Airlangga Pastikan Stabilitas Moneter Terjaga Pasca Perry Warjiyo Mundur

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan jaminan penuh bahwa kemunduran Perry Warjiyo dari kursi Gubernur Bank Indonesia tidak akan menggerus fondasi stabilitas sistem moneter nasional. Dalam keterangan resmi yang disampaikan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, pada Senin (27/7/2026), ia menyatakan bahwa soliditas sebuah institusi jauh lebih fundamental dibandingkan figur individu yang memimpin. Airlangga menekankan bahwa roda kebijakan bank sentral dipastikan akan terus berputar tanpa gangguan berarti guna menjaga nilai tukar rupiah serta mengendalikan laju inflasi.

Institusi Lebih Utama dari Individu

Kepada awak media, Airlangga merespons dinamika di tubuh otoritas moneter itu dengan optimisme terukur. "Yang penting kan institusinya. Dan institusi BI kan tetap menjalankan fungsi untuk menjaga nilai tukar dan juga menjaga kestabilan moneter," ujarnya. Lebih lanjut, Menko yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golongan Karya itu merinci pembagian peran yang rigid antara pemerintah dan bank sentral. Menurutnya, pemerintah akan fokus menjalankan kebijakan fiskal melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara Bank Indonesia memegang kendali penuh atas kebijakan moneter, sistem pembayaran, serta stabilitas sistem keuangan.

Airlangga juga menyebutkan bahwa mekanisme koordinasi antara dua otoritas ini berlangsung sangat rutin dan cair. Ia memastikan seluruh elemen di bawah naungan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), termasuk Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), terus bersinergi untuk meredam potensi gejolak eksternal. Terkait pengisian posisi definitif Gubernur BI, ia meminta publik untuk bersabar menunggu langkah konstitusional dari Presiden Prabowo Subianto. "Kami tunggu saja dulu. Kita secara rutin melakukan koordinasi," tutur Airlangga menegaskan bahwa komunikasi lintas lembaga terus berjalan intensif.

Destry Damayanti Resmi Pimpin Sementara Bank Indonesia

Kekosongan pucuk pimpinan di bank sentral untuk sementara diisi oleh Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti. Dalam konferensi pers yang digelar di kompleks perkantoran Bank Indonesia pada Senin (27/7) sore, Destry menyampaikan kronologi resmi pengunduran diri Perry Warjiyo. Ia menjelaskan bahwa surat pengunduran diri tersebut diterima oleh Dewan Gubernur pada Jumat, 25 Juli 2026. "Pengunduran diri Saudara Perry Warjiyo dari jabatan Gubernur Bank Indonesia secara sukarela karena alasan pribadi pada tanggal 25 Juli 2026," ungkap Destry dengan didampingi Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, serta Deputi Gubernur BI, Ricky P. Gozali.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah mengalami beberapa kali amandemen, posisi Gubernur yang berhalangan tetap akan diisi secara otomatis oleh Deputi Gubernur Senior sebagai Pelaksana Tugas. Mekanisme ini dirancang untuk memastikan nihilnya kekosongan kekuasaan dalam pengelolaan kebijakan moneter. Destry menegaskan bahwa dirinya beserta seluruh anggota Dewan Gubernur berkomitmen penuh untuk menjalankan kebijakan yang telah dirumuskan secara kolektif demi menjaga kepercayaan investor terhadap pasar keuangan domestik.

Mekanisme Pengisian Jabatan dan Soliditas Dewan Gubernur

Pengunduran diri yang bersifat mendadak ini secara otomatis mengaktifkan prosedur pengisian jabatan Gubernur Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam konstitusi. Proses hukum dan kenegaraan yang berlaku mengharuskan Presiden mengajukan satu nama calon tunggal kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Calon tersebut selanjutnya akan menjalani serangkaian uji kelayakan dan kepatutan untuk kemudian disahkan melalui rapat paripurna. Masa jabatan Gubernur BI yang semestinya adalah lima tahun dan dapat diperpanjang, sehingga dinamika ini memicu diskursus baru terkait arah bauran kebijakan bank sentral ke depan.

Di sisi internal, Destry Damayanti menjelaskan bahwa Dewan Gubernur BI telah menyelenggarakan Rapat Dewan Gubernur (RDG) maraton pasca menerima surat pengunduran diri. Rapat tersebut membahas langkah-langkah strategis organisasional guna menjaga soliditas internal di tengah tekanan perekonomian global yang masih fluktuatif. Hasil rapat tersebut juga diikuti dengan penyampaian pemberitahuan resmi kepada Presiden dan pimpinan DPR sebagai langkah prosedural tahap awal. Secara institusional, struktur Dewan Gubernur yang bersifat kolektif-kolegial menjadi jaminan bahwa kebijakan moneter yang telah diputuskan, terutama dalam menjaga sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah, tetap konsisten dan terukur.

Respons Pasar dan Proyeksi Stabilitas Ekonomi

Menko Airlangga Hartarto menutup pernyataannya dengan pesan positif bagi para pelaku pasar dan masyarakat. Ia menekankan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap berada dalam kondisi yang resilien. Menurutnya, para menteri di bidang ekonomi dan otoritas keuangan memiliki bantalan kebijakan yang memadai untuk menghalau sentimen negatif yang berpotensi muncul akibat transisi kepemimpinan di bank sentral. Lebih lanjut, ia memproyeksikan bahwa koordinasi yang solid antara kebijakan fiskal dan moneter akan menjadi kunci utama dalam melalui periode transisi ini tanpa gejolak yang signifikan. "Institusi jauh lebih besar daripada individu. Kebijakan moneter kita tetap kredibel dan akan dijalankan sesuai koridor yang telah disepakati bersama," pungkas Airlangga.