Komisi Afiliator Dibekukan, Ojol Dapat Aturan Baru Maks 8%

Dua kelompok pekerja platform digital—afiliator TikTok Shop dan pengemudi ojek online—serentak menyuarakan keresahan soal komisi. Para afiliator mengeluhkan pembekuan komisi hingga 30 hari yang menahan pendapatan jutaan rupiah per minggu, sementara para ojol kebingungan setelah aturan baru pemotongan komisi maksimal 8% berlaku per 1 Juli 2026 tidak otomatis mendongkrak penghasilan mereka. Gelombang protes dari dua sektor ekonomi gig ini menunjukkan betapa regulasi dan kebijakan platform masih belum sepenuhnya berpihak pada pekerja lepas.

Afiliator TikTok Shop: Komisi Jutaan Rupiah Tertahan

Komunitas afiliator TikTok Shop dikejutkan oleh kebijakan pembekuan komisi yang diperpanjang hingga 30 hari. Padahal, sebelumnya pencairan dilakukan dalam hitungan minggu. Akibatnya, banyak kreator konten yang mengandalkan komisi sebagai penghasilan utama harus gigit jari. Seorang afiliator yang enggan disebut namanya mengungkapkan bahwa pendapatannya yang biasanya mencapai Rp5–10 juta per minggu kini tak bisa diakses. "Ini sangat mengganggu cash flow, apalagi banyak dari kami yang sudah menjadikan afiliasi sebagai pekerjaan penuh waktu," keluhnya.

Pemicu pembekuan diduga terkait dengan masifnya program gratis ongkir yang membuat volume transaksi melonjak, namun verifikasi pesanan membutuhkan waktu lebih lama. TikTok Shop belum memberikan pernyataan resmi, namun para afiliator mendesak agar platform kembali ke siklus pencairan 7–14 hari demi keberlangsungan usaha mereka.

Ojek Online: Komisi Naik, Penghasilan Tak Berubah

Di sisi lain, pengemudi ojek online di berbagai kota justru menghadapi paradoks: persentase komisi naik, tapi pendapatan bersih tetap sama. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengonfirmasi bahwa mulai 1 Juli 2026, aturan pemotongan komisi aplikator maksimal 8% resmi berlaku. Aturan ini sebenarnya bertujuan melindungi mitra pengemudi dari potongan yang selama ini bisa mencapai 15–20%. Sayangnya, realisasi di lapangan tak semulus yang dijanji kan.

“Sekarang komisi dipotong 8%, tapi tarif dasar per order diturunkan. Jadi ujung-ujungnya sama saja,” ujar Budi, pengemudi roda empat asal Jakarta. Ia mencatat, meskipun potongan berkurang, total penghasilan hariannya tetap di kisaran Rp150.000–200.000 setelah dipotong biaya operasional. Ketidakjelasan struktur tarif baru ini memicu kebingungan di kalangan mitra, terutama soal transparansi algoritma penentuan order.

Solusi Menhub: Pemantauan Ketat dan Evaluasi Berkala

Menanggapi kebingungan ojol, Menteri Dudy menegaskan bahwa Kementerian Perhubungan akan membentuk tim pengawas untuk memastikan aplikator tidak mengakali aturan dengan menurunkan komponen pendapatan lain. “Kami tidak hanya mengatur batas atas komisi, tapi juga meminta transparansi struktur pendapatan. Jika ada manipulasi, sanksi tegas menanti,” tegasnya. Evaluasi akan dilakukan setiap tiga bulan dengan melibatkan asosiasi pengemudi.

Namun, pengamat ekonomi digital dari Universitas Indonesia, Rini Setiawati, menilai solusi tersebut hanya bersifat jangka pendek. “Yang dibutuhkan adalah standar upah minimum per kilometer atau per menit, bukan sekadar persentase. Tanpa itu, pengemudi akan terus tertekan oleh dinamika pasar,” ujarnya saat dihubungi, Selasa (22/7).

Perbandingan Isu Komisi Dua Sektor Gig

Tabel di atas memperlihatkan bahwa meskipun sektor dan akar masalah berbeda, keduanya bermuara pada satu hal: ketidakpastian pendapatan pekerja lepas di era platform digital. Baik kebijakan internal maupun regulasi pemerintah perlu diimbangi dengan pengawasan dan transparansi agar tidak merugikan pihak yang paling rentan dalam rantai nilai ini.

Langkah Ke Depan: Kolaborasi atau Konfrontasi?

Para afiliator berencana menggalang petisi daring untuk mendesak TikTok Shop mengembalikan siklus pencairan normal. Sementara itu, komunitas ojol akan melakukan audiensi dengan DPR dan Kemenhub untuk meminta formula tarif yang lebih adil. Kedua kelompok ini menunjukkan bahwa suara kolektif pekerja gig semakin terorganisir dan tidak bisa diabaikan.

Di tengah euforia ekonomi digital, kisruh komisi ini menjadi pengingat bahwa regulasi harus bergerak secepat inovasi. Jika tidak, mimpi kemandirian ekonomi lewat platform justru berubah menjadi jebakan ketidakpastian bagi jutaan pekerja di akar rumput.