Dedi Mulyadi Kritik Manajemen Jasa Tirta II Usai Satpam Tewas

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan kritik tajam terhadap pengelola Perum Jasa Tirta II pada Senin, 27 Juli 2026. Kritik itu dilontarkan menyusul insiden tragis yang merenggut nyawa seorang petugas keamanan di kawasan Bendungan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta.

Dalam inspeksi mendadak yang dilakukannya, Gubernur Dedi Mulyadi menyoroti lemahnya sistem pengawasan di titik strategis bendungan raksasa tersebut. Perhatiannya secara spesifik tertuju pada absennya perangkat kamera pemantau di pos jaga korban yang berlokasi dekat dengan area air. "Saya heran, mengapa di lokasi yang sangat vital dan rawan itu tidak terpasang satu pun CCTV," ujar Dedi Mulyadi, mengungkapkan keganjilan yang ia temukan di lapangan.

Sistem Pengawasan Dipertanyakan

Dedi Mulyadi menekankan bahwa keberadaan Bendungan Jatiluhur sebagai infrastruktur kritis nasional menuntut penerapan standar keamanan tertinggi. Isolasi titik jaga satpam di dekat genangan waduk, yang luput dari cakupan alat perekam visual, dinilainya sebagai sebuah kelalaian manajerial yang fatal. "Bagaimana mungkin sebuah pos yang menjaga aset vital negara sebesar ini dibiarkan tanpa pengawasan kamera? Ini bukan soal anggaran lagi, ini soal logika keamanan paling dasar," tegasnya di hadapan awak media yang mengikuti kegiatan tersebut.

Orang nomor satu di Jawa Barat itu secara eksplisit mendesak jajaran direksi Perum Jasa Tirta II untuk segera melakukan audit total terhadap infrastruktur keamanan di seluruh titik rawan. Sorotan tidak hanya diarahkan pada ketersediaan alat, tetapi juga pada prosedur operasional standar yang berlaku bagi para penjaga malam. Ia mempertanyakan efektivitas sistem pelaporan dan respons darurat yang ada, mengingat korban ditemukan dalam kondisi tangan terborgol di perairan waduk.

Evaluasi Total Manajemen Aset Vital

Lebih lanjut, Gubernur menyatakan bahwa peristiwa ini harus menjadi titik balik bagi BUMN pengelola sumber daya air tersebut. Ia menegaskan bahwa posisi keamanan di lapangan tidak bisa dianggap sebagai elemen pendukung semata. "Petugas keamanan adalah benteng pertama. Jika benteng itu lemah dan tidak dilengkapi perlengkapan standar, maka kepastian keamanan itu hanya omong kosong," ucapnya. Pernyataan itu mengindikasikan potensi evaluasi besar-besaran terhadap kualitas kerja sama antara pemerintah daerah dan pihak Perum Jasa Tirta II dalam skema pengelolaan bendungan.

Dalam tinjauan lapangannya, Dedi Mulyadi juga sempat berdialog dengan sejumlah kolega korban terkait kondisi harian di area bendungan. Dari keterangan yang dihimpun di lokasi, minimnya penerangan dan jarak antarpos yang berjauhan menjadi keluhan rutin para petugas keamanan yang bertugas pada shift malam. Fakta ini memperkuat argumen Gubernur bahwa tragedi yang menimpa Satpam Waduk Jatiluhur tidak bisa dilepaskan dari kegagalan sistemik dalam menjamin keselamatan para pekerjanya sendiri.

Desakan Penuntasan Kasus dan Perbaikan

Di samping menyoroti aspek teknis dan manajerial, Gubernur Dedi Mulyadi juga mendorong aparat kepolisian untuk mempercepat penyidikan kasus ini. Ia meminta agar proses hukum berjalan transparan guna memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban yang ditinggalkan. "Saya tidak ingin ada teka-teki gelap yang menggantung. Penegakan hukum harus berjalan, dan di saat yang sama, pihak pengelola wajib memperbaiki celah keamanan yang sangat fatal ini," perintahnya.

Sebagai informasi, jasad korban berhasil dievakuasi oleh tim gabungan dalam keadaan mengenaskan. Hingga berita ini dihimpun, pihak Perum Jasa Tirta II masih terus berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat untuk mengungkap rangkaian kronologi pasti yang berujung pada penenggelaman tersebut. Pemeriksaan sejumlah saksi dari internal petugas keamanan lain dan warga sekitar terus dilakukan untuk mengumpulkan petunjuk tambahan.