BUENOS AIRES — Cristina Kirchner Ajukan Bukti Baru Kasus Korupsi ke PBB

BUENOS AIRES — Tim kuasa hukum mantan Presiden Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, secara resmi mengumumkan langkah hukum lanjutan di kancah internasional. Pihak pembela menyiapkan bukti baru berupa laporan audit independen untuk diserahkan ke Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) demi membatalkan vonis enam tahun penjara serta larangan seumur hidup memegang jabatan publik dalam kasus korupsi proyek infrastruktur, Causa Vialidad.

Langkah ini ditempuh untuk membuka kembali peluang politik sang mantan presiden, terutama dalam mempertahankan potensi pencalonan dirinya di tengah dinamika internal faksi Peronisme yang kian memanas.

Kronologi dan Babak Baru Upaya Hukum Internasional

Langkah banding di tingkat internasional menjadi opsi terakhir setelah seluruh jalur hukum domestik di Argentina resmi tertutup. Mahkamah Agung Argentina sebelumnya menolak gugatan terakhir dari tim pembela, sehingga putusan peradilan tingkat sebelumnya dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap (inkrah).

1. Desember 2022: Cristina Kirchner divonis enam tahun penjara dan dicabut hak politiknya seumur hidup atas dakwaan kecurangan administrasi dalam proyek pekerjaan umum di Provinsi Santa Cruz.
2. Akhir 2023: Mahkamah Agung Argentina menolak permohonan kasasi terakhir dari tim pembela, mengukuhkan vonis bersalah.
3. Awal 2024: Tim pengacara mendaftarkan permohonan peninjauan hak asasi ke Komite HAM PBB atas tuduhan kriminalisasi politik (lawfare).
4. Pekan Ini: Pengacara mengumumkan pengajuan studi peritase ekonomi dan akuntansi terbaru yang bersumber dari persidangan kasus terpisah, Cuadernos de las Coimas.

Bukti Baru: Audit Ulang Alokasi Proyek Lázaro Báez

Bukti anyar yang disiapkan tim kuasa hukum adalah kajian teknis yang disusun oleh tim akuntan dan ekonom independen. Studi ini bertujuan mematahkan argumen jaksa penuntut terkait dominasi pengusaha Lázaro Báez dalam pengadaan proyek infrastruktur selama masa pemerintahan Cristina Kirchner.

"Laporan teknis ini membuktikan secara terukur bahwa alokasi anggaran proyek infrastruktur tidak terpusat secara eksklusif seperti yang dituduhkan, sekaligus mematahkan premis utama dalam putusan Causa Vialidad," tegas pernyataan tim pembela.

Laporan audit forensik tersebut membedah data aliran dana dan persentase riil kontrak karya yang diterima perusahaan milik Lázaro Báez dibandingkan total anggaran nasional. Tim hukum menegaskan bahwa data persidangan terbaru menunjukkan adanya kekeliruan metodologis dalam penghitungan kerugian negara pada putusan awal.

Implikasi Politik dan Ambisi Elektoral

Meskipun Komite HAM PBB tidak memiliki kewenangan langsung untuk membatalkan putusan pengadilan domestik secara otomatis, rekomendasi dari badan internasional tersebut dinilai memiliki bobot politis dan legitimasi moral yang tinggi. Tim penasihat hukum berharap putusan PBB dapat menjadi dasar permohonan peninjauan kembali (PK) di tingkat peradilan nasional.

Bagi Cristina Kirchner, pembatalan sanksi diskualifikasi politik adalah prioritas utama. Figur karismatik ini masih memegang pengaruh signifikan di ranah politik Argentina, dan pembatalan status ineligibilitas akan memungkinkannya kembali bertarung dalam pemilu legislatif maupun eksekutif mendatang.