dimas-permana
JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas politik nasional menjelang berbagai agenda kenegaraan strategis. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang melibatkan jajaran pemerintah daerah, aparat keamanan, serta pemangku kepentingan terkait, sebagai langkah menindaklanjuti arahan Presiden mengenai pentingnya sinergi antara pusat dan daerah.
Dalam rapat tersebut, Mendagri menekankan bahwa stabilitas politik merupakan prasyarat utama bagi kelancaran pembangunan nasional. "Stabilitas politik dan keamanan adalah fondasi yang harus dijaga bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi seluruh elemen, termasuk pemerintah daerah," tegas Tito di hadapan peserta rapat.
Menurutnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki peran strategis dalam memastikan koordinasi lintas sektor berjalan efektif, khususnya dalam mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Ia menyatakan bahwa jajaran pemerintah daerah diminta segera melakukan pemetaan risiko di wilayah masing-masing dan melaporkan perkembangan secara berkala.
Penguatan Koordinasi Pusat dan Daerah
Mendagri menjelaskan bahwa Rakor ini merupakan bagian dari upaya penguatan sistem deteksi dini dan respons cepat terhadap berbagai dinamika sosial politik. Ia menekankan pentingnya peran gubernur, bupati, dan wali kota sebagai ujung tombak dalam menjaga kondusifitas di daerah.
"Setiap kepala daerah harus memahami betul kondisi wilayahnya. Jangan menunggu masalah membesar, lakukan langkah preventif berdasarkan data dan laporan dari bawah," ujar Tito. Ia juga menginstruksikan agar forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) di seluruh provinsi dan kabupaten/kota diaktifkan secara optimal.
Dalam kesempatan itu, Mendagri menyoroti sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi, antara lain potensi konflik sosial, penyebaran informasi hoaks, serta dinamika politik lokal yang dapat memicu ketegangan. Ia meminta aparat pemerintah daerah berkoordinasi erat dengan TNI, Polri, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk meredam potensi gesekan.
"Kami tidak ingin ada kejadian yang mengganggu ketenteraman masyarakat. Semua harus bergerak cepat, terukur, dan berdasarkan keputusan yang terkoordinasi," tambahnya.
Penegakan Netralitas Aparatur Negara
Pada bagian lain, Mendagri mengingatkan kembali pentingnya netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam setiap momentum politik. Ia menyatakan bahwa berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, setiap pegawai negeri wajib menjaga netralitas dan tidak berpihak kepada kepentingan politik praktis tertentu.
"Netralitas ASN adalah harga mati. Sanksi tegas akan diberikan kepada siapa pun yang terbukti melanggar, sesuai ketentuan yang berlaku," tegasnya.
Ia menyatakan bahwa Kemendagri telah menyiapkan mekanisme pengawasan berjenjang, mulai dari inspektorat daerah hingga Badan Pengawas Pemilu, untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan kewenangan dalam momentum politik. Langkah ini disebut sebagai bentuk komitmen pemerintah menjaga integritas proses demokrasi.
Selain itu, Mendagri mengungkapkan bahwa pihaknya terus melakukan pembinaan terhadap pemerintah daerah melalui program peningkatan kapasitas aparatur. Menurutnya, kompetensi ASN dalam memahami regulasi politik dan tata kelola pemerintahan menjadi kunci mencegah terjadinya pelanggaran.
Sinergi Menjaga Kondusifitas Jelang Agenda Nasional
Dalam rapat tersebut, Mendagri menekankan bahwa seluruh jajaran pemerintahan harus memiliki kesamaan persepsi dalam menjaga kondusifitas menjelang agenda-agenda nasional yang akan datang. Ia menyatakan bahwa koordinasi lintas kementerian dan lembaga akan terus diperkuat melalui rapat-rapat berkala.
"Kita harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil berdasarkan keputusan bersama dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum," ujarnya.
Ia juga mengapresiasi kinerja pemerintah daerah yang dinilai telah menunjukkan komitmen tinggi dalam menjaga stabilitas wilayah. Namun, ia mengingatkan agar kewaspadaan tidak boleh kendur, terutama dalam menghadapi tantangan global yang berdampak pada kondisi domestik.
Mendagri menambahkan bahwa Kemendagri akan terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja pemerintah daerah, termasuk dalam aspek ketenteraman dan ketertiban umum. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan lanjutan.
Di akhir pernyataannya, Tito mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan. Ia menegaskan bahwa perbedaan pandangan politik merupakan hal wajar dalam demokrasi, namun harus disikapi dengan kedewasaan dan tetap menjunjung tinggi kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok.
"Mari kita rawat kebersamaan ini. Stabilitas yang terjaga akan membawa manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.
Comments (0)