Pramono Siapkan Penyeberangan Ramah Disabilitas Usai Aksi Pramusapa Viral

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menindaklanjuti viralnya aksi seorang pramusapa Transjakarta yang membantu penyandang disabilitas menyeberang jalan. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa peristiwa tersebut menjadi momentum untuk mempercepat pembangunan fasilitas penyeberangan yang inklusif bagi seluruh warga, khususnya kelompok rentan.

Dalam keterangan resminya di Balai Kota Jakarta pada Senin, 17 Maret 2025, Pramono menyatakan bahwa pihaknya telah memerintahkan Dinas Perhubungan dan PT Transportasi Jakarta untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh titik penyeberangan di ibu kota. "Aksi pramusapa tersebut menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan. Kami tidak ingin kejadian seperti ini terus berulang karena keterbatasan infrastruktur," ujar Pramono di hadapan awak media.

Kronologi Aksi Viral dan Respons Pemerintah

Video berdurasi 45 detik yang memperlihatkan seorang pramusapa Transjakarta bernama Suryadi (34) tengah menuntun seorang pengguna kursi roda melintasi zebra cross di kawasan Bundaran HI pada Minggu pagi, 16 Maret 2025, menjadi perbincangan hangat di media sosial. Dalam rekaman tersebut, Suryadi tampak sigap menghentikan arus lalu lintas sementara dan membimbing penyandang disabilitas tersebut hingga tiba di seberang jalan dengan selamat.

Menanggapi hal tersebut, Pramono mengapresiasi inisiatif Suryadi yang dinilainya sebagai teladan bagi seluruh petugas pelayanan publik. Namun, ia juga menggarisbawahi bahwa insiden ini mengungkap kelemahan sistemik dalam penyediaan fasilitas ramah disabilitas. "Kita berterima kasih kepada Pak Suryadi yang telah menunjukkan empati luar biasa. Tetapi, kita tidak bisa bergantung pada kebaikan individu semata. Negara hadir untuk memastikan keselamatan semua warga," tegas mantan Sekretaris Kabinet tersebut.

Rencana Pembangunan Fasilitas Penyeberangan Inklusif

Dalam Rapat Koordinasi yang digelar tertutup pada Senin sore, Dinas Perhubungan DKI Jakarta bersama PT Transjakarta menyepakati sejumlah langkah konkret. Pertama, pemasangan rampa portable di 50 titik penyeberangan prioritas yang tersebar di lima wilayah kota administratif. Kedua, penambahan petugas piket khusus disabilitas pada jam sibuk di 20 persimpangan utama. Ketiga, pengadaan pelican crossing dengan sinyal suara dan getar untuk pejalan kaki tuna netra.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menyatakan bahwa proyek percontohan akan dimulai pada April 2025 di koridor Sudirman-Thamrin. "Berdasarkan kajian awal, kami membutuhkan anggaran sekitar Rp 25 miliar untuk tahap pertama. Ini termasuk pemasangan sensor deteksi kursi roda yang terhubung dengan sistem pengatur lalu lintas," jelas Syafrin dalam rapat yang turut dihadiri perwakilan Fraksi Partai Solidaritas Indonesia dan Komunitas Difabel Jakarta.

Dukungan Legislatif dan Komunitas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, menyatakan dukungan penuh terhadap rencana tersebut. Ia mengingatkan bahwa kewajiban penyediaan fasilitas ramah disabilitas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015. "Kami akan memastikan alokasi anggaran ini dibahas secara serius dalam pembahasan APBD perubahan. Ini bukan sekadar proyek fisik, melainkan komitmen moral," kata Hardiyanto.

Sementara itu, Ketua Komunitas Difabel Jakarta, Ratna Sari Dewi, menyambut baik respons cepat pemerintah. Namun, ia mengingatkan agar pembangunan tidak berhenti pada aspek fisik semata. "Kami berharap ada pelatihan bagi petugas dan sosialisasi kepada pengguna jalan. Fasilitas tanpa kesadaran publik tidak akan berfungsi optimal," ujar Ratna dalam wawancara terpisah.

Pramono menutup keterangannya dengan menegaskan bahwa seluruh program ini akan dievaluasi setiap tiga bulan. "Kami menargetkan pada akhir 2026, seluruh penyeberangan di Jakarta dapat diakses oleh semua orang tanpa terkecuali. Ini janji saya sebagai Gubernur," pungkasnya. Langkah ini diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan infrastruktur, tetapi juga mengubah paradigma pelayanan publik yang lebih manusiawi dan setara bagi seluruh lapisan masyarakat.