Indonesia Perkuat Diplomasi Ekonomi Hadapi Ketidakpastian Global

JAKARTA — Pemerintah Indonesia terus mengintensifkan diplomasi ekonomi di tengah ketidakpastian ekonomi global, dengan fokus pada perluasan akses pasar, peningkatan investasi, dan penguatan kerja sama regional. Langkah ini menjadi kunci untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional yang stabil di tengah tekanan inflasi global, fragmentasi perdagangan, dan perlambatan ekonomi mitra utama.

Strategi Multilateral dan Bilateral

Dalam forum multilateral seperti ASEAN, G20, dan Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC), Indonesia berperan aktif mendorong agenda perdagangan yang inklusif dan berkelanjutan. Pada KTT ASEAN 2023 di Labuan Bajo, misalnya, Indonesia berhasil mengadopsi deklarasi tentang penguatan rantai pasok regional dan digitalisasi ekonomi. Di tingkat bilateral, Indonesia menjalin kemitraan strategis dengan negara-negara seperti China, Jepang, Korea Selatan, dan Uni Eropa untuk meningkatkan investasi di sektor hilirisasi, energi hijau, dan infrastruktur.

Menurut data Kementerian Luar Negeri, sepanjang 2023 Indonesia telah menandatangani 16 perjanjian perdagangan dan investasi baru, termasuk dengan Brasil dan Kenya untuk membuka akses pasar produk kelapa sawit dan kopi. Selain itu, Indonesia juga memanfaatkan skema kerja sama Selatan-Selatan untuk memperkuat posisi sebagai hub ekonomi di kawasan Indo-Pasifik.

Hasil Nyata Diplomasi Ekonomi

Upaya diplomasi ekonomi membuahkan hasil positif. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, nilai ekspor Indonesia pada triwulan I-2024 mencapai USD 68,5 miliar, naik 4,2% dibanding periode sama tahun sebelumnya. Sektor yang paling menonjol adalah ekspor produk manufaktur dan olahan nikel yang meningkat 12% berkat kebijakan hilirisasi. Sementara itu, realisasi investasi asing langsung (PMA) pada 2023 mencapai USD 47,2 miliar, tertinggi dalam satu dekade terakhir, dengan kontribusi besar dari sektor pertambangan, industri kimia, dan logistik.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa diplomasi ekonomi menjadi prioritas untuk memitigasi risiko eksternal. “Kita tidak bisa hanya mengandalkan pasar domestik. Melalui diplomasi yang agresif, kita memperluas pasar nontradisional seperti Afrika dan Timur Tengah, serta memperkuat rantai pasok global,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (12/8).

Tantangan dan Prospek ke Depan

Meski ada kemajuan, Indonesia masih menghadapi tantangan seperti hambatan nontarif di negara mitra, persaingan investasi dengan Vietnam dan Thailand, serta ketidakpastian kebijakan moneter global. Untuk mengatasinya, pemerintah terus meningkatkan daya saing melalui reformasi regulasi, percepatan pembangunan infrastruktur, dan pengembangan sumber daya manusia.

Ke depan, Indonesia akan fokus pada diplomasi ekonomi hijau dan digital, sejalan dengan target net zero emission 2060. Dengan posisi sebagai Presidensi ASEAN 2023 yang lalu dan anggota G20, Indonesia diharapkan dapat terus memainkan peran sentral dalam membentuk tatanan ekonomi global yang lebih adil dan berkelanjutan.

Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, menilai bahwa diplomasi ekonomi harus diikuti dengan konsistensi kebijakan dalam negeri. “Tanpa perbaikan iklim investasi dan kepastian hukum, diplomasi hanya akan menjadi wacana. Namun, jika dijalankan secara sinergis, Indonesia berpotensi menjadi kekuatan ekonomi utama di kawasan,” katanya.