Purbaya Mau Makan Siang Bareng Said Iqbal Usai Diprotes Sulit Ditemui

Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan mengadakan pertemuan dengan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal. Rencana ini mencuat tak lama setelah Said Iqbal menyampaikan keluhan bahwa dirinya sulit mengakses komunikasi langsung dengan sang menteri. Purbaya langsung merespons dengan mengundang Said Iqbal untuk bersantap siang di kantornya pada Rabu (8/7/2026) pukul 12.00 WIB.

"Besok saya makan siang sama dia. Besok makan siang sama Pak Said Iqbal. Jam 12, di kantor saya," ujar Purbaya saat diwawancarai di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (7/7/2026). Pernyataan ini sekaligus menepis anggapan bahwa Kementerian Keuangan tertutup terhadap aspirasi buruh.

Latar Belakang Ketegangan Komunikasi

Keluhan Said Iqbal bukan tanpa alasan. Sebagai tokoh buruh yang kini juga menjabat Penasihat Khusus Presiden, ia kerap menyuarakan kepentingan pekerja dalam berbagai kebijakan fiskal. Namun, ia menilai Kementerian Keuangan selama ini kurang responsif, terutama terkait isu tunjangan, upah, dan jaminan sosial yang dinilai semakin tergerus inflasi. Minimnya akses ini, menurut Said Iqbal, menghambat dialog yang mestinya menjadi jembatan antara kepentingan buruh dan perumus kebijakan anggaran negara.

Dinamika hubungan industrial yang memanas pasca terbitnya paket regulasi ketenagakerjaan mendorong Said Iqbal untuk kembali mendorong pertemuan dengan Menkeu. Dalam beberapa kesempatan, ia menegaskan bahwa suara buruh tak boleh hanya berhenti di Kementerian Ketenagakerjaan, tetapi harus sampai ke meja pengelola fiskal yang memegang kunci alokasi anggaran perlindungan pekerja.

Agenda dan Harapan Pertemuan

Meski belum ada agenda resmi yang dirilis, berdasarkan penelusuran Apaberita.com, sejumlah isu krusial diprediksi akan mengemuka. Pertama, peninjauan kembali kebijakan tunjangan hari raya dan bantuan subsidi upah yang sempat menuai polemik. Kedua, dampak kebijakan moneter dan inflasi terhadap daya beli buruh, yang memerlukan intervensi fiskal. Ketiga, usulan penyesuaian penghasilan tidak kena pajak (PTKP) untuk meringankan beban pekerja di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok.

Pengamat ketenagakerjaan menilai respons cepat Purbaya sebagai sinyal positif. Langkah ini memperlihatkan bahwa pemerintah, setidaknya di level Kementerian Keuangan, mulai membuka kanal dialog yang lebih lebar. "Ini memberi harapan bahwa kebijakan fiskal ke depan bisa lebih sensitif terhadap kebutuhan buruh," ujar seorang analis kebijakan publik yang dihubungi terpisah.

Pihak KSPI sendiri hingga kini belum memberikan pernyataan resmi terkait undangan makan siang ini. Namun, kalangan buruh menaruh ekspektasi tinggi agar pertemuan ini tidak sekadar seremoni, melainkan menghasilkan komitmen konkret yang berujung pada perbaikan kesejahteraan. Apaberita.com akan terus memantau perkembangan dialog antara Menkeu dan Penasihat Khusus Presiden tersebut.