Kekayaan RI Dicuri, Prabowo: Saya Merasa Dihantam di Ulu Hati

Jakarta — Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rasa sedih dan kecewa yang mendalam terhadap realita pahit bahwa kekayaan alam Indonesia masih terus dieksploitasi oleh pihak asing. Dalam pidato emosional di puncak peringatan Hari Koperasi ke-79, Prabowo mengaku bagai dihantam tepat di ulu hati saat menyadari betapa besarnya sumber daya nasional yang selama ini dinikmati negara lain.

“Saya merasakan betul, seperti dihantam di ulu hati, ketika melihat betapa kayanya negeri ini, tetapi justru yang menikmati adalah mereka dari luar. Kekayaan kita dicuri setiap hari, dan ini harus dihentikan,” ujar Presiden dengan nada penuh keteguhan di hadapan ribuan peserta yang hadir di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Minggu (12/7/2026).

Luka Lama yang Kembali Terbuka

Pernyataan tegas ini disampaikan saat Presiden meresmikan program Koperasi Sumber Daya Alam (SDA) Merah Putih, yang bertujuan mendorong hilirisasi dan pengelolaan berbasis komunitas. Namun, di tengah pidato yang awalnya bernada optimistis, Prabowo tiba-tiba menghentikan teks resminya dan berbicara tanpa naskah, membagikan kegundahan yang sudah lama ia pendam.

“Saya tidak bisa berpura-pura bahagia. Setiap hari kita bicara soal hilirisasi, setiap hari kita gembar-gemborkan kedaulatan ekonomi, tapi di lapangan? Timah kita, nikel kita, emas kita, bahkan ikan di laut kita, masih saja diangkut dengan bebas oleh kapal-kapal berbendera asing. Ulu hati saya sakit mendengarnya,” tegas Prabowo.

Momen tanpa teks itu sontak mengubah suasana ruangan. Hadirin yang semula riuh mendadak hening, sebelum akhirnya menyambut pernyataan Presiden dengan tepuk tangan penuh dukungan.

Kronologi Kesadaran Akan Pencurian Kekayaan Negara

Berdasarkan penelusuran tim komunikasi kepresidenan, kegundahan Prabowo bukan muncul tiba-tiba. Berikut rangkaian momen yang membentuk keyakinan presiden bahwa kekayaan nasional dalam kondisi darurat:

1. Awal Juni 2026: Prabowo menerima laporan intelijen keuangan tentang aliran dana mencurigakan dari sektor tambang nikel di Sulawesi Tenggara ke negara tetangga.
2. Pertengahan Juni 2026: Presiden melakukan inspeksi mendadak ke Pelabuhan Tanjung Priok dan menemukan puluhan kontainer berisi bijih mentah tak berizin yang siap dikapalkan ke Tiongkok dan India.
3. Akhir Juni 2026: Kementerian Kelautan dan Perikanan menyajikan data bahwa hanya dalam semester pertama 2026, potensi kerugian negara akibat pencurian ikan oleh kapal asing mencapai Rp 15,7 triliun.
4. Seminggu sebelum pidato: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkap adanya manipulasi data ekspor di lima pelabuhan besar yang diduga melibatkan mafia tambang dan oknum bea cukai.

Data tersebut, menurut orang dekat presiden, menjadi titik puncak emosi Prabowo yang merasa pengamanan kekayaan nasional berjalan sangat lambat meski sudah ada instruksi langsung dari istana.

Angka-Angka yang Menyesakkan Ulu Hati

Semakin perih luka Presiden ketika angka-angka kerugian negara disodorkan ke mejanya. Berdasarkan data yang dihimpun Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, total potensi kekayaan yang melayang akibat eksploitasi ilegal dalam satu tahun terakhir sangat mencengangkan:

• Rp 78 triliun potensi hilang dari penambangan nikel dan timah tanpa izin di Sulawesi dan Bangka Belitung.
• Rp 43 triliun nilai ekspor batu bara yang tidak tercatat resmi melalui jalur tikus di Kalimantan Timur.
• Rp 32 triliun estimasi nilai kayu dan produk hutan yang diselundupkan ke Malaysia dan Vietnam.
• Rp 25 triliun potensi penerimaan negara dari sektor perikanan yang hilang akibat illegal, unreported, unregulated (IUU) fishing oleh kapal Vietnam, Filipina, dan Tiongkok.

“Jika digabung, angkanya bisa melebihi Rp 180 triliun. Itu uang yang seharusnya bisa membangun 3.000 sekolah baru atau memberi makan 10 juta anak Indonesia selama setahun penuh,” ungkap seorang pejabat Kemenkeu yang enggan disebutkan identitasnya.

Langkah Perang Total Melawan Pencurian Kekayaan

Selepas menyuarakan isi hatinya, Prabowo tidak tinggal diam. Di akhir pidato, ia langsung menginstruksikan tiga kebijakan darurat yang akan berlaku mulai kuartal ketiga 2026:

1. Pengaktifan Satgas Kedaulatan Sumber Daya Alam: Gabungan TNI AL, Polri, dan Kementerian ESDM akan melakukan patroli siang-malam di titik rawan eksploitasi, termasuk perairan Natuna Utara dan Selat Malaka.
2. Kewajiban Sertifikasi Asal Bahan Baku: Semua produk yang akan diekspor wajib disertai bukti legalitas asal-usul bahan mentah yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota setempat dan koperasi penambang rakyat.
3. Pemutusan Jalur Distribusi Ilegal: Prabowo memerintahkan Kemenhub untuk menutup 23 pelabuhan kecil yang selama ini menjadi pintu keluar barang tambang dan kayu ilegal, serta memperketat pengawasan di pelabuhan resmi dengan teknologi pemindai berbasis AI.

Presiden juga menekankan bahwa penegakan hukum kali ini tidak akan pandang bulu, menyasar pihak dalam negeri yang menjadi backing atau beking sindikat internasional.

“Saya sudah perintahkan Jaksa Agung dan Kapolri, tangkap saja. Mau pejabat, mau pengusaha besar, kalau terbukti terlibat, ya sudah, itu namanya pengkhianat bangsa. Mereka lebih sakit dari luka di ulu hati saya,” ucapnya tegas.

Dukungan dan Keraguan Publik

Pidato heboh tersebut langsung mendapat reaksi luas. Ekonom dari Universitas Indonesia, Andi Faisal, menyambut baik niat presiden namun mengingatkan bahwa akar masalah eksploitasi asing sangat kompleks dan seringkali melibatkan konglomerat nasional yang memiliki hubungan politik kuat. “Kita dukung penuh semangat presiden, tapi harus dibarengi dengan transparansi penuh. Publik harus tahu siapa saja pemilik kapal asing yang sebenarnya terafiliasi dengan elite lokal,” katanya.

Sementara itu, sejumlah elemen masyarakat sipil mendorong agar kebijakan ini tidak berhenti di tataran retorika. “Kita telah mendengar janji serupa dari era-era sebelumnya. Yang membedakan adalah konsistensi eksekusi. Kami berharap bapak presiden tidak hanya merasa sakit di ulu hati, tapi juga menindak hingga sembuh total,” ujar Ratna Dewi, aktivis lingkungan dari JARING (Jaringan Advokasi Tambang).

Di sisi lain, beberapa pengusaha pertambangan merasa khawatir kebijakan yang terlalu restriktif dapat mengganggu target investasi dan penerimaan negara jangka pendek. Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (APMI) mendesak agar ada masa transisi yang wajar agar industri tidak kolaps.

Dengan perasaan yang masih menggebu, Prabowo menutup pidato dengan pesan bahwa perjuangan melawan pencurian kekayaan nasional ini adalah perjuangan harga diri bangsa. “Kita tidak boleh jadi bangsa kuli di negeri sendiri. Kekayaan kita untuk kemakmuran rakyat kita, bukan untuk membesarkan negara lain. Sakit ulu hati saya ini akan menjadi energi untuk mempercepat perubahan,” pungkasnya.