Ekspor Perikanan Indonesia Tembus Rp70 Triliun, Dorong Budidaya Berkelanjutan

JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat nilai ekspor produk perikanan Indonesia mencapai Rp70,2 triliun sepanjang tahun 2024, meningkat 8,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian ini didorong oleh permintaan global yang tinggi terhadap komoditas udang, tuna, dan rumput laut. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyatakan bahwa sektor ini menjadi salah satu penopang utama devisa negara sekaligus tulang punggung ekonomi masyarakat pesisir.

Potensi Besar Sektor Kelautan

Indonesia memiliki luas perairan mencapai 6,4 juta kilometer persegi dan garis pantai sepanjang 108.000 kilometer, menjadikannya negara dengan potensi perikanan terbesar kedua di dunia setelah China. Data KKP menunjukkan produksi perikanan nasional pada 2024 mencapai 24,5 juta ton, terdiri dari 19,8 juta ton dari perikanan tangkap dan 4,7 juta ton dari budidaya. Kontribusi sektor ini terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai 2,7 persen, dan menyerap lebih dari 12 juta tenaga kerja, baik langsung maupun tidak langsung.

Pemerintah terus mendorong hilirisasi produk perikanan untuk meningkatkan nilai tambah. Saat ini, Indonesia masih mengekspor sebagian besar produk dalam bentuk mentah atau setengah jadi. Target ke depan adalah meningkatkan ekspor produk olahan seperti fillet, surimi, dan kosmetik berbasis rumput laut. KKP juga menggencarkan program kampung perikanan budidaya di 34 provinsi untuk meningkatkan produksi secara merata dan berkelanjutan.

Tantangan dan Strategi Ke Depan

Meskipun optimistis, sektor perikanan Indonesia menghadapi sejumlah tantangan. Praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU fishing) masih terjadi di beberapa perairan. KKP mencatat kerugian akibat IUU fishing mencapai Rp30 triliun per tahun. Selain itu, perubahan iklim mengancam hasil tangkapan nelayan tradisional.

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah mengimplementasikan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan zonasi. Mulai 2025, seluruh kapal penangkap ikan di atas 30 GT wajib dilengkapi alat pemantau elektronik. Di sisi budidaya, KKP mendorong penggunaan pakan alternatif berbasis maggot dan fermentasi untuk mengurangi ketergantungan pada tepung ikan impor. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan, menambahkan bahwa pengembangan sentra budidaya udang vaname di kawasan timur Indonesia menjadi prioritas nasional.

Dukungan Riset dan Investasi

Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) terus melakukan riset untuk menghasilkan benih unggul dan teknologi budidaya ramah lingkungan. Tahun ini, pemerintah mengalokasikan dana riset sebesar Rp1,5 triliun untuk sektor kelautan. Di sisi investasi, realisasi investasi bidang perikanan pada 2024 mencapai Rp18 triliun, naik 15 persen dari tahun sebelumnya, terutama dari investor Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok.

Dengan potensi yang melimpah dan dukungan kebijakan yang terarah, sektor perikanan dan kelautan Indonesia diproyeksikan mampu meningkatkan kontribusinya terhadap PDB menjadi 3,5 persen pada 2029. Pemerintah optimistis bahwa pengelolaan yang berkelanjutan akan menjaga ekosistem laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya di seluruh Nusantara.