Mendagri Tito Karnavian Menjalankan Tugas di Kantor Pusat Kemendagri Jakarta

APABERITA, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjalankan aktivitas kedinasan di kantor pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat. Dari kantor tersebut, Mendagri memimpin kementerian yang memegang tanggung jawab atas pembinaan serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di seluruh wilayah Indonesia.

Posisi kantor pusat Kemendagri yang berada di kawasan Medan Merdeka menempatkan kementerian ini di jantung ibu kota, berdekatan dengan kompleks Istana Kepresidenan dan sejumlah kementerian negara lainnya. Lokasi tersebut mencerminkan kedudukan strategis Kemendagri dalam struktur pemerintahan nasional, mengingat kementerian ini menjadi penghubung utama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di 38 provinsi serta ratusan kabupaten dan kota.

Latar Belakang Karier Tito Karnavian

Tito Karnavian lahir di Palembang, Sumatera Selatan, pada 26 Oktober 1964. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1987 dan membangun karier di Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan rekam jejak panjang di bidang reserse serta penanggulangan terorisme. Ia tercatat terlibat dalam pembentukan Detasemen Khusus 88 Antiteror dan memimpin sejumlah operasi penegakan hukum terhadap jaringan terorisme di Indonesia.

Dalam jenjang kariernya, Tito pernah menjabat Kepala Kepolisian Daerah Papua pada 2012, kemudian memimpin Badan Nasional Penanggulangan Terorisme pada 2016. Presiden Joko Widodo mengangkatnya sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia pada 13 Juli 2016, jabatan yang diemban hingga Oktober 2019.

Di bidang pendidikan, Tito meraih gelar doktor dalam bidang kajian strategis dari Nanyang Technological University, Singapura. Pada 23 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo melantiknya sebagai Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Indonesia Maju. Presiden Prabowo Subianto kemudian menunjuknya kembali untuk menduduki jabatan yang sama dalam Kabinet Merah Putih pada Oktober 2024.

Tugas dan Fungsi Kementerian Dalam Negeri

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kemendagri menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota. Fungsi tersebut mencakup fasilitasi penyusunan peraturan daerah, evaluasi rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kemendagri menyelenggarakan administrasi kependudukan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Layanan yang dikelola mencakup penerbitan Kartu Tanda Penduduk elektronik, Kartu Keluarga, akta pencatatan sipil, serta pengembangan Identitas Kependudukan Digital.

Struktur organisasi Kemendagri meliputi Sekretariat Jenderal, Inspektorat Utama, dan sejumlah direktorat jenderal, antara lain Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, serta Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum. Kementerian ini juga menaungi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Peran Strategis dalam Pemerintahan Daerah

Menteri Dalam Negeri memegang kewenangan dalam proses pengangkatan penjabat gubernur, bupati, dan wali kota untuk mengisi kekosongan kepemimpinan di daerah. Kemendagri juga berperan dalam fasilitasi pelantikan kepala daerah terpilih hasil pemilihan kepala daerah serta memastikan kesinambungan penyelenggaraan tugas pemerintahan selama masa transisi kepemimpinan.

Dalam bidang stabilitas ekonomi, Kemendagri secara berkala menggelar rapat koordinasi pengendalian inflasi bersama pemerintah daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Koordinasi tersebut ditujukan untuk menjaga ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga kebutuhan pokok masyarakat di tingkat daerah.

Selain itu, Kemendagri menindaklanjuti agenda penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah melalui pendidikan dan pelatihan, serta mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik. Kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan hingga tingkat desa dan kelurahan.

Dengan pengalaman lebih dari tiga dasawarsa di lembaga kepolisian dan kepemimpinan di Kemendagri dalam dua kabinet pemerintahan, Tito Karnavian menjalankan amanah sebagai pembantu presiden yang membawahi urusan pemerintahan dalam negeri. Kepemimpinannya di kantor pusat Kemendagri, Jakarta, menjadi pusat koordinasi bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah di seluruh Indonesia.