G20 Bahas Kelebihan Kapasitas dan Kerja Paksa

Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Budi Santoso, menghadiri Rapat Koordinasi Menteri Perdagangan G20 yang diselenggarakan pada Minggu, 4 Oktober 2026, untuk membahas sejumlah isu perdagangan internasional, khususnya kelebihan kapasitas produksi (excess capacity), praktik kerja paksa dan penerapan tarif Most Favored Nation (MFN) yang ditetapkan oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Penilaian Berdasarkan Bukti Spesifik

Dalam rapat tersebut, Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Budi Santoso, menegaskan bahwa penyelesaian isu kelebihan kapasitas produksi memerlukan penilaian yang terukur dan tidak bersifat umum. Ia menyatakan bahwa setiap sektor industri memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga tidak dapat diberlakukan satu standar yang sama untuk menilai kondisi tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Indonesia mendorong agar seluruh anggota G20 menilai kelebihan kapasitas hanya berdasarkan data dan temuan analitis yang terverifikasi.

"Setiap penilaian mengenai excess capacity harus berdasarkan bukti yang spesifik untuk masing-masing sektor. Setiap sektor memiliki siklus produksi, struktur rantai pasok, serta cakupan pasar dan teknologi yang berbeda. Excess capacity harus mengacu pada temuan yang analitis dan berbasis bukti, bukan pada label politik."

Untuk mewujudkan hal tersebut, Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Budi Santoso, menjelaskan tiga pendekatan yang ditetapkan Indonesia dalam menindaklanjuti pembahasan mengenai kelebihan kapasitas produksi. Pendekatan pertama adalah melakukan diagnosis secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan mengenai langkah penanganan. Hal ini berarti bahwa kondisi pasar, tingkat pemanfaatan kapasitas, perkembangan teknologi dan struktur rantai pasok dari masing-masing sektor perlu dianalisis secara terpisah sebelum instrumen kebijakan dapat diterapkan.

Pendekatan kedua adalah melindungi kepentingan industri nasional tanpa menciptakan ketegangan perdagangan. Dalam hal ini, instrumen pengamanan perdagangan yang telah diatur berdasarkan Persetujuan Pengamanan Perdagangan WTO dapat dimanfaatkan oleh negara anggota untuk merespons praktik perdagangan yang merugikan, dengan syarat bahwa penerapannya dilakukan secara transparan, terbatas dan sesuai dengan ketentuan yang telah disahkan.

Pendekatan ketiga adalah mendorong transformasi melalui kerja sama. Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Budi Santoso, menegaskan bahwa kelebihan kapasitas produksi tidak dapat diselesaikan melalui langkah sepihak, melainkan memerlukan aksi bersama antaranggota G20 untuk menciptakan lingkungan yang mendukung transformasi struktural. Kerja sama tersebut, menurutnya, perlu diarahkan untuk meningkatkan daya saing yang berkelanjutan, bukan untuk membatasi akses pasar secara tidak terukur.

Komitmen Terhadap Penghapusan Kerja Paksa

Selain membahas kelebihan kapasitas produksi, para Menteri Perdagangan G20 juga membahas upaya penghapusan praktik kerja paksa dalam perdagangan global. Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Budi Santoso, menegaskan bahwa Indonesia telah mengambil langkah konkret untuk menindaklanjuti komitmen tersebut melalui ratifikasi sembilan dari sepuluh Konvensi Fundamental Organisasi Buruh Internasional (ILO). Langkah tersebut diperkuat dengan penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2026 yang secara tegas melarang impor barang hasil produksi kerja paksa ke wilayah Republik Indonesia.

"Melindungi hak pekerja harus tetap menjadi komitmen yang nyata, bukan instrumen politik untuk kontrol dan subordinasi. Tidak ada negara yang boleh memperoleh keunggulan kompetitif melalui kerja paksa."

Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Budi Santoso, menegaskan bahwa pelaksanaan larangan tersebut akan tetap berpegang pada prinsip perlindungan hak asasi manusia, namun tidak boleh dialihkan menjadi sarana untuk mengekang kedaulatan negara lain atau untuk menciptakan hambatan perdagangan yang tidak berkaitan dengan pembuktian pelanggaran. Ia menegaskan perlunya mekanisme verifikasi yang jelas dan terukur, sehingga setiap tindakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara internasional dan tidak merugikan perdagangan yang sah.

Perlindungan Hak Pekerja dan Stabilitas Perdagangan

Dalam pembahasan mengenai tarif Most Favored Nation (MFN) yang ditetapkan oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), para anggota G20 sepakat untuk menindaklanjuti upaya menjaga stabilitas sistem perdagangan multilateral. Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Budi Santoso, menegaskan bahwa kepastian tarif MFN merupakan salah satu pilar utama bagi negara berkembang untuk melindungi akses pasar, khususnya bagi produk yang memiliki nilai tambah tinggi dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Ia menegaskan bahwa pelaksanaan seluruh instrumen perdagangan, baik yang berkaitan dengan pengamanan, larangan impor maupun penyesuaian tarif, harus tetap berlandaskan pada aturan yang telah disahkan dalam kerangka Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Hal ini diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak pekerja, stabilitas rantai pasok global dan kepastian bagi pelaku usaha di seluruh anggota G20.

Melalui Pleno dalam Rapat Koordinasi Menteri Perdagangan G20, Indonesia mendorong agar hasil pembahasan tersebut dapat diterjemahkan ke dalam keputusan yang terukur dan dapat dilaksanakan. Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Budi Santoso, menegaskan bahwa kolaborasi antaranggota G20 tetap menjadi kunci untuk menyelesaikan ketiga isu tersebut secara berkeadilan, dengan tetap menghormati perbedaan prinsip kebijakan dan orientasi ekonomi masing-masing negara.