CIANJUR — HMI Kritik Pernyataan Cak Imin Soal Internal PBNU

CIANJUR, APABERITA.COM — Wacana dinamika internal Nahdlatul Ulama (NU) kembali memanas pasca pernyataan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, yang mengaitkan kondisi jajaran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan latar belakang organisasi kemahasiswaan. Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Cianjur, Ridha Nestu Adidarma, menyampaikan kritik tajam terhadap narasi yang dinilai berpotensi mencederai iklim inklusivitas di tubuh organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut.

Ridha menegaskan bahwa penarikan garis dikotomi berdasarkan asal-usul organisasi kemahasiswaan—seperti HMI maupun PMII—merupakan langkah generalisasi yang kurang tepat. Menurutnya, NU sejak awal berdiri difungsikan sebagai rumah besar bagi seluruh elemen umat tanpa memandang afiliasi masa lalu pengurusnya.

“NU sejak awal berdirinya merupakan rumah bersama yang menjunjung tinggi prinsip inklusivitas dan persatuan umat. Karena itu, latar belakang organisasi mahasiswa seharusnya tidak dijadikan dasar untuk menilai legitimasi maupun kualitas kepemimpinan seseorang di NU,” ujar Ridha Nestu Adidarma dalam keterangan resminya.

Dampak Politisasi Latar Belakang Organisasi Mahasiswa

Kritik yang dilayangkan HMI Cianjur berfokus pada dampak jangka panjang dari wacana yang diembuskan politisi nasional. Mengotak-ngotakkan jajaran kepengurusan PBNU berdasarkan almamater mahasiswa dikhawatirkan dapat membenturkan antar-kader serta memicu fragmentasi di tingkat akar rumput.

Ridha menambahkan bahwa narasi yang mempertentangkan latar belakang historis berisiko menciptakan sekat-sekat baru di tengah proses konsolidasi umat. Seharusnya, jajaran politisi maupun tokoh nasional memberikan teladan dalam membina persatuan, bukan justru melempar isu primordial yang kontraproduktif.

Berikut adalah perbandingan pendekatan dalam menilai kinerja kepemimpinan kelembagaan seperti PBNU:

Mendorong Evaluasi Berbasis Indikator Kelembagaan

Dalam pandangan HMI Cianjur, evaluasi terhadap jajaran PBNU di bawah kepemimpinan saat ini mestinya didasarkan pada tolok ukur yang terukur dan rasional. Mengukur efektivitas sebuah organisasi kemasyarakatan yang memiliki puluhan juta pengikut tidak bisa disederhanakan hanya melalui latar belakang kelompok semasa mahasiswa.

Ridha menekankan pentingnya menggunakan tiga pilar utama dalam menilai keberhasilan kepengurusan organisasi:

1. Capaian Program Kerja Substantif: Sejauh mana program sosial, keagamaan, dan ekonomi yang dicanangkan PBNU benar-benar terealisasi dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
2. Tata Kelola Kelembagaan: Transparansi, akuntabilitas, serta modernisasi manajemen organisasi dalam merespons tantangan zaman.
3. Penguatan Kontribusi Sosial-Keagamaan: Peran aktif PBNU dalam menjaga toleransi, perdamaian global, serta penguatan benteng moral bangsa.

“Kinerja sebuah organisasi semestinya dievaluasi berdasarkan indikator kelembagaan, program kerja, dan capaian substantif, bukan berdasarkan afiliasi historis seseorang ketika masih menjadi mahasiswa,” tegas Ridha.

Menjaga Inklusivitas NU sebagai Rumah Bersama

Sebagai salah satu organisasi mahasiswa tertua di Indonesia, HMI memandang keberagaman latar belakang di tubuh PBNU sebagai kekayaan intelektual yang seharusnya dikelola secara positif. Banyak tokoh bangsa lintas almamater yang selama ini berkhidmat untuk Nahdlatul Ulama dan berkontribusi nyata bagi pembangunan nasional.

Ridha berharap seluruh pihak, terutama para elit politik, dapat menahan diri dari melempar pernyataan yang dapat mengganggu kondusivitas persatuan umat. “Jika narasi semacam ini terus berkembang, kami khawatir justru berpotensi mencederai semangat persatuan yang selama ini menjadi ciri khas inklusivitas NU,” pungkasnya menutup pernyataan.