Dedi Mulyadi Tinjau Pascabencana Cisarua

Pada hari Senin, 21 Juli 2025, Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, meninjau langsung kondisi pascalongsor yang terjadi di wilayah Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Kunjungan tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti upaya penanganan darurat pascabencana, khususnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak, pengamanan lokasi rawan serta koordinasi antarinstansi. Berdasarkan laporan resmi yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, bencana longsor tersebut telah berdampak terhadap sejumlah hunian, infrastruktur dan akses transportasi di kawasan Cisarua yang dikenal sebagai daerah dengan tingkat kerawanan gerakan tanah tinggi. Kegiatan peninjauan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memastikan bahwa seluruh tahapan penanganan dilaksanakan secara terukur, berkeadilan dan berorientasi pada keselamatan warga.

Upaya Penanganan Darurat

Dalam kunjungannya, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa prioritas utama Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini adalah penyelamatan dan perlindungan warga terdampak. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi yang digelar secara terbatas di lokasi penanganan bencana dengan melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor, Kepolisian Resor Bogor, Kodim 0621 Bogor, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat serta jajaran perangkat daerah terkait. Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, menyatakan bahwa seluruh sumber daya yang tersedia telah diarahkan untuk mendukung kegiatan pencarian, pertolongan, evakuasi dan pemenuhan kebutuhan dasar. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menindaklanjuti distribusi kebutuhan pokok, layanan kesehatan darurat, tempat pengungsian sementara serta pendirian posko terpadu yang beroperasi selama 24 jam untuk menjangkau seluruh warga terdampak.

"Keselamatan warga merupakan kewajiban konstitusional pemerintah. Oleh karena itu, kami tidak akan menunda satu pun langkah yang diperlukan untuk melindungi mereka, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, perempuan dan penyandang disabilitas," ujar Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat.

Selain itu, dalam rapat tersebut, para peserta rapat bersepakat untuk memperkuat sistem komunikasi antarposko guna mempercepat pengambilan keputusan di lapangan. Penguatan koordinasi tersebut dinilai penting mengingat kondisi geografis Cisarua yang berbukit, sehingga mobilitas tim penanganan darurat perlu diatur secara terkoordinasi untuk menghindari hambatan akibat cuaca maupun kondisi jalan pascalongsor.

Evaluasi Kondisi Wilayah

Berdasarkan hasil tinjauan lapangan, Dedi Mulyadi menegaskan perlunya kajian teknis yang komprehensif terhadap wilayah terdampak sebelum warga dapat kembali ke hunian mereka secara aman. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menindaklanjuti kerja sama dengan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi serta Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika untuk melakukan pemetaan zona rawan gerakan tanah, pemantauan intensitas hujan dan penilaian kelayakan bangunan. Kajian tersebut akan menjadi dasar pertimbangan dalam keputusan relokasi sementara maupun permanen bagi warga yang bermukim di lokasi dengan tingkat risiko tinggi. Dalam Pleno yang membahas aspek teknis, seluruh instansi terkait disahkan untuk menyerahkan rekomendasi tertulis kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat paling lambat dalam waktu yang terukur agar tindak lanjut dapat segera ditetapkan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menekankan pentingnya penggunaan data spasial terkini dalam setiap tahapan penanganan. Dengan memanfaatkan peta risiko bencana yang telah disahkan berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penentuan lokasi pengungsian, jalur evakuasi dan titik distribusi logistik dapat dilakukan secara tepat sasaran. Langkah ini diharapkan dapat meminimalkan risiko sekunder, khususnya apabila terjadi hujan dengan intensitas tinggi pada periode pascabencana.

Perlindungan Sosial dan Pemulihan

Di bidang perlindungan sosial, Dedi Mulyadi menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menindaklanjuti pemberian bantuan darurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bantuan tersebut meliputi kebutuhan pangan, sandang, obat-obatan, peralatan kebersihan, selimut, air bersih serta dukungan psikososial bagi warga terdampak. Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan sebagai koordinator pendataan terpadu untuk mencegah duplikasi data penerima bantuan. Pendataan ini dilaksanakan berdasarkan data resmi dari posko terpadu dengan verifikasi lapangan, sehingga seluruh bantuan dapat disalurkan secara akuntabel dan berkeadilan. Dalam rapat koordinasi lanjutan, Gubernur Jawa Barat juga menegaskan bahwa perhatian khusus akan diberikan kepada kelompok rentan yang memerlukan pendampingan dalam proses pemulihan.

"Pemulihan bukan hanya soal bangunan, melainkan juga soal pemulihan rasa aman, kesehatan jiwa dan mata pencaharian warga. Semua aspek tersebut harus berjalan bersamaan," ujar Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat.

Untuk mendukung pemulihan jangka menengah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menindaklanjuti penyediaan layanan kesehatan lanjutan, rehabilitasi sarana prasarana publik yang terdampak serta fasilitasi akses terhadap program perlindungan sosial. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mengintegrasikan kebutuhan pascabencana ke dalam rencana tindak lanjut daerah, termasuk aspek ketahanan pangan, sanitasi dan infrastruktur dasar.

Mitigasi dan Komitmen Berkelanjutan

Menutup rangkaian kunjungannya, Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya penguatan mitigasi bencana sebagai langkah preventif jangka panjang. Mengingat karakteristik wilayah Cisarua yang rentan terhadap longsor, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menindaklanjuti pelaksanaan program penghijauan, penataan ruang berbasis risiko bencana, normalisasi sistem drainase, pembangunan terasering serta sosialisasi kesiapsiagaan bencana kepada masyarakat. Seluruh langkah tersebut akan dilaksanakan berdasarkan keputusan bersama antarinstansi dan dengan melibatkan peran aktif masyarakat. Gubernur Jawa Barat juga menegaskan bahwa pelaksanaan mitigasi tersebut perlu menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada keselamatan dan keberlanjutan.

Dengan berjalannya koordinasi terpadu antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bogor, aparat penegak hukum, TNI, instansi teknis, relawan dan masyarakat, upaya penanganan pascalongsor di Cisarua diharapkan dapat berjalan secara terarah. Dedi Mulyadi menegaskan komitmen tersebut dengan menindaklanjuti pemantauan berkala terhadap seluruh posko, perkembangan kondisi lapangan serta realisasi rekomendasi teknis hingga seluruh warga terdampak memperoleh perlindungan dan kepastian untuk memulai proses pemulihan secara aman, terencana dan berkeadilan.