KDM Tetapkan Evaluasi Angkot Tua dan Pembukaan Kembali Bandara Husein
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap angkutan kota (angkot) berusia tua di wilayahnya sekaligus mengaktifkan kembali Bandara Husein Sast...
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap angkutan kota (angkot) berusia tua di wilayahnya sekaligus mengaktifkan kembali Bandara Husein Sastranegara. Keputusan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate, Bandung, pada Senin (12/5/2026).
"Evaluasi ini bukan sekadar penertiban, tetapi bagian dari transformasi sistem transportasi publik yang lebih modern, aman, dan ramah lingkungan," ujar Dedi Mulyadi di hadapan jajaran dinas perhubungan dan kepala daerah.
Dorong Sopir Jadi Pemilik Armada
Dalam kebijakan baru ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mendorong para sopir angkot untuk beralih status menjadi pemilik armada kendaraan. Langkah tersebut diyakini mampu meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme di sektor transportasi publik. "Kami ingin sopir tidak hanya sebagai pekerja, tetapi juga sebagai pengusaha transportasi yang memiliki armada sendiri," tegasnya.
Saat ini, berdasarkan data Dinas Perhubungan Jabar per April 2026, terdapat sekitar 12.500 unit angkot yang beroperasi di seluruh Jawa Barat, dengan lebih dari 40 persen di antaranya berusia di atas 20 tahun. Evaluasi akan difokuskan pada angkot yang tidak lolos uji KIR, tidak memenuhi standar emisi, dan membahayakan keselamatan penumpang.
Kendaraan Listrik dan Modernisasi Armada
Gubernur Dedi Mulyadi juga mengumumkan rencana percepatan penggunaan kendaraan listrik untuk transportasi umum. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, katanya, telah menyiapkan skema subsidi dan kemudahan kredit bagi sopir yang ingin beralih ke kendaraan listrik. "Kami sedang menjajaki kerja sama dengan beberapa produsen kendaraan listrik nasional untuk menyediakan unit dengan harga terjangkau," jelasnya.
Kebijakan ini sejalan dengan program nasional pengurangan emisi karbon dan akan diintegrasikan dengan pengembangan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) di titik-titik strategis trayek angkot.
Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas
Selain evaluasi armada, Gubernur menyoroti pentingnya peningkatan infrastruktur penunjang. "Kami akan memperbaiki terminal-terminal tipe C, membangun halte terpadu, serta mengintegrasikan rute angkot dengan moda transportasi massal seperti Bus Rapid Transit (BRT) dan kereta api ringan," ujarnya. Dalam rapat tersebut disepakati alokasi anggaran sebesar Rp 1,2 triliun dari APBD Perubahan 2026 untuk revitalisasi transportasi publik.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jabar akan segera melakukan survei dan perencanaan teknis pada triwulan ketiga tahun ini.
Bandara Husein Sastranegara Kembali Beroperasi
Keputusan strategis lainnya adalah dibukanya kembali Bandara Husein Sastranegara untuk penerbangan komersial. Bandara yang dikelola bersama TNI AU itu sebelumnya hanya melayani penerbangan terbatas. "Kami telah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan TNI AU. Mulai triwulan depan, bandara ini akan kembali melayani penerbangan komersial reguler," kata Dedi Mulyadi.
Sebagai bagian dari rencana itu, Pemerintah Provinsi Jabar akan memperpanjang landasan pacu menjadi 2.500 meter dan meningkatkan kapasitas terminal penumpang. Diharapkan pada akhir tahun 2026, bandara tersebut mampu menampung 12.000 penumpang per hari, mengurai kepadatan di Bandara Soekarno-Hatta dan Kertajati.
Dedi Mulyadi menekankan bahwa seluruh kebijakan ini akan dibahas lebih lanjut dalam rapat pleno Fraksi-Fraksi DPRD Jabar untuk mendapatkan persetujuan dan dukungan penuh dari legislatif. "Kami menindaklanjuti arahan Presiden untuk memperkuat konektivitas wilayah dan meningkatkan kualitas hidup warga," pungkasnya.
Comments (0)