JAKARTA — Strava Pastikan Tidak Naikkan Harga Langganan Meski Pungut PPN Digital

Di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta yang pagi itu diselimuti kabut tipis, seorang pelari muda, Andi, membuka notifikasi di ponselnya. Ia baru saja menyelesaikan rute 10 kilometer di Gelora Bung Karno dan, seperti biasa, ia membuka aplikasi Strava untuk membagikan pencapaiannya. Namun, kali ini ada yang berbeda. Sebuah surel dari Strava masuk ke kotak masuknya, mengabarkan bahwa platform kebugarannya akan mulai memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital di Indonesia. Seketika, keringat di keningnya terasa lebih dingin—bukan karena lelah, melainkan cemas akan potensi kenaikan harga langganan. Kekhawatiran serupa menjalar di berbagai komunitas lari dan sepeda di seluruh negeri. Namun, penegasan resmi yang dirilis Strava pada akhir pekan lalu langsung memadamkan api spekulasi: tidak akan ada kenaikan harga langganan bagi pengguna di Indonesia.

Pengumuman itu menjadi titik balik bagi jutaan atlet amatir dan profesional yang menjadikan Strava sebagai catatan harian digital sekaligus panggung sosial prestasi olahraga. Penunjukan Strava sebagai pemungut PPN digital oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan merupakan babak baru dalam upaya pemerintah memperluas basis pajak di ranah ekonomi digital yang kian meraksasa.

Penunjukan yang Memicu Gelombang Tanya

Langkah DJP menambahkan Strava ke dalam daftar perusahaan digital asing yang wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atas penjualan layanan digital di Indonesia diumumkan melalui situs resmi DJP pada akhir Juni 2026. Pengumuman itu menempatkan Strava sejajar dengan para raksasa teknologi seperti Google, Netflix, dan Meta yang lebih dulu menjadi pemungut PPN. Kebijakan ini sejatinya bukan hal baru; Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60/PMK.03/2022 telah menjadi landasan bagi penunjukan para pelaku perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) untuk memungut PPN dari konsumen Indonesia. Hingga saat ini, lebih dari 180 perusahaan digital telah ditunjuk, mencerminkan keseriusan otoritas pajak mengamankan penerimaan negara dari transaksi barang dan jasa tidak berwujud yang melintasi batas negara tanpa jejak fisik.

Namun, penunjukan Strava langsung menjadi perbincangan hangat karena karakteristik penggunanya yang berbeda dibanding layanan streaming hiburan. Komunitas pelari, pesepeda, dan perenang di Indonesia dikenal militan dan sangat sensitif terhadap setiap perubahan biaya, mengingat sebagian besar pengguna adalah kalangan menengah yang menyeimbangkan hasrat olahraga dengan keterbatasan anggaran. Pertanyaan yang paling sering dilontarkan di media sosial sederhana namun mendasar: “Apakah Strava akan menaikkan harga berlangganan setelah ditunjuk memungut PPN?”

Jawaban Tegas yang Melegakan

Menjawab kegelisahan itu, Strava memberikan klarifikasi eksklusif yang diterima Apaberita.com. Dalam pernyataan resminya, perusahaan yang berbasis di San Francisco tersebut menegaskan bahwa penunjukan sebagai pemungut PPN tidak akan berdampak pada biaya yang dibebankan kepada pengguna. Strava memilih menyerap seluruh beban PPN 12 persen yang berlaku untuk transaksi digital di Indonesia, alih-alih membebankannya kepada konsumen.

“Kami ingin menegaskan kembali komitmen Strava kepada komunitas olahraga di Indonesia. Harga langganan Strava Premium dan paket lainnya akan tetap sama seperti sebelumnya. Tidak ada kenaikan biaya yang akan dialami pengguna setia kami. Penunjukan ini semata merupakan kepatuhan kami terhadap regulasi perpajakan setempat,” tulis Juru Bicara Strava untuk kawasan Asia Pasifik dalam surat elektronik yang dikutip pada Minggu (29/6/2026).

Pernyataan tersebut disambut dengan lega sekaligus antusias. Di grup WhatsApp Komunitas Lari Indonesia yang beranggotakan lebih dari 1.200 orang, pesan-pesan bernada syukur berhamburan. Seorang anggota komunitas, Sari, menulis, “Akhirnya ada kepastian. Saya hampir beralih ke aplikasi lain kalau harga naik. Syukurlah Strava peduli sama pengguna Indonesia.” Reaksi ini menandakan betapa besar ketergantungan emosional para pegiat olahraga pada platform yang telah menjadi standar de facto dalam pencatatan aktivitas lari dan bersepeda global.

Mengapa Strava Memilih Menyerap PPN?

Keputusan Strava untuk menanggung sendiri PPN 12 persen—yang bila dihitung dapat mencapai puluhan miliar rupiah per tahun dari basis pengguna Indonesia—merupakan strategi bisnis yang cerdas sekaligus berisiko. Dengan lebih dari 3,5 juta pengguna terdaftar di Indonesia, pasar Tanah Air merupakan salah satu yang paling cepat berkembang di kawasan Asia Tenggara. Menaikkan harga berlangganan pada tahap pertumbuhan ini dapat menggerus basis pengguna dan merusak reputasi merek yang telah dibangun melalui program duta komunitas dan tantangan lari virtual yang gencar dipasarkan sejak pandemi.

Analis ekonomi digital dari Universitas Indonesia, Dr. Rizal Budiman, menilai langkah Strava sebagai upaya mempertahankan loyalitas di pasar yang sangat sensitif terhadap harga. “Perusahaan digital global kini menyadari bahwa Indonesia bukan sekadar pasar berkembang, tapi ekosistem di mana kepercayaan komunitas adalah kunci. Menanggung PPN adalah biaya investasi jangka panjang yang akan terbayar dari peningkatan jumlah pelanggan dan data yang bisa dimonetisasi di kemudian hari,” jelasnya saat dihubungi terpisah.

Selain itu, model bisnis Strava yang bertumpu pada langganan tahunan dan data agregat pengguna memberikan ruang fiskal yang cukup untuk menyerap pajak tanpa memangkas margin secara signifikan. Langganan tahunan Strava Premium di Indonesia dibanderol sekitar Rp 750.000 per tahun, atau setara Rp 62.500 per bulan. Jika PPN 12 persen dibebankan, konsumen harus membayar tambahan sekitar Rp 90.000 per tahun. Dengan menyerap sendiri, Strava tetap menjaga titik harga psikologis di bawah Rp 800.000 yang selama ini menjadi acuan pembelian.

Pemerintah dan Peta Jalan PPN Digital

Dari sisi otoritas, penunjukan Strava adalah bagian dari perluasan basis PPN digital yang ditargetkan mencakup seluruh penyedia layanan asing yang memiliki volume transaksi signifikan di Indonesia. Direktur Perpajakan Internasional DJP, dalam sebuah kesempatan webinar, menyatakan bahwa potensi PPN dari sektor digital pada tahun 2026 diperkirakan menembus Rp 12 triliun, naik dari Rp 8 triliun pada tahun sebelumnya.

“Penambahan entitas pemungut PPN digital seperti Strava adalah bukti bahwa strategi kami berbasis data dan kolaborasi. Kami tidak ingin membebani konsumen secara tidak adil. Regulasi kami justru memberi ruang agar pelaku usaha bisa menyesuaikan model bisnisnya. Yang terpenting adalah kepatuhan dan keadilan—bahwa semua pelaku, lokal maupun asing, dikenakan pajak yang sama ketika menjual ke konsumen Indonesia,” tegas Direktur yang enggan disebut namanya itu.

Bagi pemerintah, penunjukan ini juga menjadi sinyal bahwa pengawasan terhadap transaksi digital non-hiburan—seperti aplikasi kesehatan, kebugaran, dan edukasi—akan semakin diperketat. Setelah platform kebugaran menyusul layanan streaming, giliran aplikasi produktivitas dan software as a service (SaaS) diprediksi menjadi target berikutnya dalam daftar pemungut PPN digital pada semester kedua tahun ini.

Komunitas, Kebugaran, dan Harga Sebuah Rekam Jejak

Di balik angka dan regulasi, cerita tentang Strava di Indonesia adalah cerita tentang bagaimana teknologi menyatu dengan gaya hidup sehat yang semakin marak pascapandemi. Data internal Strava menunjukkan bahwa pengguna Indonesia mencatat total lebih dari 1,2 miliar kilometer lari dan sepeda sepanjang tahun 2025, meningkat 40 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Setiap kilometer itu menyimpan kisah: dari pekerja kantoran yang menemukan pelarian dari stres, hingga pasangan yang menjadikan lari pagi sebagai ritual kebersamaan.

Di Gelora Bung Karno, Andi yang tadi cemas kini tersenyum di bangku taman, sambil menyesap air mineral. “Strava bukan sekadar aplikasi. Ini buku harian digital yang mencatat setiap tetes keringat saya. Saya rela bayar, asal harganya masuk akal. Mendengar mereka tidak akan menaikkan harga, rasanya seperti dihargai sebagai pengguna setia,” tuturnya, suaranya bercampur angin pagi yang mulai hangat.

Keputusan Strava ini, paling tidak, memberi napas panjang bagi komunitas olahraga Indonesia untuk terus melangkah tanpa beban tambahan di saku—setidaknya hingga aturan atau dinamika pasar berikutnya berubah. Sementara itu, para pelari akan kembali merapatkan tali sepatu, menekan tombol “Start” di layar ponsel, dan membiarkan satelit GPS merekam setiap langkah mereka, kali ini dengan keyakinan bahwa tagihan langganan tidak akan mengejutkan mereka di akhir bulan.