tania-sari
JAKARTA, Apaberita.com — Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Lestari Moerdijat menegaskan bahwa kolaborasi yang kuat dan inklusif antara pemerintah, komunitas masyarakat, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan agar fungsi perpustakaan tetap relevan di tengah pesatnya gempuran era digitalisasi.
Menurut Lestari, perubahan gaya hidup masyarakat yang makin terhubung secara digital menuntut perpustakaan untuk tidak lagi sekadar berfungsi sebagai tempat penyimpanan buku cetak konvensional. Perpustakaan modern harus mampu bertransformasi menjadi pusat aktivitas komunitas, ruang kreasi, serta sarana pembelajaran seumur hidup yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
Tantangan Literasi dan Transformasi Perpustakaan Modern
Di tengah tantangan peningkatan indeks literasi masyarakat yang masih menghadapi berbagai hambatan, upaya modernisasi fasilitas membaca memerlukan pendekatan komprehensif. Pengelola perpustakaan dituntut untuk menyajikan ruang digital yang interaktif dan responsif terhadap kebutuhan generasi muda tanpa meninggalkan fungsi dasarnya sebagai lumbung ilmu pengetahuan.
Data Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) nasional pada tahun 2023 mencatatkan angka 63,90 poin, sebuah peningkatan bertahap dari tahun-tahun sebelumnya. Namun, capaian ini dinilai belum merata secara nasional, terutama di kawasan pelosok dan pulau terluar Indonesia yang masih terbatas akses infrastruktur fisiknya.
| Indikator Transformasi | Model Perpustakaan Konvensional | Model Perpustakaan Modern |
|---|---|---|
| Fungsi Utama | Penyimpanan & peminjaman buku cetak | Pusat sains, budaya, & inovasi digital |
| Aksesibilitas | Terbatas pada jam operasional fisik | Akses katalog & e-book 24/7 |
| Keterlibatan Masyarakat | Pasif (pembaca datang secara mandiri) | Aktif (workshop, diskusi, & pameran) |
Langkah Strategis Membangun Ekosistem Literasi Berkelanjutan
Lestari menekankan bahwa pertahanan relevansi perpustakaan tidak bisa dibebankan hanya kepada satu lembaga semata. Dibutuhkan peta jalan (roadmap) pembenahan yang terstruktur dan berkesinambungan melalui langkah-langkah nyata:
- Integrasi Teknologi Informasi: Mengembangkan platform perpustakaan digital secara masif yang terhubung di tingkat nasional hingga ke pelosok desa.
- Pemberdayaan Komunitas Lokal: Menggandeng penggerak literasi daerah, taman bacaan masyarakat, serta pegiat kebudayaan untuk menghidupkan program membaca interaktif.
- Peningkatan Kualitas SDM: Melatih pustakawan agar memiliki keahlian dalam manajemen data digital serta komunikasi publik modern.
- Alokasi Anggaran Terarah: Memastikan penyaluran dana dekonsentrasi dan dana alokasi khusus literasi tepat sasaran untuk peremajaan fasilitas.
Menggalang Sinergi Komprehensif Demi Keadilan Akses Informasi
Pentingnya pelibatan sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) juga menjadi poin krusial. Perusahaan teknologi dan penerbitan diharapkan dapat memfasilitasi penyediaan lisensi buku elektronik berbiaya terjangkau serta bantuan perangkat komputer untuk perpustakaan daerah.
"Perpustakaan tidak boleh menjadi museum sunyi bagi buku-buku tua. Ia harus menjadi jantung peradaban yang berdetak nyaring, tempat di mana gagasan besar lahir dan dipertukarkan demi kemajuan bangsa," tegas Lestari Moerdijat dalam keterangan resminya di Jakarta.
Dengan kolaborasi yang solid dan berkesinambungan, diharapkan target peningkatan indeks pembangunan literasi masyarakat Indonesia dapat tercapai secara signifikan pada rentang waktu 2024–2029, sekaligus memastikan perpustakaan tetap menjadi benteng utama pencerdasan kehidupan bangsa di era disrupsi informasi.
Comments (0)