Kemen PPPA Targetkan 10.000 Wirausaha Perempuan Baru pada 2025

JAKARTA — Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menargetkan pembentukan 10.000 wirausaha perempuan baru pada tahun 2025 sebagai bagian dari program pemberdayaan ekonomi perempuan yang terintegrasi. Program ini diluncurkan untuk mempercepat pencapaian kesetaraan gender dan mengurangi kesenjangan ekonomi antara perempuan dan laki-laki di Indonesia.

Latar Belakang Program

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan masih berada di angka 54,8 persen, sementara laki-laki mencapai 83,5 persen. Selain itu, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indonesia pada tahun 2022 tercatat sebesar 74,95 poin, meningkat tipis dari tahun sebelumnya sebesar 74,80 poin. Angka ini menunjukkan bahwa masih terdapat pekerjaan rumah yang besar dalam mendorong peran perempuan di sektor ekonomi dan publik.

Menteri PPPA, Bintang Puspayoga, dalam sambutannya di Jakarta, Selasa (15/10), menyatakan bahwa program ini merupakan respons terhadap kebutuhan perempuan Indonesia yang ingin mandiri secara ekonomi. "Kami tidak hanya memberikan pelatihan, tetapi juga akses permodalan, pendampingan usaha, dan pemasaran produk. Target 10.000 wirausaha perempuan baru ini akan difokuskan pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berbasis digital," ujarnya.

Strategi dan Dukungan

Program ini akan dilaksanakan melalui kerja sama dengan 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Kemen PPPA menggandeng Kementerian Koperasi dan UKM, Bank Indonesia, serta platform marketplace digital untuk memberikan pelatihan kewirausahaan dan literasi keuangan. Setiap peserta akan mendapatkan modul pembelajaran online dan akses ke inkubator bisnis selama enam bulan.

Selain itu, pemerintah menyediakan dana bergulir sebesar Rp500 miliar yang dialokasikan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kemenkop UKM. Menurut data Kemenkop UKM, saat ini sebanyak 64,5 persen dari total UMKM di Indonesia dikelola oleh perempuan, namun sebagian besar masih berada di sektor informal dengan omzet rendah. Program ini diharapkan dapat "naik kelas" bagi usaha perempuan ke sektor formal.

Dukungan juga datang dari sektor swasta. Platform e-commerce Tokopedia dan Shopee berkomitmen menyediakan etalase gratis bagi produk peserta, serta memberikan pelatihan pemasaran digital. Sementara itu, Bank Negara Indonesia (BNI) menyediakan kredit usaha rakyat (KUR) khusus dengan bunga 0 persen bagi peserta program selama enam bulan pertama.

Dampak terhadap Kesetaraan Gender

Langkah ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) poin ke-5 tentang kesetaraan gender, serta poin ke-8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Menurut kajian Institute for Development of Economics and Finance (Indef), pemberdayaan ekonomi perempuan dapat meningkatkan produk domestik bruto (PDB) Indonesia hingga 1,5 persen per tahun jika kesenjangan partisipasi angkatan kerja perempuan dan laki-laki dapat dikurangi setengahnya.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Ashabul Kahfi, mengapresiasi inisiatif Kemen PPPA dan mendorong pengawasan ketat agar program tepat sasaran. "Kami akan memastikan bahwa perempuan di daerah terpencil dan kelompok rentan juga mendapatkan akses yang sama. Tidak boleh ada diskriminasi berbasis wilayah atau status sosial," tegasnya.

Di sisi lain, aktivis perempuan dari organisasi Perempuan Mahardhika, Sita Astiti, menyambut baik program ini namun mengingatkan agar pemerintah juga memperhatikan aspek perlindungan hak-hak perempuan di tempat kerja. "Jangan hanya fokus pada kewirausahaan, tetapi juga pada perlindungan dari kekerasan ekonomi dan diskriminasi upah. Kesetaraan gender tidak bisa dicapai hanya dengan satu program, melainkan harus sinergi di semua sektor," kata Sita.

Harapan ke Depan

Kemen PPPA menargetkan seluruh 10.000 wirausaha perempuan sudah aktif memulai usaha pada akhir triwulan III 2025. Setiap peserta akan dievaluasi secara berkala melalui sistem monitoring daring yang terintegrasi dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Jika berhasil, program ini akan diperluas dengan target 50.000 wirausaha perempuan pada 2029.

Dengan upaya kolektif dari pemerintah, swasta, dan masyarakat, diharapkan angka Indeks Pemberdayaan Gender Indonesia dapat melonjak signifikan, sekaligus memperkuat posisi tawar perempuan dalam pembangunan nasional. Kesetaraan gender bukan hanya soal keadilan, tetapi juga menjadi kunci pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.