembang, Kementerian Keuangan telah menyusun peta jalan strategis untuk memperkuat postur keuangan negara melalui tahapan terukur:

1. Konsolidasi dan Pengendalian Defisit: Menjaga rasio defisit anggaran tetap berada di bawah batas aman 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), sesuai mandat undang-undang demi menjaga stabilitas moneter dan fiskal.
2. Optimalisasi Pendapatan Negara: Mendorong reformasi perpajakan yang adil melalui integrasi teknologi informasi, perluasan basis pajak, serta optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tanpa membebani daya beli masyarakat.
3. Peningkatan Kualitas Belanja (Spending Better): Menajamkan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah agar berfokus pada sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
4. Manajemen Pembiayaan Berkelanjutan: Mengelola rasio utang secara cermat dengan memprioritaskan sumber pembiayaan domestik serta menjaga yield surat utang negara tetap kompetitif.

Fokus Sektor Prioritas dan Perlindungan Sosial

Suahasil memaparkan bahwa keberlanjutan APBN bukan sekadar menjaga angka-angka di atas kertas neraca, melainkan memastikan alokasi anggaran tepat sasaran. Program perlindungan sosial (perlinsos) tetap menjadi garda terdepan untuk menjaga kelompok rentan dari tekanan inflasi dan volatilitas harga pangan.

• Jaring Pengaman Sosial: Penyaluran bantuan sosial berbasis data terpadu guna menekan angka kemiskinan ekstrem.
• Ketahanan Pangan dan Energi: Alokasi subsidi dan kompensasi tepat sasaran untuk meredam lonjakan harga komoditas strategis.
• Dukungan UMKM: Penyediaan subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) guna memacu geliat sektor riil dan penciptaan lapangan kerja.

Antisipasi Gejolak Global dan Sinergi Kebijakan

Tekanan geopolitik global, fluktuasi harga komoditas dunia, serta arah kebijakan suku bunga bank sentral utama dunia masih menjadi faktor risiko eksternal yang terus dipantau secara ketat. Suahasil memastikan bahwa Kementerian Keuangan terus berkoordinasi erat dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Melalui sinergi bauran kebijakan fiskal dan moneter yang solid, pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi nasional dapat terus melaju di jalur positif dengan fondasi fiskal yang kokoh dan tangguh menghadapi masa depan.