Megawati Resmikan Monumen 30 Tahun Tragedi Kudatuli

JAKARTA — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDI-P) Megawati Soekarnoputri meresmikan Monumen Kudatuli di Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu (27/7/2026). Peresmian itu menandai peringatan 30 tahun peristiwa penyerbuan kantor DPP PDI yang dikenal sebagai Tragedi Kudatuli, 27 Juli 1996. Dalam pidato yang disampaikan dengan nada tegas namun terbata, Megawati menegaskan bahwa ingatan atas peristiwa berdarah itu tidak akan pernah hilang dan harus menjadi cermin agar praktik represi serupa tidak terulang di Indonesia.

Monumen sebagai Penanda Ingatan Kolektif

Monumen yang diresmikan itu berdiri di halaman depan kantor DPP PDI-P, tepat di lokasi yang tiga dekade lalu menjadi saksi bentrokan antara pendukung PDI dengan aparat keamanan dan kelompok penyerbu. Struktur monumen didominasi oleh tugu granit hitam setinggi 5 meter yang di puncaknya terdapat simbol api abadi berbahan perunggu. Di bagian bawah tugu terukir nama 6 orang yang tercatat sebagai korban jiwa dalam peristiwa tersebut: M. Idris, Sofyan, Hariyanto, Maman, Tarmuji, dan Sutedjo.

Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto, yang hadir mendampingi Megawati, menyatakan bahwa monumen itu bukan sekadar bangunan fisik, melainkan penanda ingatan kolektif bangsa. "Monumen ini adalah simbol perlawanan terhadap kekerasan politik. Setiap generasi yang melintas di sini harus tahu bahwa demokrasi yang kita nikmati sekarang dibayar dengan darah," ucapnya.

Prosesi peresmian diawali dengan doa lintas agama yang dipimpin oleh tokoh agama dari enam keyakinan. Megawati kemudian menyalakan obor kecil di depan monumen dan meletakkan karangan bunga melati putih. Hadir dalam acara itu sejumlah elite PDI-P, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Marsekal (Purn.) Hadi Tjahjanto, serta mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang datang atas undangan khusus sebagai bagian dari rekonsiliasi nasional.

Pidato Emosional: "Jangan Pernah Lupakan"

Dalam pidato yang berlangsung sekitar 25 menit, Megawati berkali-kali menekankan bahwa luka Kudatuli masih melekat di batinnya dan seluruh kader PDI-P. Suaranya sempat bergetar saat mengenang suasana 30 tahun silam, ketika ia bersama anak-anaknya harus bersembunyi dan menyaksikan kantor partai diserbu.

"Kudatuli adalah titik tergelap dalam sejarah demokrasi kita. Saya tidak akan pernah lupa bagaimana suara teriakan, pecahan kaca, dan asap membubung di tempat ini. Kita tidak boleh menutup mata, dan kita tidak boleh membiarkan peristiwa serupa terjadi lagi di negeri ini," kata Megawati dengan mata berkaca-kaca.

Presiden ke-5 Republik Indonesia itu juga menyampaikan bahwa peringatan 30 tahun ini bukan dimaksudkan untuk menyimpan dendam, melainkan untuk memperkuat komitmen menjaga demokrasi. "Kita tidak sedang membuka luka lama. Kita sedang mengingatkan bahwa luka itu pernah ada, supaya ia tidak menjadi luka baru di masa depan," ujarnya.

Konflik Politik dan Pembelajaran Tiga Dekade

Serangan terhadap Kantor DPP PDI pada 27 Juli 1996 terjadi di tengah konflik internal partai yang dimanfaatkan oleh kekuasaan Orde Baru untuk melemahkan Megawati. Pada saat itu, Megawati adalah Ketua Umum PDI hasil Kongres Surabaya 1993, namun pemerintah mengakui kepemimpinan Soerjadi versi Kongres Medan. Massa pendukung Megawati yang bertahan di kantor diserbu pada dini hari hingga menewaskan 6 orang, melukai puluhan lainnya, dan memicu kerusuhan di Jakarta selama beberapa hari.

Dosen sejarah politik dari Universitas Indonesia, Dr. Andi Widjajanto, yang turut hadir sebagai peninjau, menyebut bahwa Kudatuli adalah salah satu pemicu gerakan reformasi 1998. "Peristiwa itu membuka mata publik bahwa pemerintah menggunakan cara-cara ekstra-konstitusional. Secara historis, Kudatuli adalah fondasi legitimasi moral Megawati dan PDI-P di era reformasi," jelasnya.

Kini, 30 tahun berselang, PDI-P telah menjadi partai pemenang pemilu tiga periode berturut-turut, dan Indonesia telah menjalani transisi demokrasi yang panjang. Namun, Megawati mengingatkan bahwa demokrasi tidak boleh hanya dirayakan tanpa kewaspadaan. "Kekuasaan yang tidak terkontrol, intervensi terhadap kedaulatan partai, dan kekerasan atas nama politik adalah ancaman nyata yang bisa muncul kapan saja," tegasnya.

Rekomendasi Kebijakan dan Komitmen Perempuan

Selain peresmian monumen, Megawati juga mengumumkan bahwa Yayasan Pendidikan Soekarnoputri akan meluncurkan program beasiswa bagi keturunan korban Kudatuli dan aktivis yang mengalami represi politik di masa Orde Baru. Program itu bernama "Beasiswa Merah Putih untuk Generasi Penerus Demokrasi" dan akan dibiayai selama 10 tahun ke depan.

Dalam kesempatan tersebut, Megawati mengajak seluruh perempuan Indonesia untuk menjadi penjaga nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi. "Sebagai ibu bangsa, saya mengajak perempuan Indonesia untuk tidak tinggal diam jika melihat ketidakadilan. Dari rumah, dari komunitas, dari lingkungan kerja, perempuan harus menjadi benteng terdepan melawan kekerasan politik," ujarnya.

Ia juga meminta pemerintah untuk segera meratifikasi dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Saksi dan Korban Politik yang saat ini sedang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat. Menurutnya, payung hukum itu penting agar tidak ada lagi keluarga yang terlantar dan trauma berkepanjangan akibat tindakan negara yang melanggar hak asasi manusia.

Penutup: Api Semangat Demokrasi

Menjelang akhir acara, Megawati berdiri bersama seluruh hadirin dan menyerukan "Hidup Demokrasi!" yang disambut dengan tepuk tangan panjang. Api obor di monumen tetap menyala sebagai simbol bahwa semangat demokrasi tidak akan padam.

Peringatan 30 tahun Kudatuli ini ditutup dengan pembacaan puisi "Kepada Mereka yang Gugur di Diponegoro" karya penyair Sosiawan Leak, yang khusus diciptakan untuk momentum tersebut. Hujan rintik yang turun sore itu tidak menyurutkan keharuan para hadirin, termasuk para penyintas dan keluarga korban yang duduk di barisan depan.

Dengan selesainya peresmian monumen ini, Megawati berharap bahwa setiap tanggal 27 Juli akan dijadikan Hari Peringatan Demokrasi Nasional, sebuah pengingat bahwa jalan menuju demokrasi selalu berlubang, dan hanya bisa dilalui dengan ingatan yang tak pernah mati serta komitmen yang terus diperbarui.