LAHORE — Keluarga Politisi PTI Hammad Azhar Gugat Polisi ke Pengadilan

Pintu Pengadilan Anti-Terorisme (ATC) di Lahore menjadi saksi perjuangan dua wanita yang menuntut keadilan bagi sosok suami dan putra tercinta. Ishrat Azhar dan Marriam Hammad, ibu serta istri dari pimpinan senior partai Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) Hammad Azhar, secara resmi melayangkan petisi hukum bersama terhadap aparat kepolisian setempat pada Kamis. Langkah hukum ini diambil setelah pihak kepolisian diduga secara sepihak menghalangi akses keluarga maupun tim pengacara untuk menemui Hammad yang tengah berada dalam penahanan aparat.

Dugaan Pelanggaran Hak Akses Hukum dan Keluarga

Melalui kuasa hukum mereka, Abuzar Salman Niazi, keluarga Hammad melayangkan petisi resmi yang menegaskan bahwa tindakan kepolisian Lahore menghalangi perjumpaan tersebut merupakan bentuk pelanggaran hukum yang nyata. Dalam konstitusi dan sistem peradilan pidana Pakistan, seorang tersangka yang berada dalam masa penahanan memiliki hak hukum yang mutlak untuk mendapatkan pendampingan pengacara serta dukungan moral dari pihak keluarga dekat.

"Penahanan bukan alasan bagi aparat penegak hukum untuk menghapus hak dasar seorang tersangka. Memblokir akses pengacara dan keluarga adalah tindakan arbitrary yang bertentangan dengan asas keadilan serta hukum perundang-undangan yang berlaku," tegas pihak keluarga melalui petisi tersebut.

Petisi tersebut secara khusus meminta majelis hakim ATC untuk segera mengeluarkan perintah tegas kepada otoritas kepolisian agar membuka akses komunikasi. Kecemasan mendalam kini menyelimuti pihak keluarga mengingat Hammad diisolasi tanpa kejelasan informasi mengenai kondisi kesehatan serta keselamatan fisiknya di balik jeruji besi.

Rekam Jejak Penangkapan dan Kerusuhan 9 Mei

Kasus penahanan Hammad Azhar menjadi babak baru dari rentetan eskalasi politik pasca-kerusuhan massal pada 9 Mei 2023 di Pakistan. Pekan lalu, tokoh kunci PTI ini dilaporkan berhasil ditangkap oleh tim kepolisian di Multan sebelum akhirnya diserahkan ke markas kepolisian Lahore. Pada hari Senin lalu, ATC resmi menetapkan masa penahanan fisik (physical remand) selama 21 hari bagi Hammad terkait dugaan keterlibatannya dalam aksi penyerangan dan pembakaran Gedung Jinnah House.

Berikut adalah rincian rekam jejak hukum yang dihadapi oleh Hammad Azhar dalam beberapa bulan terakhir:

Vonis In Absentia dan Tekanan Hukum Terhadap PTI

Sebelum penangkapannya yang dramatis, pengadilan persidangan telah menetapkan Hammad Azhar sebagai pelarian hukum (proclaimed offender) dalam berbagai berkas perkara penyerangan kerusuhan Mei. Pihak penuntut umum mengklaim bahwa politisi senior tersebut telah diberikan berulang kali kesempatan untuk hadir di muka persidangan, namun ia memilih untuk bersembunyi guna menghindari penangkapan aparat.

Tekanan hukum terhadap Hammad mencapai puncaknya pada Maret lalu, ketika ATC Rawalpindi menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepadanya beserta 46 pimpinan PTI lainnya atas dakwaan keterlibatan dalam penyerangan Markas Besar Angkatan Darat (GHQ) di Rawalpindi. Selain hukuman badan, hakim juga mengenakan denda sebesar 500.000 Rupee Pakistan serta memerintahkan penyitaan seluruh aset pribadi miliknya untuk diserahkan kepada negara.

Kini, keputusan majelis hakim ATC Lahore sangat dinantikan oleh publik. Apakah pengadilan akan menegakkan supremasi hukum dengan menginstruksikan kepolisian memberikan akses penuh bagi keluarga dan penasihat hukum, atau justru memperpanjang pengisolasian politik yang dialami oleh para petinggi PTI di Pakistan.