HRCP Kecam Keputusan Pakistan Pulangkan Mahasiswa Kedokteran Asal Afghanistan

LAHORE — Komisi Hak Asasi Manusia Pakistan (HRCP) secara tegas mengecam keputusan otoritas Pakistan yang memberhentikan (rusticate) dan memulangkan paksa mahasiswa asal Afghanistan yang tengah menempuh studi kedokteran dan kedokteran gigi. Lembaga independen tersebut memperingatkan bahwa langkah diskriminatif ini berisiko mengubah kebijakan pendidikan menjadi krisis kemanusiaan yang fatal.

Keputusan pemulangan ini kian diperparah dengan adanya laporan pemblokiran pendaftaran mahasiswa baru asal Afghanistan. HRCP menilai rangkaian kebijakan tersebut secara langsung mengancam keberlanjutan pendidikan, keselamatan fisik, serta masa depan generasi muda Afghanistan yang mencari suaka akademik di Pakistan.

Dampak Langsung terhadap Ratusan Mahasiswa

Berdasarkan data yang dirilis oleh HRCP, kebijakan pemulangan ini berdampak langsung pada komunitas akademik di Lahore. Situasi ini dinilai sangat kritis, terutama bagi kelompok rentan:

• 100 mahasiswa kedokteran dan kedokteran gigi di kawasan Lahore terancam kehilangan status akademik secara mendadak.
• 20 hingga 40 mahasiswi perempuan menghadapi risiko paling tinggi mengingat pembatasan ekstrem terhadap hak pendidikan perempuan di Afghanistan.
• Sejumlah mahasiswa dilaporkan telah mendatangi kantor HRCP untuk meminta bantuan advokasi hukum, perlindungan institusional, hingga tempat penampungan yang aman.

Kronologi dan Eskalasi Krisis Mahasiswa Afghanistan

Eskalasi masalah ini berkembang cepat menyusul pengetatan kebijakan imigrasi dan keamanan pemerintah Pakistan terhadap warga negara Afghanistan. Berikut urutan kejadian yang memicu kecaman luas:

1. Penerbitan Perintah Deportasi: Otoritas pendidikan dan imigrasi mengeluarkan instruksi pemberhentian studi sekaligus repatriasi paksa bagi pelajar Afghanistan yang sudah terdaftar resmi di berbagai perguruan tinggi medis.
2. Penolakan Pendaftaran Baru: Institusi pendidikan tinggi memberlakukan larangan penerimaan mahasiswa baru pemegang paspor Afghanistan, memutus akses pendidikan lintas batas.
3. Permintaan Perlindungan Darurat: Mahasiswa yang terdampak mulai mencari suaka hukum ke organisasi hak asasi manusia karena takut ditangkap dan dipulangkan secara paksa ke wilayah konflik.
4. Pernyataan Sikap HRCP: Komisi HAM Pakistan merilis pernyataan resmi yang mendesak pembatalan keputusan tersebut demi mematuhi hukum kemanusiaan internasional.

Pelanggaran Prinsip Non-Refoulement Internasional

HRCP mendesak Pemerintah Pakistan untuk segera menghormati prinsip non-refoulement, yaitu hukum internasional yang melarang suatu negara mengembalikan individu ke wilayah di mana mereka berisiko menghadapi persekusi, penyiksaan, atau ancaman keselamatan jiwa.

"Tidak boleh ada mahasiswa yang dipulangkan secara paksa tanpa adanya penilaian risiko individual yang komprehensif. Mahasiswi perempuan berada dalam posisi yang sangat rentan terhadap pelanggaran hak asasi di tanah air mereka saat ini," tegas pernyataan resmi HRCP.

Meskipun HRCP memahami adanya kekhawatiran keamanan nasional dan ketegangan hubungan diplomatik antara Pakistan dan Afghanistan, komisi tersebut menegaskan bahwa dinamika geopolitik tidak boleh dijadikan alasan untuk menghukum mahasiswa secara kolektif. Menghancurkan masa depan para calon dokter dinilai sebagai langkah yang keliru secara moral dan kemanusiaan. HRCP menuntut agar surat perintah repatriasi segera ditangguhkan dan seluruh mahasiswa diizinkan menyelesaikan pendidikan mereka secara bermartabat.