JAKARTA — Indonesia Dorong BRICS Gunakan Transaksi Mata Uang Lokal

Di tengah gelombang ketidakpastian ekonomi global dan meningkatnya gejolak geopolitik, Indonesia kembali menegaskan posisi strategisnya di panggung finansial internasional. Bank Indonesia (BI) secara aktif mendorong penguatan kerja sama konkret antarnegara anggota dan mitra kelompok BRICS melalui optimalisasi skema Local Currency Transaction (LCT) serta perluasan konektivitas sistem pembayaran lintas negara.

Inisiatif diplomasi ekonomi ini disampaikan dalam Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral BRICS yang berlangsung pada 9–10 September 2026 di Mumbai, India. Forum bergengsi tingkat tinggi tersebut dihadiri oleh para pejabat moneter dan fiskal utama, termasuk delegasi Indonesia yang diwakili oleh pimpinan BI, Destry Damayanti, serta Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Juda Agung.

“Indonesia melihat peluang strategis bagi BRICS untuk mengubah berbagai tantangan menjadi resiliensi bersama melalui penguatan kerja sama konkret. Termasuk transaksi mata uang lokal dan konektivitas pembayaran lintas negara,” tegas Destry Damayanti dalam sesi pembukaan forum internasional tersebut di Mumbai.

Dedolarisasi dan Penguatan Konektivitas Pembayaran Lintas Negara

Langkah mendorong transaksi mata uang lokal menjadi instrumen vital dalam mengurangi ketergantungan berlebih terhadap mata uang tunggal dunia seperti Dolar AS. Melalui perluasan skema LCT, pelaku usaha dan otoritas moneter antarnegara mitra dapat menekan biaya konversi valuta asing, meminimalkan dampak volatilitas kurs, serta meningkatkan efisiensi arus perdagangan bilateral.

Selain adopsi mata uang lokal, efisiensi transaksi ini diakselerasi melalui integrasi cross-border payment connectivity. Integrasi infrastruktur pembayaran modern—termasuk keterhubungan teknologi sistem pembayaran berbasis digital dan QR code—dinilai mampu memangkas waktu proses kliring pembayaran antarnegara secara signifikan.

Menghadapi Fragmentasi Ekonomi dan Tensi Geopolitik

Dinamika geopolitik global saat ini menuntut setiap negara untuk membangun fondasi ketahanan ekonomi yang mandiri dan adaptif. Kendati demikian, penerapan mata uang lokal dalam transaksi ekspor-impor tidak dilakukan secara kaku. BI menekankan bahwa implementasi LCT harus tetap memperhatikan tahap pembangunan ekonomi serta prioritas nasional masing-masing negara mitra.

Penyelarasan kebijakan moneter dan fleksibilitas menjadi kunci utama agar stabilitas sistem keuangan di tingkat domestik tetap terjaga dengan baik. “Sangat penting bagi kita untuk terus memelihara stabilitas sekaligus memperkuat sumber-sumber pertumbuhan baru demi menghadapi ancaman fragmentasi ekonomi dunia,” tambah pimpinan BI tersebut.

Peluang Strategis Indonesia di Panggung Finansial Global

Keterlibatan aktif Indonesia dalam dialog strategis BRICS menunjukkan peran kepemimpinan Indonesia yang kian diperhitungkan dalam menentukan arah arsitektur keuangan global. Langkah ini sejalan dengan visi nasional untuk memperkuat pertahanan ekonomi dari kejutan eksternal (external shocks) yang dipicu oleh krisis geopolitik maupun perubahan kebijakan moneter negara-negara maju.

Melalui diversifikasi penggunaan mata uang transaksi perdagangan internasional, pergerakan nilai tukar Rupiah diharapkan memiliki daya tahan yang jauh lebih kuat. Hasil kesepakatan di Mumbai ini memantapkan komitmen kolektif negara-negara peserta untuk segera merumuskan langkah teknis perluasan LCT dan interkoneksi sistem pembayaran kawasan.