KPK Tahan Empat Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Iklan Bank BJB

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan empat orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa berupa penempatan iklan pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau Bank BJB untuk Tahun Anggaran 2021 hingga 2023. Penahanan dilakukan penyidik di Jakarta setelah lembaga antirasuah menilai pemeriksaan terhadap keempatnya memerlukan langkah paksa demi kelancaran proses penyidikan yang tengah berjalan.

Keempat tersangka ditahan untuk 20 hari pertama terhitung sejak penahanan dilakukan. Penahanan ini menindaklanjuti penetapan tersangka yang telah diumumkan KPK sebelumnya dalam perkara yang diduga merugikan keuangan negara pada bank milik pemerintah daerah tersebut.

Empat Tersangka Ditahan Penyidik

Berdasarkan informasi yang dihimpun, empat tersangka yang ditahan terdiri atas unsur pejabat pada Bank BJB serta pihak swasta dari perusahaan penyedia jasa periklanan yang terlibat dalam proses pengadaan. Para tersangka terlebih dahulu menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, sebelum resmi ditahan di rumah tahanan.

"Penahanan terhadap para tersangka dilakukan demi kepentingan penyidikan. Langkah ini diambil agar proses pemeriksaan berjalan lancar serta para tersangka tidak melarikan diri, merusak alat bukti, maupun mengulangi perbuatan," ujar Juru Bicara KPK dalam keterangannya di Jakarta.

Penyidik juga terus melengkapi berkas perkara keempat tersangka dengan memeriksa sejumlah saksi dari unsur internal Bank BJB maupun pihak swasta. KPK menargetkan berkas perkara segera dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum untuk selanjutnya disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

KPK membuka ruang bagi masyarakat yang memiliki informasi terkait perkara ini untuk menyampaikannya kepada penyidik. Peran aktif publik dinilai penting dalam mengungkap dugaan korupsi yang melibatkan kerja sama antara penyelenggara negara dan pihak swasta.

Dugaan Penyimpangan dalam Pengadaan Iklan

Perkara ini bermula dari dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa berupa penempatan iklan Bank BJB pada sejumlah media selama kurun waktu Tahun Anggaran 2021 hingga 2023. KPK menduga terdapat perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang dalam proses penunjukan penyedia jasa sampai dengan pembayaran atas pekerjaan penempatan iklan tersebut.

Modus yang kerap ditemukan dalam perkara pengadaan sejenis antara lain penunjukan penyedia yang tidak sesuai ketentuan, pengaturan pemenang pekerjaan, hingga pembayaran atas pekerjaan yang tidak sepenuhnya dilaksanakan. KPK masih mendalami modus pasti yang digunakan para tersangka dalam perkara ini.

Akibat perbuatan para tersangka, keuangan negara diduga mengalami kerugian. Nilai kerugian negara dalam perkara ini masih dihitung oleh penyidik dengan melibatkan keterangan ahli. KPK menyatakan akan menyampaikan perkembangan penghitungan kerugian negara kepada publik setelah proses penghitungan dinyatakan rampung.

Dalam proses penyidikan, KPK juga telah melakukan penggeledahan dan penyitaan sejumlah dokumen serta alat bukti elektronik yang berkaitan dengan pengadaan iklan tersebut. Alat bukti itu kini dianalisis untuk memperkuat konstruksi hukum perkara.

Dasar Hukum Penetapan Tersangka

Dalam perkara ini, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana penjara bagi setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Ancaman pidana juga berlaku bagi penyelenggara negara yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

KPK Tegaskan Komitmen Penindakan Korupsi

"KPK memastikan penanganan perkara ini berjalan secara profesional dan transparan. Kami mengimbau seluruh pihak yang dipanggil sebagai saksi agar bersikap kooperatif serta memberikan keterangan secara jujur di hadapan penyidik," tegas Juru Bicara KPK.

Penanganan perkara dugaan korupsi pada bank pembangunan daerah ini menjadi bagian dari upaya KPK membersihkan sektor keuangan milik pemerintah daerah dari praktik koruptif. KPK menyatakan tidak menutup kemungkinan adanya pengembangan perkara apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup terhadap pihak lain yang diduga turut terlibat.

Bank BJB merupakan bank umum milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi Banten yang berkantor pusat di Bandung. Perkara ini menambah daftar kasus korupsi di sektor perbankan daerah yang ditangani KPK dalam beberapa tahun terakhir.