Wamendagri Dorong APKASI Otonomi Expo 2026 Hasilkan Investasi

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mendorong APKASI Otonomi Expo (AOE) 2026 menjadi forum promosi potensi daerah yang menghasilkan investasi konkret, bukan sekadar kegiatan seremonial. Dorongan tersebut disampaikan dalam rangkaian persiapan penyelenggaraan AOE 2026 pada Kamis, 27 Agustus 2026, dengan menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan untuk mengubah pertemuan bisnis menjadi keputusan investasi yang terukur.

Bima menyatakan bahwa pameran otonomi daerah harus memiliki sasaran ekonomi yang jelas. Setiap agenda promosi, pertemuan antarpelaku usaha, dan penampilan potensi daerah perlu diarahkan pada terbentuknya kerja sama yang dapat ditindaklanjuti setelah kegiatan berakhir. Menurut dia, keberhasilan expo tidak cukup diukur dari jumlah peserta atau luas area pameran, tetapi juga dari nilai komitmen usaha, proyek yang disepakati, serta dampaknya terhadap perekonomian masyarakat.

“AOE 2026 harus menjadi ruang pertemuan yang melahirkan investasi nyata, memperkuat kolaborasi, dan memberikan manfaat ekonomi yang dapat diukur,” ujar Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya.

Investasi Daerah Perlu Diukur Secara Terbuka

Wakil Menteri Dalam Negeri menegaskan perlunya sistem pengukuran yang dapat menunjukkan hasil penyelenggaraan AOE 2026 secara objektif. Pemerintah daerah didorong menyiapkan data mengenai sektor unggulan, kesiapan lahan, infrastruktur pendukung, kepastian perizinan, serta kebutuhan pembiayaan sebelum menawarkan peluang investasi kepada calon mitra.

Data tersebut penting agar komunikasi antara pemerintah daerah dan investor tidak berhenti pada pemaparan potensi. Pemerintah kabupaten perlu menjelaskan bentuk dukungan yang tersedia, tahapan perizinan, jangka waktu pelaksanaan proyek, dan indikator manfaat bagi daerah. Dengan informasi yang lengkap, calon investor dapat mengambil keputusan berdasarkan kondisi lapangan dan proyeksi usaha yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pengukuran dampak ekonomi juga perlu mencakup jumlah investasi yang terealisasi, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta kontribusi terhadap pendapatan daerah. Evaluasi berkala diperlukan untuk membedakan antara nota kesepahaman, komitmen pembiayaan, dan investasi yang benar-benar masuk ke wilayah kabupaten.

Kolaborasi Pemerintah dan Dunia Usaha

AOE 2026 diharapkan mempertemukan pemerintah daerah dengan perusahaan, lembaga pembiayaan, asosiasi usaha, dan mitra strategis lainnya. Dalam forum tersebut, setiap pihak perlu memiliki peran yang jelas. Pemerintah daerah bertugas memastikan kepastian kebijakan dan kesiapan layanan, sedangkan dunia usaha menyampaikan kebutuhan investasi serta persyaratan teknis yang harus dipenuhi.

Bima menyatakan bahwa kerja sama lintas sektor menjadi faktor penting dalam mempercepat realisasi investasi di daerah. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu menindaklanjuti hasil pertemuan melalui mekanisme koordinasi yang terjadwal. Rapat Koordinasi dapat digunakan untuk memeriksa perkembangan proyek, mengidentifikasi hambatan, dan menetapkan langkah penyelesaian secara bersama-sama.

“Kolaborasi harus dibangun dengan target, pembagian tanggung jawab, dan tindak lanjut yang jelas. Dengan demikian, pertemuan dalam expo tidak berhenti sebagai dokumentasi, melainkan berlanjut menjadi pelaksanaan program,” kata Bima.

Selain kerja sama antarlembaga, pemerintah daerah juga perlu melibatkan masyarakat setempat. Proyek investasi yang ditawarkan melalui expo harus memperhatikan kebutuhan tenaga kerja lokal, keberlanjutan lingkungan, dan keterkaitan dengan rantai pasok daerah. Pendekatan tersebut dinilai dapat memperbesar manfaat investasi sekaligus memperkuat penerimaan masyarakat terhadap pelaksanaan proyek.

Integritas Menjadi Dasar Promosi Potensi Daerah

Dalam penyelenggaraan AOE 2026, integritas ditempatkan sebagai prinsip utama. Pemerintah daerah diminta menyampaikan informasi investasi secara akurat, termasuk mengenai status lahan, kesesuaian tata ruang, kesiapan infrastruktur, dan ketentuan perizinan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penyampaian data yang tidak lengkap dapat menimbulkan ketidakpastian dan menghambat kepercayaan investor.

Transparansi juga diperlukan dalam mencatat hasil expo. Pemerintah daerah perlu membedakan proyek yang baru berada pada tahap penjajakan, proyek yang telah memiliki kesepakatan awal, dan proyek yang telah memasuki tahap realisasi. Pencatatan tersebut memungkinkan publik dan pemangku kepentingan menilai capaian kegiatan secara proporsional.

Berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, keputusan investasi harus dilaksanakan melalui prosedur yang sah, terbuka, dan dapat diawasi. Pemerintah daerah juga harus memastikan bahwa promosi investasi tidak mengabaikan perlindungan lingkungan serta kepentingan masyarakat. Setiap rencana proyek perlu menyesuaikan ketentuan yang telah ditetapkan dalam regulasi nasional maupun daerah.

Tindak Lanjut Setelah Expo

Untuk memastikan hasil AOE 2026 memberikan dampak nyata, diperlukan agenda tindak lanjut setelah pameran selesai. Pemerintah daerah dapat membentuk tim penghubung yang bertugas berkomunikasi dengan calon investor, memutakhirkan dokumen proyek, dan menyampaikan perkembangan kepada kementerian terkait. Tim tersebut juga dapat menyusun laporan berkala mengenai status setiap komitmen investasi.

Dalam rapat evaluasi, pemerintah daerah perlu menetapkan prioritas berdasarkan kesiapan proyek dan besarnya manfaat ekonomi. Proyek yang telah memenuhi persyaratan teknis dan administratif dapat segera diarahkan menuju tahap implementasi. Sementara itu, proyek yang masih menghadapi kendala perlu mendapatkan pendampingan agar persoalan perizinan, pembiayaan, atau infrastruktur dapat diselesaikan.

Wakil Menteri Dalam Negeri menegaskan bahwa keberhasilan AOE 2026 akan ditentukan oleh kemampuan seluruh pihak mengubah promosi menjadi kerja sama yang menghasilkan. Penilaian akhir tidak hanya didasarkan pada kemeriahan penyelenggaraan, tetapi pada besarnya investasi yang terealisasi dan manfaat yang diterima daerah. Dengan kolaborasi, integritas, dan pengukuran yang konsisten, expo diharapkan dapat memperkuat daya saing kabupaten serta membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.