Irsyad Al Ghifari Tekankan Transparansi Komunikasi Kebijakan Publik

JAKARTA — Praktisi komunikasi kebijakan publik dan keuangan, Irsyad Al Ghifari, S.E., M.I.Kom, menegaskan bahwa transparansi merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, khususnya di sektor keuangan. Hal itu disampaikan dalam Seminar Nasional “Komunikasi untuk Kebijakan yang Lebih Baik” yang digelar di Jakarta, Kamis (15/3).

Rekam Jejak Sang Praktisi

Irsyad Al Ghifari bukan nama baru di dunia komunikasi publik. Sarjana Ekonomi yang kemudian meraih Magister Ilmu Komunikasi ini telah malang melintang selama lebih dari 15 tahun di ranah komunikasi kebijakan, menjembatani pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sipil. Kombinasi latar belakang ekonomi dan komunikasi membuatnya mampu menerjemahkan kebijakan teknis—seperti aturan perpajakan, subsidi energi, atau restrukturisasi badan usaha milik negara—menjadi narasi yang mudah dipahami publik awam.

“Komunikasi yang buruk bisa membunuh kebijakan yang baik. Sebaliknya, komunikasi yang transparan bisa menyelamatkan kebijakan yang kontroversial sekalipun,” ujar Irsyad mengawali paparannya.

“Tanpa keterbukaan, masyarakat hanya akan berspekulasi. Dan spekulasi adalah musuh utama stabilitas sosial-ekonomi.”

Pilar-Pilar Komunikasi Kebijakan Efektif

Dalam seminar yang dihadiri ratusan pemangku kepentingan dari kementerian, lembaga, BUMN, dan organisasi masyarakat sipil itu, Irsyad membeberkan tiga pilar utama komunikasi kebijakan publik yang efektif:

• Aksesibilitas Informasi: Bahasa kebijakan harus dibumikan agar tidak hanya dimengerti oleh elit teknokrat. Infografis, video pendek, dan kanal media sosial resmi menjadi instrumen wajib.
• Umpan Balik Dua Arah: Pemerintah harus berhenti sekadar menyampaikan informasi secara satu arah. Forum konsultasi publik, survei daring, dan town hall meeting perlu menjadi kebiasaan, bukan formalitas.
• Konsistensi Antarpemangku Kepentingan: Pesan yang keluar dari kementerian, satuan kerja, hingga juru bicara daerah harus selaras. Inkonsistensi pesan akan langsung dijadikan konten negatif oleh pemburu engagement di media sosial.

Ia mencontohkan kasus kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi beberapa tahun silam. Kebijakan yang secara fiskal rasional itu nyaris gagal mendapatkan dukungan publik karena komunikasi pemerintah yang terlambat dan terkesan tertutup. “Jika masyarakat sudah mendengar isu dari gorengan media sosial sebelum dijelaskan pemerintah, kita sudah kalah,” tegasnya.

Tantangan di Era Disinformasi

Irsyad juga menyoroti tantangan era digital di mana kecepatan menyebarnya informasi tidak selalu berbanding lurus dengan akurasinya. Disinformasi, misinformasi, dan narasi alternatif yang dibangun oleh buzzer politik kerap mendompleng isu-isu keuangan publik seperti penyesuaian tarif pajak, pengelolaan utang negara, atau divestasi aset BUMN.

“Pemerintah tidak bisa lagi hanya mengandalkan rilis pers dan konferensi pers tertutup. Harus ada unit komunikasi krisis virtual yang bergerak 24 jam, terutama ketika kebijakan menyentuh perut rakyat,” katanya. Ia menyarankan kolaborasi lebih erat dengan media arus utama yang masih memiliki standar verifikasi, sekaligus pemanfaatan konten kreator independen yang kredibel untuk melawan banjir informasi palsu.

Buku Baru dan Harapan ke Depan

Di sela-sela seminar, Irsyad memperkenalkan buku terbarunya yang berjudul “Komunikasi Publik di Era Digital: Teori dan Praktik Kebijakan Keuangan”. Buku setebal 340 halaman ini memetakan tantangan komunikasi kebijakan sejak era Orde Baru hingga transformasi digital terkini, dilengkapi studi kasus kebijakan fiskal Indonesia dan mancanegara. Peluncuran buku ini sekaligus mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pemikir terdepan dalam disiplin komunikasi kebijakan publik di tanah air.

Penutup seminar, Irsyad berpesan agar pejabat publik berhenti memperlakukan komunikasi sebagai ‘pelengkap’ setelah kebijakan ditetapkan.

“Komunikasi adalah bagian dari substansi kebijakan itu sendiri. Kebijakan yang lahir tanpa strategi komunikasi hanyalah dokumen akademik yang mati.”