Dr. Eko Ariyanto Perkuat Sinergi Riset dan Kebijakan Perpajakan Nasional

Jakarta — Di tengah dinamika reformasi perpajakan yang semakin kompleks, sosok Dr. Eko Ariyanto muncul sebagai jembatan penting antara dunia akademik, birokrasi fiskal, dan penelitian terapan. Mengemban tiga peran strategis secara bersamaan—sebagai Fungsional Ahli Madya di Kementerian Keuangan, dosen di Taxcentre Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, serta peneliti di Raramuri Kanwil DJP Wajib Pajak Besar—Dr. Eko menjadi representasi langka dari kolaborasi triple helix yang dibutuhkan untuk memperkuat sistem perpajakan nasional.

Tiga Topi, Satu Misi: Inovasi Perpajakan Berbasis Data

Sebagai Fungsional Ahli Madya di Kemenkeu, Dr. Eko berperan langsung dalam perumusan dan evaluasi kebijakan fiskal. Jabatan ini menuntut penguasaan teknis atas regulasi perpajakan sekaligus pemahaman makroekonomi. Sementara itu, keterlibatannya di Taxcentre FIA UI menempatkannya di garis depan pendidikan pajak, membentuk generasi ahli pajak yang melek riset. Adapun Raramuri—unit riset andalan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar—menjadi laboratorium kebijakan tempat teori diuji dengan data riil Wajib Pajak strategis.

“Saya meyakini bahwa kebijakan pajak yang baik lahir dari perkawinan antara teori yang kokoh dan bukti empirik lapangan. Tiga peran ini bukan beban, melainkan ekosistem yang saling mengisi,” ujar Dr. Eko dalam sebuah forum diskusi awal tahun ini.

Dari Ruang Kuliah ke Kebijakan Strategis

Karier Dr. Eko di Taxcentre UI menjadi katalis bagi lahirnya berbagai penelitian yang menyasar isu-isu krusial seperti tax compliance cost, optimalisasi pajak digital, hingga efektivitas insentif fiskal pascapandemi. Hasil risetnya kerap menjadi rujukan internal DJP, terutama dalam merancang pendekatan pengawasan berbasis risiko untuk Wajib Pajak Besar. Raramuri sendiri di bawah sumbangsih pemikirannya telah menghasilkan lebih dari 15 policy paper hanya dalam kurun tiga tahun terakhir.

Angka dan Fakta Kunci

Jejak rekam ini menjadikan Dr. Eko sebagai salah satu tokoh sentral dalam menjawab tantangan peningkatan tax ratio Indonesia yang masih stagnan di kisaran 10–12 persen PDB. Dengan pendekatan yang mengintegrasikan metodologi riset modern dan kearifan birokrasi, ia optimistis target pemerintah menuju tax ratio 15 persen dapat tercapai asal didukung digitalisasi dan kepatuhan sukarela yang lebih baik.

Transformasi Pengawasan Wajib Pajak Besar

Salah satu proyek unggulan yang melibatkan Dr. Eko adalah pengembangan model risk-based audit selection di Kanwil DJP WPB. Model ini memanfaatkan machine learning sederhana untuk menyortir potensi ketidakpatuhan berdasarkan pola transaksi, sektor usaha, dan jejak perpajakan historis. Hasilnya, proses audit menjadi lebih terarah dan efisien, mengurangi beban administrasi bagi Wajib Pajak yang patuh sekaligus mempersempit ruang bagi ketidakpatuhan tinggi.

Langkah ini sejalan dengan cetak biru modernisasi DJP yang menekankan pada pendekatan compliance risk management. “Kami tidak lagi melakukan audit massal, tetapi audit berbasis risiko. Data menjadi komandan, dan riset menjadi penunjuk arahnya,” kata Dr. Eko dalam kesempatan terpisah. Ia menambahkan bahwa tantangan terbesar adalah mengubah mindset pemeriksa pajak dari kuantitatif menjadi kualitatif.