Pemerintah Luncurkan Paket Kebijakan Ekonomi Baru 2026 Dorong Investasi dan Digitalisasi

JAKARTA — Pemerintah Indonesia resmi meluncurkan paket kebijakan ekonomi baru untuk tahun 2026 yang berfokus pada percepatan investasi hijau, digitalisasi UMKM, dan reformasi fiskal. Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (15/1/2026). Paket ini merupakan respons terhadap tantangan global dan kebutuhan domestik untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di atas 6 persen.

Tiga Pilar Utama Kebijakan Ekonomi 2026

Paket kebijakan tersebut terdiri dari tiga pilar utama. Pertama, insentif fiskal untuk investasi hijau berupa pengurangan pajak penghasilan badan hingga 50 persen bagi perusahaan yang berinvestasi di sektor energi terbarukan, kendaraan listrik, dan infrastruktur ramah lingkungan. Kedua, digitalisasi UMKM dengan alokasi dana sebesar Rp 25 triliun untuk subsidi digitalisasi, pelatihan teknologi, dan akses pembiayaan berbasis fintech. Ketiga, reformasi birokrasi perizinan melalui sistem OSS-RBA yang diperbarui untuk memangkas waktu izin usaha dari 10 hari menjadi 3 hari kerja.

Target Pertumbuhan dan Investasi

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 6,2 persen pada 2026, didorong oleh investasi yang diproyeksikan mencapai Rp 1.800 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa paket ini diharapkan mampu menyerap 3,5 juta tenaga kerja baru. “Kami fokus pada sektor yang memiliki multiplier effect tinggi, seperti industri pengolahan, pariwisata, dan ekonomi digital,” ujarnya dalam kesempatan terpisah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa inflasi pada 2025 terkendali di angka 3,1 persen, sehingga ruang fiskal cukup longgar untuk stimulus.

Dukungan untuk UMKM dan Ekonomi Digital

Sektor UMKM yang menyumbang 61 persen PDB nasional mendapat perhatian khusus. Pemerintah menggandeng platform e-commerce dan perusahaan teknologi untuk memberikan pelatihan pemasaran digital dan akses pasar global. Selain itu, bank-bank BUMN akan menyediakan kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga 3 persen untuk UMKM yang telah terdigitalisasi. Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, menambahkan bahwa targetnya adalah 30 juta UMKM terhubung ke ekosistem digital pada akhir 2026.

Reformasi Fiskal dan Kebijakan Moneter

Bank Indonesia (BI) juga mendukung kebijakan ini dengan mempertahankan suku bunga acuan di level 5,50 persen untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Pemerintah akan menerbitkan sukuk hijau senilai Rp 100 triliun untuk membiayai proyek infrastruktur berkelanjutan. Defisit anggaran direncanakan tetap di bawah 3 persen PDB, sejalan dengan Undang-Undang Keuangan Negara. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Febrio Kacaribu, menegaskan bahwa disiplin fiskal tetap dijaga meskipun ada stimulus.

Respons Pelaku Usaha dan Pengamat

Kalangan pengusaha menyambut positif paket kebijakan ini. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid, menyebutkan bahwa insentif hijau dan kemudahan perizinan akan meningkatkan daya saing Indonesia di mata investor global. Sementara itu, ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, mengingatkan agar implementasi di daerah berjalan efektif. “Kuncinya ada pada koordinasi pusat-daerah dan pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan,” ujarnya. Pemerintah berjanji akan mengevaluasi kebijakan setiap enam bulan untuk memastikan target tercapai.

Dengan paket kebijakan ini, Indonesia optimistis dapat memperkuat fondasi ekonomi di tengah ketidakpastian global, sekaligus mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Masyarakat diharapkan dapat merasakan dampak positif dalam peningkatan lapangan kerja dan daya beli.