Kementerian PU Cek Status Pengelolaan JPO Depan DPR yang Tangganya Hilang

Pemandangan mengejutkan tersaji di kawasan gedung MPR/DPR RI, Jakarta. Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di depan kompleks parlemen itu kini berdiri tanpa tangga, sehingga akses naik-turun bagi pejalan kaki hilang total. Kondisi ini memaksa warga yang hendak menyeberang mencari jalur alternatif yang jauh lebih berisiko, seperti memotong jalan raya di tengah padatnya lalu lintas ibu kota.

Foto dan video JPO tanpa tangga itu pun ramai dibagikan di media sosial. Banyak netizen mempertanyakan nasib fasilitas publik yang seharusnya menjadi penyeberangan aman dan nyaman bagi warga. Menanggapi polemik tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akhirnya buka suara.

"Kementerian PU akan segera mengecek status pengelolaan JPO tersebut untuk memastikan langkah perbaikan yang tepat dan cepat," ujar perwakilan Kementerian PU dalam keterangannya kepada wartawan.

Pejalan Kaki Terancam di Tengah Kemacetan

Keberadaan tangga merupakan elemen vital sebuah JPO. Tanpa tangga, jembatan penyeberangan kehilangan fungsinya sebagai fasilitas penunjang keselamatan pejalan kaki. Padahal, kawasan DPR merupakan salah satu titik dengan mobilitas tinggi, baik bagi pekerja, pengunjung, maupun warga sekitar yang setiap hari melintas.

Yang lebih mengkhawatirkan, hilangnya tangga ini berdampak besar bagi kelompok rentan, seperti lansia, penyandang disabilitas, dan anak-anak. Mereka menjadi kelompok yang paling kesulitan ketika fasilitas akses seperti tangga, ramp, maupun lift tidak berfungsi. "Kami yang sudah tua ini tidak berani menyeberang sembarangan. Kalau tangga jembatan tidak ada, mau tidak mau harus lewat jalan raya, itu sangat berbahaya," keluh seorang warga sekitar yang ditemui di lokasi.

Status Pengelolaan JPO yang Masih Abu-Abu

Pertanyaan besar yang mengemuka adalah siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas perawatan JPO di depan DPR tersebut. JPO yang berada di kawasan gedung negara kerap menjadi wilayah abu-abu pengelolaan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kondisi inilah yang membuat Kementerian PU menilai perlu ada pengecekan status pengelolaan terlebih dahulu sebelum memutuskan langkah perbaikan.

Berikut sejumlah permasalahan yang kerap ditemukan pada JPO di Jakarta:

• Tangga, ramp, atau lift yang rusak dan tidak segera diperbaiki;
• Lampu penerangan mati sehingga jembatan gelap dan rawan kejahatan;
• JPO yang dialihfungsikan menjadi lokasi pedagang kaki lima;
• Fasilitas akses bagi penyandang disabilitas yang tidak dirawat.

Rekam Jejak JPO Bermasalah di Jakarta

Kasus JPO tanpa tangga ini bukan yang pertama kali terjadi di Jakarta. Sejumlah JPO di berbagai titik ibu kota kerap dikeluhkan warga karena kondisinya yang memprihatinkan. Anggaran perawatan pun kerap menjadi perdebatan antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga perbaikan sering berjalan lambat. Dampak buruknya justru ditanggung para pejalan kaki setiap hari.

Publik berharap pengecekan yang akan dilakukan Kementerian PU tidak berhenti pada pendataan semata, melainkan diikuti perbaikan nyata yang mengembalikan fungsi JPO sebagai fasilitas penyeberangan yang aman. Sebab, keselamatan pejalan kaki adalah prioritas yang tidak bisa ditawar, terlepas dari rumitnya urusan birokrasi dan status pengelolaan.