Kesenjangan Digital di Indonesia: Akses Internet Masih Timpang

JAKARTA — Kesenjangan digital di Indonesia masih menjadi tantangan serius, dengan akses internet yang belum merata di berbagai daerah. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2024 mencatat penetrasi internet nasional mencapai 79,5%, namun di wilayah Indonesia timur seperti Papua dan Maluku, angkanya masih di bawah 60%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesenjangan akses internet antara wilayah barat dan timur masih lebar, meskipun pemerintah terus menggencarkan program pemerataan infrastruktur digital.

Faktor Penyebab Kesenjangan Digital

Beberapa faktor utama menyebabkan kesenjangan digital di Indonesia. Pertama, keterbatasan infrastruktur telekomunikasi di daerah terpencil dan perbatasan. Kedua, rendahnya tingkat literasi digital masyarakat di wilayah tertinggal. Ketiga, mahalnya harga perangkat dan paket data internet bagi sebagian kalangan.

Infrastruktur: Banyak desa di kawasan timur belum terjangkau jaringan serat optik atau sinyal 4G. Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat hingga awal 2024, baru sekitar 65% desa di Indonesia yang memiliki akses internet memadai. Sementara itu, target Palapa Ring yang dibangun sejak 2019 belum sepenuhnya menjangkau titik-titik tersulit.

Literasi digital: Survei Kominfo dan Katadata Insight Center menunjukkan indeks literasi digital nasional tahun 2023 berada di angka 3,54 dari skala 5, dengan provinsi Papua dan NTT berada di bawah rata-rata. Masyarakat di daerah masih kurang memahami pemanfaatan internet untuk produktivitas, seperti pendidikan jarak jauh atau pemasaran digital.

Dampak terhadap Pendidikan dan Ekonomi

Kesenjangan digital berdampak langsung pada kualitas pendidikan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Selama pandemi Covid-19, banyak siswa di daerah terpencil tidak bisa mengikuti pembelajaran daring karena tidak memiliki perangkat atau sinyal internet. Data Bank Dunia tahun 2022 menyebutkan bahwa kesenjangan akses internet menyebabkan hilangnya potensi pendapatan hingga 1,5% dari PDB nasional per tahun.

Di sektor ekonomi, UMKM di perkotaan lebih cepat beradaptasi dengan platform digital dibandingkan UMKM di pedesaan. Riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menemukan bahwa hanya 30% UMKM di pedesaan yang memanfaatkan e-commerce, sementara di perkotaan angkanya mencapai 60%.

Upaya Pemerintah dan Solusi ke Depan

Pemerintah melalui Kominfo telah meluncurkan program BAKTI (Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi) untuk membangun menara BTS di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Hingga 2024, sebanyak 4.980 menara BTS telah dibangun di 3T, namun masih banyak daerah yang kekurangan. Selain itu, program subsidi paket data untuk pelajar dan guru juga diperluas.

Namun, para ahli menilai pembangunan infrastruktur saja tidak cukup. Perlu peningkatan literasi digital secara masif dan pengembangan konten lokal yang relevan. Kepala Pusat Riset Telekomunikasi BRIN, Dr. Adi Santoso, menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil sangat diperlukan untuk menutup kesenjangan digital. “Kita harus memastikan setiap warga negara memiliki akses dan kemampuan memanfaatkan internet untuk kesejahteraan,” ujarnya.

Kesenjangan digital bukan hanya soal koneksi, melainkan juga soal kesempatan. Dengan akses internet yang merata, Indonesia dapat mempercepat transformasi digital di semua sektor dan mengurangi ketimpangan antarwilayah.