Komisi E Desak Disdik Buka Data Kondisi Sekolah Rusak

Jakarta — Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta untuk segera membuka data terkini kondisi fisik seluruh bangunan sekolah di ibu kota. Desakan ini mencuat dalam rapat kerja yang digelar pada Senin, 27 Juli 2026, sebagai respons langsung atas ambruknya sebagian bangunan SDN Kebayoran Lama Selatan 09 yang menghentak publik.

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Iman Satria, menegaskan bahwa transparansi data menjadi langkah darurat untuk mencegah kejadian serupa. "Kami tidak bisa lagi menerima informasi setengah-setengah. Seluruh data sekolah, terutama yang masuk kategori rusak berat, harus dibuka tanpa terkecuali. Ini menyangkut keselamatan siswa," ujarnya dengan nada tegas seusai rapat.

Kronologi dan Permintaan Data

Rapat yang berlangsung di gedung DPRD DKI Jakarta itu dipicu oleh peristiwa robohnya atap dan sebagian dinding kelas di SDN Kebayoran Lama Selatan 09 pada Sabtu dini hari, 25 Juli 2026. Beruntung, kejadian tersebut tidak menimbulkan korban karena terjadi di luar jam belajar. Meski demikian, citra keselamatan bangunan sekolah publik langsung menjadi sorotan tajam. Komisi E meminta Disdik menyerahkan dokumen lengkap hasil pemetaan terakhir yang mencakup 4.832 unit sekolah negeri di Jakarta, lengkap dengan kategori tingkat kerusakan, tahun pembangunan, dan riwayat renovasi.

"Kami ingin data itu disampaikan paling lambat tiga hari kerja. Tidak ada lagi sekolah yang luput dari pemantauan. Kalau ada bangunan yang kondisinya kritis, harus segera dikosongkan dan direlokasi sementara," tambah Iman Satria. Ia juga menyebutkan bahwa dalam audit tahun 2025, tercatat sekitar 23 persen bangunan SD dan SMP negeri di Jakarta memerlukan perbaikan sedang hingga berat, namun angka tersebut perlu divalidasi ulang menyusul insiden terbaru.

Sorotan Anggaran dan Perawatan

Anggota Komisi E dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Nuraini Djoko, menyoroti alokasi anggaran pemeliharaan yang dinilai jauh dari kebutuhan riil. "Berdasarkan APBD 2026, anggaran rehabilitasi sarana pendidikan hanya naik 4,2 persen dibandingkan tahun lalu. Padahal, inflasi material dan upah konstruksi meningkat di atas 6 persen. Ini defisit yang berbahaya dan bisa menjadi bom waktu bagi sekolah-sekolah tua kita," katanya. Ia mendesak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) untuk segera merevisi pagu anggaran perbaikan fisik sekolah dalam APBD Perubahan 2026.

Rapat juga mengungkap fakta bahwa banyak bangunan sekolah, khususnya yang dibangun sebelum tahun 2000, belum menjalani audit struktur secara berkala. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Disdik DKI, Budi Hartono, yang hadir dalam rapat tersebut, mengakui bahwa audit baru dilakukan pada 1.200 unit sekolah prioritas tahun lalu karena keterbatasan tenaga teknis. "Kami akan percepat, dan data yang diminta Komisi E akan kami sampaikan secepatnya. Kami juga sudah membentuk tim tanggap darurat untuk mengecek seluruh SD dan SMP yang umur bangunannya di atas 25 tahun," jelasnya.

Peta Jalan Pengamanan Sekolah

Komisi E mendorong Disdik untuk menyusun peta jalan pengamanan bangunan sekolah yang mencakup tiga fase: darurat, jangka menengah, dan jangka panjang. Fase darurat meliputi pemeriksaan visual menyeluruh terhadap seluruh atap, dinding, dan pondasi dalam dua pekan ke depan. Fase jangka menengah menargetkan perbaikan 300 sekolah dengan kerusakan paling parah hingga akhir 2026. Sementara itu, fase jangka panjang akan menerapkan standar ketahanan bangunan baru yang mengacu pada peta risiko gempa dan cuaca ekstrem Jakarta.

"Ini bukan lagi soal kenyamanan, tapi tentang jaminan bahwa setiap pagi, orang tua tidak perlu cemas melepas anaknya ke sekolah. Kami akan memantau setiap langkah Disdik untuk memastikan tidak ada lagi atap yang tiba-tiba ambrol," tegas Iman Satria. Rapat pun menyepakati pembentukan panitia kecil yang akan mengawal langsung proses pemutakhiran data dan realokasi anggaran, serta menggelar sidak ke sejumlah sekolah dalam waktu dekat.

Dampak pada Kegiatan Belajar

Sementara itu, SDN Kebayoran Lama Selatan 09 masih diliburkan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Disdik sedang menyiapkan kelas darurat dengan memanfaatkan aula dan tenda bantuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Sebanyak 187 siswa yang terdampak dijadwalkan menjalani pembelajaran tatap muka terbatas secara bergiliran. "Prioritas kami adalah memastikan hak belajar anak-anak tetap terpenuhi tanpa menempatkan mereka dalam risiko," ujar Budi Hartono saat ditemui di lokasi. Komisi E menekankan bahwa solusi sementara ini harus diikuti dengan rehabilitasi total bangunan sebelum tahun ajaran baru 2027 dimulai.