LMP Makassar Soroti Ancaman Kelangkaan Pasokan BBM Pembangkit Listrik Sulsel

MAKASSAR — Persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Sulawesi Selatan kian menuai sorotan tajam dari berbagai elemen masyarakat. Organisasi kemasyarakatan Laskar Merah Putih (LMP) bersama Forum Mahasiswa Pinggiran Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) menyuarakan kekhawatiran mendalam terkait potensi terganggunya pasokan BBM untuk sektor vital, khususnya pembangkit listrik milik PT PLN (Persero).

Kekhawatiran ini mencuat seiring dengan tersendatnya pasokan bahan bakar di sejumlah stasiun pengisian dan pangkalan energi di Sulsel dalam beberapa pekan terakhir. Jika pasokan BBM untuk pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) maupun pembangkit cadangan mengalami defisit, stabilitas kelistrikan di kawasan Indonesia Timur dikhawatirkan terancam lumpuh.

Kronologi dan Indikasi Krisis Pasokan Energi

Kecurigaan publik terkait seretnya pasokan bahan bakar pembangkit bermula dari serangkaian fenomena distribusi di lapangan. Berikut adalah catatan kronologis yang dihimpun tim pemantau independen di daerah:

1. Awal Krisis Distribusi: Terjadinya antrean panjang kendaraan pengangkut dan keluhan pasokan solar subsidi serta industri di beberapa kabupaten/kota di Sulselbar.
2. Laporan Fluktuasi Daya: Sejumlah wilayah mulai mengalami penurunan stabilitas tegangan listrik dan jadwal pemeliharaan jaringan yang frekuensinya meningkat tidak biasa.
3. Munculnya Dugaan Hambatan Logistik: Indikasi adanya kendala rantai pasok BBM industri khusus pembangkit listrik yang disalurkan melalui jalur laut maupun darat ke depot logistik.

"Kami mencurigai pasokan bahan bakar minyak untuk pembangkit listrik ikut mengalami kendala serius di tengah persoalan BBM yang melanda Sulsel. Jika sektor pembangkit terganggu, dampaknya akan meluas ke seluruh sendi perekonomian masyarakat," tegas Maulana Yusdianto, Ketua Forum Mahasiswa Pinggiran Sulselbar.

Desakan Audit Terbuka Rantai Pasok BBM

LMP Makassar bersama elemen mahasiswa mendesak pihak PT Pertamina Patra Niaga dan PT PLN untuk segera memberikan klarifikasi terbuka serta melakukan audit menyeluruh terhadap alur distribusi bahan bakar. Transparansi data kuota dan realisasi pengiriman BBM ke seluruh instalasi pembangkit dinilai sangat mendesak demi mencegah spekulasi publik.

Aktivis menuntut beberapa langkah konkret dari pemangku kebijakan energi:

• Melakukan inspeksi mendadak (sidak) berkala di titik serah terima bahan bakar pembangkit listrik.
• Menjamin ketersediaan stok cadangan operasional (reserve margin) BBM pembangkit minimal untuk durasi 20 hingga 30 hari ke depan.
• Mengusut tuntas potensi kebocoran atau pengalihan alokasi BBM industri ke pasar gelap.

Dampak Sistemik terhadap Perekonomian Daerah

Ketergantungan sistem kelistrikan di luar pulau Jawa terhadap stabilitas pasokan bahan bakar fosil masih tergolong signifikan, khususnya saat beban puncak atau ketika debit air pada pembangkit hidro menurun di musim kemarau. Terganggunya pasokan solar industri pembangkit secara langsung berpotensi memicu pemadaman bergilir yang merugikan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga fasilitas layanan kesehatan.

Masyarakat kini menanti langkah cepat dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk memastikan stabilitas ketahanan energi di Sulawesi Selatan tetap terjaga tanpa gangguan logistik.