JAKARTA — BRICS Dorong Inklusivitas Ekonomi Global Tanpa Sekadar Slogan

Dunia hari ini bergerak dalam deru ketidakpastian yang kian membingungkan. Seperti bait-bait lagu kritis Iwan Fals yang memotret ironi kehidupan sosial, panggung politik dunia pun menyuguhkan pemandangan serupa: janji-janji kemakmuran bersanding kontras dengan kenyataan ketimpangan di belahan bumi selatan. Di tengah hiruk-pikuk konflik geopolitik, krisis iklim, dan jurang ekonomi yang kian lebar, narasi tentang inklusivitas global gaungnya terdengar amat nyaring di pelbagai forum internasional. Namun, pertanyaan mendasar terus membayangi: apakah inklusivitas itu sungguh-sungguh dirancang untuk merangkul seluruh bangsa, ataukah sekadar menjadi komoditas jargon di atas panggung diplomasi?

Retorika Inklusivitas dan Realitas Ketimpangan Global

Selama puluhan tahun, negara-negara berkembang—yang kerap dikategorikan sebagai Global South—dipaksa menjadi penonton pasif dalam arsitektur keuangan dunia. Lembaga multilateral sering kali menerapkan aturan permainan yang kurang memihak pada dinamika lokal. Berdasarkan laporan lembaga internasional, lebih dari 3,3 miliar manusia kini tinggal di negara-negara yang menghabiskan dana lebih banyak untuk membayar bunga utang luar negeri ketimbang untuk investasi kesehatan maupun pendidikan dasar.

Kondisi ini mempertegas bahwa ruang gerak pembangunan bagi negara berkembang kian terhimpit. Ketika negara maju menyerukan transisi hijau dan perdagangan adil, instrumen regulasi yang diterapkan di lapangan kerap berwujud proteksionisme terselubung.

"Ketimpangan struktur ekonomi global bukan lagi isu akademis semata, melainkan krisis kemanusiaan yang nyata. Jika arsitektur keuangan internasional tidak dirombak secara mendasar, maka jargon inklusivitas hanya akan menjadi penawar racun palsu bagi negara-negara berkembang," tegas pakar hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Prof. Rahmad Hidayat.

Peran BRICS dan Tantangan Tatanan Dunia Baru

Di tengah ketidakpastian tersebut, pergerakan aliansi BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan) beserta anggota-anggota barunya menjadi sangat krusial. Aliansi ini menawarkan narasi tandingan atas dominasi tunggal Barat yang dianggap kurang sensitif terhadap aspirasi berkembang. Langkah nyata seperti dorongan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral hingga penguatan New Development Bank (NDB) menjadi fondasi awal untuk mengurai ketergantungan historis.

Namun, jalan menuju kesetaraan hakiki tidak pernah berjalan mulus. Perbedaan kepentingan internal di antara negara anggota serta resistensi dari tatanan ekonomi lama menjadi tantangan yang amat besar. Mewujudkan ketahanan ekonomi yang adil membutuhkan keberanian politik yang bertumpu pada solidaritas konkret, bukan sekadar kompromi pragmatis jangka pendek.

Posisi Indonesia di Tengah Persimpangan Geopolitik

Bagi Indonesia, seruan agar inklusivitas tidak sebatas slogan memiliki arti yang sangat strategis. Berlandaskan prinsip politik luar negeri bebas-aktif, Indonesia terus menyuarakan pentingnya penguatan rantai pasok global yang adil serta penolakan terhadap diskriminasi perdagangan. Kebijakan konsisten terkait hilirisasi sumber daya alam menjadi bukti konkret bahwa Indonesia menolak untuk sekadar menjadi penyedia bahan mentah murah bagi industri global.

Pada akhirnya, inklusivitas global bukan tentang memindahkan pusat kekuasaan dari satu kutub ke kutub lainnya, melainkan tentang membangun meja perundingan yang cukup luas untuk mendengarkan setiap suara secara bermartabat. Tanpa tindakan nyata dan keberanian merombak struktur yang timpang, keadilan global hanya akan menjadi dongeng penglipur lara di tengah dunia yang kian rentan.